Buntut Kasus Ahok Saling Lapor, Timbulkan Tanda Tanya dan Keresahan di Masyarakat
Selasa, 31 Januari 2017 - 15:11 WIB
Buntut Kasus Ahok Saling Lapor, Timbulkan Tanda Tanya dan Keresahan di Masyarakat
A
A
A
JAKARTA - Buntut dari Kasus Ahok, yakni saling lapor antara pihak pengacara terdakwa maupun saksi. Hal tersebut membuat kebingunan di publik
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengatakan, keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti sah di persidangan dan sangat membantu aparat penegak hukum mengungkap suatu tindak pidana.
Meskipun begitu, saksi haruslah mampu memberi kesaksian dengan berdasar pada itikad baik. Terlebih, sebelumnya yang bersangkutan telah disumpah.
"Saksi atau pelapor itu tidak boleh memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat. Karena kalau sampai kesaksian yang diberikan palsu, selain dampaknya akan merugikan terdakwa, hal itu juga akan merusak tatanan sistem penegakkan hukum," kata Abdul di Kantor LPSK, Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (31/1/2017).
Dia menambahkan, akibat saling lapor masyarakat pun menjadi resah."Dari permasalahan itu, banyak pihak yang saling melapor ke polisi, baik untuk kasus yang sama atau lainnya. Hal itu tentu menimbulkan tanda tanya dan keresahan di masyarakat," tambahnya.
Jika diteruskan, lanjut Abdul, maka baik pelapor dan saksi di masa yang akan datang malah menjadi khawatir saat berupaya menegakkan keadilan dan hukum.
"Praktiknya, pada saat saksi atau pelapor itu melaporkan suatu tindak pidana, yang bersangkutan berpotensi dilaporkan balik. LPSK pernah mencatat dan menangani beberapa kasus, dimana saksi atau pelapor dilaporkan balik oleh tersangka," tuturnya.
"Padahal melaporkan suatu tindak pidana merupakan kewajiban bagi setiap warga negara, seperti diatur Pasal 165 KUHP. Bahkan, bagi mereka yang mengetahui adanya suatu tindak pidana tetapi tidak melaporkannya kepada penegak hukum, dapat diproses secara hukum," urai Abdul.
Untuk itulah, ancaman terhadap keamanan dan kenyamanan saksi atau pelapor dalam upaya pengungkapan suatu tindak pidana, harus ditiadakan.
"Sesuai Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan, saksi atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksiannya. Kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik," terangnya.
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengatakan, keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti sah di persidangan dan sangat membantu aparat penegak hukum mengungkap suatu tindak pidana.
Meskipun begitu, saksi haruslah mampu memberi kesaksian dengan berdasar pada itikad baik. Terlebih, sebelumnya yang bersangkutan telah disumpah.
"Saksi atau pelapor itu tidak boleh memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat. Karena kalau sampai kesaksian yang diberikan palsu, selain dampaknya akan merugikan terdakwa, hal itu juga akan merusak tatanan sistem penegakkan hukum," kata Abdul di Kantor LPSK, Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (31/1/2017).
Dia menambahkan, akibat saling lapor masyarakat pun menjadi resah."Dari permasalahan itu, banyak pihak yang saling melapor ke polisi, baik untuk kasus yang sama atau lainnya. Hal itu tentu menimbulkan tanda tanya dan keresahan di masyarakat," tambahnya.
Jika diteruskan, lanjut Abdul, maka baik pelapor dan saksi di masa yang akan datang malah menjadi khawatir saat berupaya menegakkan keadilan dan hukum.
"Praktiknya, pada saat saksi atau pelapor itu melaporkan suatu tindak pidana, yang bersangkutan berpotensi dilaporkan balik. LPSK pernah mencatat dan menangani beberapa kasus, dimana saksi atau pelapor dilaporkan balik oleh tersangka," tuturnya.
"Padahal melaporkan suatu tindak pidana merupakan kewajiban bagi setiap warga negara, seperti diatur Pasal 165 KUHP. Bahkan, bagi mereka yang mengetahui adanya suatu tindak pidana tetapi tidak melaporkannya kepada penegak hukum, dapat diproses secara hukum," urai Abdul.
Untuk itulah, ancaman terhadap keamanan dan kenyamanan saksi atau pelapor dalam upaya pengungkapan suatu tindak pidana, harus ditiadakan.
"Sesuai Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan, saksi atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksiannya. Kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik," terangnya.
(pur)
