KPU DKI Minta Warga Tak Percaya Isu Hoax KTP Ganda
Selasa, 07 Februari 2017 - 13:10 WIB
KPU DKI Minta Warga Tak Percaya Isu Hoax KTP Ganda
A
A
A
JAKARTA - KPU DKI Jakarta menyatakan isu peredaran KTP ganda menjelang Pilgub DKI Jakarta ada berita bohong atau hoax. Masyarakat diminta untuk tidak mudah termakan isu tersebut.
"Kami menegaskan apa yang berkembang di medsos mengenai KTP yang wajah sama identitas sama itu adalah hoax," kata Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno saat bertemu dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan, Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana, Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, dan Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti, Selasa (7/2/2017).
Sumarno menjelaskan, tiga KTP tersebut identitasnya valid dan sesuai dengan data yang dimiliki oleh Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta. Hanya saja foto yang dipalsukan sehingga tiga KTP dengan wajah yang sama.
"Itu fotonya saja yang dipalsukan. Melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tomang ditemui nama yang bersangkutan. Ada orangnya, fotonya beda," kata Sumarno
Sumarno mengimbau agar masyarakat untuk tidak percaya begitu saja soal isu yang beredar di media sosial. "Warga harus melakukan cek dan ricek kepada pihak yang berwenang. Jadi jangan langsung dipercaya harus dikonfirmasi dahulu," kata Sumarno.
"Kami menegaskan apa yang berkembang di medsos mengenai KTP yang wajah sama identitas sama itu adalah hoax," kata Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno saat bertemu dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan, Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana, Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, dan Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti, Selasa (7/2/2017).
Sumarno menjelaskan, tiga KTP tersebut identitasnya valid dan sesuai dengan data yang dimiliki oleh Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta. Hanya saja foto yang dipalsukan sehingga tiga KTP dengan wajah yang sama.
"Itu fotonya saja yang dipalsukan. Melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tomang ditemui nama yang bersangkutan. Ada orangnya, fotonya beda," kata Sumarno
Sumarno mengimbau agar masyarakat untuk tidak percaya begitu saja soal isu yang beredar di media sosial. "Warga harus melakukan cek dan ricek kepada pihak yang berwenang. Jadi jangan langsung dipercaya harus dikonfirmasi dahulu," kata Sumarno.
(whb)
