Kesiapan PT Transjakarta Kelola Kapal Dinilai Berlebihan
Senin, 06 Februari 2017 - 18:33 WIB
Kesiapan PT Transjakarta Kelola Kapal Dinilai Berlebihan
A
A
A
JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dinilai berlebihan karena menyatakan kesiapan untuk mengelola transportasi laut di pesisir utara Jakarta.
Ketua Litbang Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Leksmono Suryo Putranto mengatakan, kesiapan PT Transportasi Jakarta mengelola kapal di Jakarta Utara berlebihan karena bisnis pelayanannya berbeda.
"PT Transportasi Jakarta itu dibentuk hanya untuk melayani Bus Rapid Transit (BRT) yang beroperasi di darat. Kapal itu di air, saya kira agak susah dan diluar kemampuan," kata leksmono saat dihubungi, Minggu, 5 Februari 2017 kemarin.
Leksmono menjelaskan, sistem rupiah per kilometer dan rupiah per mil yang akan diterapkan di kapal itu merupakan biaya operasional, bukan teknis pengelolaan. Artinya, apabila dinilai ada kesamaan karena sistem opersionalnya, itu sangat keliru.
Apalagi cuma karena melihat aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. Bagaimana dengan Sumber Daya manusia (SDM) dan teknis pengelolaannya. Leksmono menyarankan lebih baik Direksi PT Transportasi Jakarta fokus terhadap pelayanan BRT.
Menurutnya, pelayanan BRT hingga saat ini masih sangat buruk, mulai dari sterilisasi, kondisi bus hingga kecelakaan belum teratasi. Klaim meningkatkan jumlah penumpang itu lantaran mengambil rute non-BRT, bukan penumpang dari pengendara pribadi.
"Menindih trayek existing itu hanya mebuat penumpang ankutan lain berpindah bukan penumpang kendaraan pribadi. Kalau mau bertumpuh dengan transportasi lain fokus di BRT, jangan tumpang tindih trayek," ujarnya.
Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Budi Kaliwono beberapa waktu lalu melakukan kunjungan ke Kepuluan Seribu didampingi Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati dan Bupati Kepulauan Seribu Budi Utomo.
Budi Kaliwono mengatakan, setelah mengunjungi kepulauan seribu untuk untuk mengetahui kesiapan pelayanan transportasi masyarakat ataupun wisatawan ke Kepulauan Seribu beberapa hari lalu, PT Trasnportasi Jakarta siap bila Pemprov DKI Jakarta menugaskan untuk memberikan pelayanan transportasi kepada pelanggan ke Kepulauan Seribu.
Budi menilai transportasi di Kepulauan Seribu bukan saja diukur dari jumlah kapal yang melayani namun juga harus dilihat dari spesifikasi pelayanan dari darat seperti kondisi dermaga dan schedule (jadwal) untuk kepastian berangkat dan tarif standar yang harus dibayar penumpang.
"Aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan juga menjadi poin penting di sektor transportasi," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah menuturkan, bila penugasan tersebut masih dibahas dan belum dapat dipastikan. Menurutnya, apabila sudah dikelola PT Transportasi Jakarta, kedepan bisa dikelola oleh swasta.
"Masih dibahas, apakah PT Transjakarta bisa dengan perorangan di bawah badan naungan koperasi. Ini semua agar kapal tradisional meninkatkan pelayanannya kalau mau bekerjasama dengan swasta," ujarnya.
Secara prinsip, lanjut Andri, pengelolaan kapal lebih efektif di bawah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Namun, banyak persyaratan yang sepertinya agak menyulitkan. Sehingga, wacana melimpahkan ke PT Transportasi Jakarta timbul lantaran ada kesamaan sistem pembayaran rupiah per mil dengan sistem rupiah per kilometer yang berlaku di Transjakarta saat ini, termasuk dengan peremajaan kapal.
Ketua Litbang Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Leksmono Suryo Putranto mengatakan, kesiapan PT Transportasi Jakarta mengelola kapal di Jakarta Utara berlebihan karena bisnis pelayanannya berbeda.
"PT Transportasi Jakarta itu dibentuk hanya untuk melayani Bus Rapid Transit (BRT) yang beroperasi di darat. Kapal itu di air, saya kira agak susah dan diluar kemampuan," kata leksmono saat dihubungi, Minggu, 5 Februari 2017 kemarin.
Leksmono menjelaskan, sistem rupiah per kilometer dan rupiah per mil yang akan diterapkan di kapal itu merupakan biaya operasional, bukan teknis pengelolaan. Artinya, apabila dinilai ada kesamaan karena sistem opersionalnya, itu sangat keliru.
Apalagi cuma karena melihat aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. Bagaimana dengan Sumber Daya manusia (SDM) dan teknis pengelolaannya. Leksmono menyarankan lebih baik Direksi PT Transportasi Jakarta fokus terhadap pelayanan BRT.
Menurutnya, pelayanan BRT hingga saat ini masih sangat buruk, mulai dari sterilisasi, kondisi bus hingga kecelakaan belum teratasi. Klaim meningkatkan jumlah penumpang itu lantaran mengambil rute non-BRT, bukan penumpang dari pengendara pribadi.
"Menindih trayek existing itu hanya mebuat penumpang ankutan lain berpindah bukan penumpang kendaraan pribadi. Kalau mau bertumpuh dengan transportasi lain fokus di BRT, jangan tumpang tindih trayek," ujarnya.
Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Budi Kaliwono beberapa waktu lalu melakukan kunjungan ke Kepuluan Seribu didampingi Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati dan Bupati Kepulauan Seribu Budi Utomo.
Budi Kaliwono mengatakan, setelah mengunjungi kepulauan seribu untuk untuk mengetahui kesiapan pelayanan transportasi masyarakat ataupun wisatawan ke Kepulauan Seribu beberapa hari lalu, PT Trasnportasi Jakarta siap bila Pemprov DKI Jakarta menugaskan untuk memberikan pelayanan transportasi kepada pelanggan ke Kepulauan Seribu.
Budi menilai transportasi di Kepulauan Seribu bukan saja diukur dari jumlah kapal yang melayani namun juga harus dilihat dari spesifikasi pelayanan dari darat seperti kondisi dermaga dan schedule (jadwal) untuk kepastian berangkat dan tarif standar yang harus dibayar penumpang.
"Aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan juga menjadi poin penting di sektor transportasi," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah menuturkan, bila penugasan tersebut masih dibahas dan belum dapat dipastikan. Menurutnya, apabila sudah dikelola PT Transportasi Jakarta, kedepan bisa dikelola oleh swasta.
"Masih dibahas, apakah PT Transjakarta bisa dengan perorangan di bawah badan naungan koperasi. Ini semua agar kapal tradisional meninkatkan pelayanannya kalau mau bekerjasama dengan swasta," ujarnya.
Secara prinsip, lanjut Andri, pengelolaan kapal lebih efektif di bawah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Namun, banyak persyaratan yang sepertinya agak menyulitkan. Sehingga, wacana melimpahkan ke PT Transportasi Jakarta timbul lantaran ada kesamaan sistem pembayaran rupiah per mil dengan sistem rupiah per kilometer yang berlaku di Transjakarta saat ini, termasuk dengan peremajaan kapal.
(whb)
