1.200 Personel Gabungan Bantu Polisi dan TNI Amankan Pilkada Banten
Kamis, 09 Februari 2017 - 13:30 WIB
1.200 Personel Gabungan Bantu Polisi dan TNI Amankan Pilkada Banten
A
A
A
SERANG - Sebanyak 1.200 personel gabungan disiapkan Pemerintah Provinsi Banten untuk membantu Kepolisian dan TNI mengamankan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Banten Tahun 2017.
Sebelum diterjunkan ke seluruh tempat pemungutan suara (TPS), personel Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP), Pelindung Masyarakat (Linmas), Dinas Perhubungan (Dishub), Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diberikan arahan oleh Penjabat Gubernur Banten Nata Irawan.
Nata mengatakan, para personel yang akan bertugas agar meningkatkan kesiapsiagaan dan terlibat aktif dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. "Kami membantu aparat keamanan nanti menjaga situasi pada tanggal 15 Februari, tapi komunikasi dan koordinasi kami dengan Polda terus berjalan," ujarnya, Kamis (9/2/2017).
Menurutnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, tugas Satpol PP selain menegakkan peraturan daerah juga menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan kepada masyarakat.
"Optimalkan peran aktif masyarakat melalui tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam rangka mendeteksi dini untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban umum," katanya.
Sebelum diterjunkan ke seluruh tempat pemungutan suara (TPS), personel Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP), Pelindung Masyarakat (Linmas), Dinas Perhubungan (Dishub), Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diberikan arahan oleh Penjabat Gubernur Banten Nata Irawan.
Nata mengatakan, para personel yang akan bertugas agar meningkatkan kesiapsiagaan dan terlibat aktif dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. "Kami membantu aparat keamanan nanti menjaga situasi pada tanggal 15 Februari, tapi komunikasi dan koordinasi kami dengan Polda terus berjalan," ujarnya, Kamis (9/2/2017).
Menurutnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, tugas Satpol PP selain menegakkan peraturan daerah juga menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan kepada masyarakat.
"Optimalkan peran aktif masyarakat melalui tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam rangka mendeteksi dini untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban umum," katanya.
(zik)
