Sulit Dapat Informasi Banjir, DPRD Akan Panggil BPBD DKI
Rabu, 22 Februari 2017 - 22:15 WIB
Sulit Dapat Informasi Banjir, DPRD Akan Panggil BPBD DKI
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta akan segera memanggil Dinas Sumber Daya Air dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menanyakan evaluasi banjir yang terjadi Selasa 21 Februari 2017. Penanganan banjir secara substansial harus dibenahi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana. Dia menilai, pengelolaan banjir di Jakarta pada tahun terakhir kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sebelumnya menjadi wakil mendampini Joko widodo (Jokowi) harus dievaluasi ulang. Sebab, kata dia, banyak kegiatan pengelolaan banjir yang direncanakan belum maksimal.
"Ada hal substansial yang harus dibenahi pengelolaan banjir di DKI. Antara lain serapan tanah terkait air hujan dan air kiriman dari selatan perlu ditingkatkan lagi. Penyerapan anggaran pelebaran waduk dan normalisasi kali banyak yang tidak terserap. Sehingga banyak air tumpah ke pemukiman dan jalan. Jadi ada perlu semacam evaluasi ulang," kata Triwisaksana di Posko Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Gubernur- Wakil Gubernur, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/2/2017).
Pria yang akrab disapa Sani ini menjelaskan, secara logika penanganan banjir di Jakarta besaranya bukan hanya mengalirkan air melalui kali dan saluran ke laut, melainkan harus banyak menyerap air ke bawah tanah. Sehingga ketika musim panas datang, Jakarta tidak mengalami krisis air bersih seperti apa yang terjadi saat ini. (Baca: BNPB Kesulitan Dapat Informasi dari BPBD DKI, Ada Apa? )
Untuk itu, kata Sani, pihaknya akan segera memanggil Dinas Sumber Daya Air dan BPBD terkait evaluasi banjir serta keterbukaan informasi banjir DKI yang menjadi tugas BPBD dan Dinas sumber Daya Air. Hal tersebut terlihat dari keluhan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui media sosial terkait sulitnya mendapatkan data dari BPBD.
"BPBD kan pasti koordinasi ke Dinas Sumber Daya Air. Kami sendiri di DPRD juga kerap kesulitan. Ada informasi yang dirahasikan. Jadi nanti kami akan panggil Dinas Sumber Daya Air dan BPBD untuk mendapatkan penjelasan evaluasi banjir, keterbukaan data dan soal prediksi DKI tidak banjir kok malah banjir," pungkasnya. (Baca: Dikritik BNPB, BPBD DKI: Dapat Diakses di Media Sosial Kami )
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana. Dia menilai, pengelolaan banjir di Jakarta pada tahun terakhir kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sebelumnya menjadi wakil mendampini Joko widodo (Jokowi) harus dievaluasi ulang. Sebab, kata dia, banyak kegiatan pengelolaan banjir yang direncanakan belum maksimal.
"Ada hal substansial yang harus dibenahi pengelolaan banjir di DKI. Antara lain serapan tanah terkait air hujan dan air kiriman dari selatan perlu ditingkatkan lagi. Penyerapan anggaran pelebaran waduk dan normalisasi kali banyak yang tidak terserap. Sehingga banyak air tumpah ke pemukiman dan jalan. Jadi ada perlu semacam evaluasi ulang," kata Triwisaksana di Posko Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Gubernur- Wakil Gubernur, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/2/2017).
Pria yang akrab disapa Sani ini menjelaskan, secara logika penanganan banjir di Jakarta besaranya bukan hanya mengalirkan air melalui kali dan saluran ke laut, melainkan harus banyak menyerap air ke bawah tanah. Sehingga ketika musim panas datang, Jakarta tidak mengalami krisis air bersih seperti apa yang terjadi saat ini. (Baca: BNPB Kesulitan Dapat Informasi dari BPBD DKI, Ada Apa? )
Untuk itu, kata Sani, pihaknya akan segera memanggil Dinas Sumber Daya Air dan BPBD terkait evaluasi banjir serta keterbukaan informasi banjir DKI yang menjadi tugas BPBD dan Dinas sumber Daya Air. Hal tersebut terlihat dari keluhan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui media sosial terkait sulitnya mendapatkan data dari BPBD.
"BPBD kan pasti koordinasi ke Dinas Sumber Daya Air. Kami sendiri di DPRD juga kerap kesulitan. Ada informasi yang dirahasikan. Jadi nanti kami akan panggil Dinas Sumber Daya Air dan BPBD untuk mendapatkan penjelasan evaluasi banjir, keterbukaan data dan soal prediksi DKI tidak banjir kok malah banjir," pungkasnya. (Baca: Dikritik BNPB, BPBD DKI: Dapat Diakses di Media Sosial Kami )
(mhd)
