Dugaan Politik Uang Terjadi di Semua Kabupaten
Dugaan Politik Uang Terjadi di Semua Kabupaten
A
A
A
SEMARANG - Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di enam kabupaten dan satu kota di Jawa Tengah yang digelar Rabu (15/2/2017) diwarnai dugaan praktik politik uang. Hasil pengawasan, praktik politik uang ditemukan di semua kabupaten yang menyelenggarakan pilkada, terbanyak di Kabupaten Pati.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah Abhan didampingi Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah Joko Purnomo, dan Asisten Teritorial Kodam IV/Diponegoro Kolonel Kavaleri Puji Setiono, saat menggelar jumpa pers di Gedung Borobudur, Kompleks Mapolda Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Kota Semarang, Kamis (16/2/2017).
"Di enam kabupaten semuanya ada dugaan money politic, hanya Salatiga yang tidak ada," ungkap Abhan.
Dia tidak menyebut total berapa praktik politik uang yang ada. Dia hanya menyebut ada kisaran puluhan kasus yang terjadi. Abhan menyebut tertinggi terjadi di Kabupaten Pati.
"Di Pati ada 13 dugaan money politic. Modusnya memberikan amplop berisi uang Rp15 ribu sampai Rp20 ribu, tapi amplop kosong tidak ada gambar paslon."
Pihaknya masih melakukan pendalaman, termasuk mencari saksi apakah ada yang mengetahui ketika memberikan uang ada ajakan memilih paslon tertentu atau tidak.
"Unsur ajakan untuk memilih sejauh mana, pembuktiannya kan di situ. Kalau terlapor diklarifikasi pasti tidak (mengaku)," kata Abhan.
Praktik-praktik politik uang ini, sebut Abhan, sebagian besar bersumber dari laporan masyarakat termasuk temuan pihaknya. Sesuai regulasi, Abhan menyebut punya kewenangan lima hari untuk prosesnya. Dia menyebut, soal praktik politik uang ini, jika terbukti pemberi maupun penerimanya bisa dihukum.
Seperti diketahui, pada 15 Februari 2017 kemarin, di Jawa Tengah ade enam kabupaten yang melaksanakan pilkada yakni Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Pati. Pilkada juga digelar di Kota Salatiga.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah Abhan didampingi Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah Joko Purnomo, dan Asisten Teritorial Kodam IV/Diponegoro Kolonel Kavaleri Puji Setiono, saat menggelar jumpa pers di Gedung Borobudur, Kompleks Mapolda Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Kota Semarang, Kamis (16/2/2017).
"Di enam kabupaten semuanya ada dugaan money politic, hanya Salatiga yang tidak ada," ungkap Abhan.
Dia tidak menyebut total berapa praktik politik uang yang ada. Dia hanya menyebut ada kisaran puluhan kasus yang terjadi. Abhan menyebut tertinggi terjadi di Kabupaten Pati.
"Di Pati ada 13 dugaan money politic. Modusnya memberikan amplop berisi uang Rp15 ribu sampai Rp20 ribu, tapi amplop kosong tidak ada gambar paslon."
Pihaknya masih melakukan pendalaman, termasuk mencari saksi apakah ada yang mengetahui ketika memberikan uang ada ajakan memilih paslon tertentu atau tidak.
"Unsur ajakan untuk memilih sejauh mana, pembuktiannya kan di situ. Kalau terlapor diklarifikasi pasti tidak (mengaku)," kata Abhan.
Praktik-praktik politik uang ini, sebut Abhan, sebagian besar bersumber dari laporan masyarakat termasuk temuan pihaknya. Sesuai regulasi, Abhan menyebut punya kewenangan lima hari untuk prosesnya. Dia menyebut, soal praktik politik uang ini, jika terbukti pemberi maupun penerimanya bisa dihukum.
Seperti diketahui, pada 15 Februari 2017 kemarin, di Jawa Tengah ade enam kabupaten yang melaksanakan pilkada yakni Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Pati. Pilkada juga digelar di Kota Salatiga.
(zik)
Explore More