Mabes Polri Persilahkan Proyek Kecamatan Sukajaya Dilaporkan ke Polda Jabar
Kamis, 26 Januari 2017 - 18:20 WIB
Mabes Polri Persilahkan Proyek Kecamatan Sukajaya Dilaporkan ke Polda Jabar
A
A
A
BANDUNG - Markas Besar Polri mempersilahkan adanya dugaan penyimpangan dalam pembangunan Kantor Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor dilaporkan ke Polda Jawa Barat. Hal ini menanggapi adanya rencana koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang akan melaporkan adanya dugaan penyimpangan tersebut ke Mabes Polri. (Baca: Koalisi LSM Siap Laporkan Dugaan Penyimpangan Proyek Kecamatan Sukajaya)
"Silahkan laporkan ke Bagian Tipikor Polda Jawa Barat, kalau memang ada dugaan penyimpangan," kata Analis Kebijakan Madya Bidang Penmas Divhumas Polri Kombes Pol Sulistyo Pudjo Hartono, saat dihubungi SINDOnews, Kamis (26/1/2017).
Mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat ini menyatakan, untuk kasus seperti itu biasanya cukup ditangani oleh Unit Tipikor yang berada di bawah Direskrimsus Polda Jawa Barat yang menangani soal dugaan tindak pidana korupsi. "Untuk kasus seperti itu cukup Polda lah yang menanganinya, " timpal Pudjo.
Sebelumnya Polda Jawa Barat memberi sinyal positif dengan menunggu laporan resmi mengenai dugaan penyelewengan dalam pembangunan kantor Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor tahun anggaran 2016. Proyek pembangunan yang berlokasi di Desa Pasir Madang itu nilainya mencapai Rp6,658 miliar.
"Silahkan laporkan, kita tunggu laporan resminya. Saat ini kami belum bisa berkomentar banyak. Karena belum ada laporan resmi yang masuk mengenai dugaan penyelewengan dalam proyek tersebut," ungkap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus melalui sambungan telepon, Senin 2 Januari 2017.
Terpisah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Kantor Kecamatan Sukajaya Nana Mulyana mengklarifikasi terkait berita sebelumnya (Baca: Kejanggalan Proyek Kecamatan Sukajaya Kembali Ditemukan).
Dia menyatakan, bahwa luas bangunan Kantor Kecamatan Sukajaya mencapai 1.000 meter persegi untuk dua lantai sedangkan kantor camat lainnya bangunannya hanya 400 meter persegi untuk dua lantai.
Nana menyatakan, kantor kecamatan lain dibangun di lahan semula yang sudah siap bangun dengan infrastrukturnya sudah tersedia, baik pagar maupun penataan lahan parkir.
"Untuk bangunan Kecamatan Sukajaya, lahannya merupakan hasil relokasi dengan kondisi lahan 0% sehingga perlu di cut and fill dan diturap," kata pria ini dalam pesan WhatsApp (WA) kepada SINDOnews.
Dia menyatakan, dengan nilai Rp6,6 miliar proyek tersebut juga belum tersedia pagar dan penataan lahan parkir dan taman.
Nana menegaskan, yang terlibat dalam proses pembangunan gedung Kantor Kecamatan Sukajaya, dia sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, konsultan perencana (independen), konsultan pengawas (independen), tim Monitoring dari Dinas Tata Bangunan Kabupaten Bogor dan Kecamatan Sukajaya, KLPBJ (proses lelang on line) dan penyedia jasa (kontraktor).
Sebelumnya Sekda Kabupaten Bogor Adang Suptandar menyatakan, PPK untuk pembangunan Kantor Kecamatan Sukajaya tetap dijabat Nana Mulyana (mantan Camat Sukajaya) walaupun yang bersangkutan telah pindah tugas menjadi Camat Kemang.
"Jabatan PPK masih melekat terhadap yang bersangkutan (Nana Mulyana) sampai keluarnya hasil audit BPK semester I terkait proyek tersebut. Sedangkan kuasa pengguna anggaran (KPA) tetap tanggung jawab Ibu Lita Ismu sebagai kepala dinas terkait. Hal ini juga telah sering disampaikan dalam rapat koodinasi," papar Sekda, Selasa 24 Januari 2017.
"Silahkan laporkan ke Bagian Tipikor Polda Jawa Barat, kalau memang ada dugaan penyimpangan," kata Analis Kebijakan Madya Bidang Penmas Divhumas Polri Kombes Pol Sulistyo Pudjo Hartono, saat dihubungi SINDOnews, Kamis (26/1/2017).
Mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat ini menyatakan, untuk kasus seperti itu biasanya cukup ditangani oleh Unit Tipikor yang berada di bawah Direskrimsus Polda Jawa Barat yang menangani soal dugaan tindak pidana korupsi. "Untuk kasus seperti itu cukup Polda lah yang menanganinya, " timpal Pudjo.
Sebelumnya Polda Jawa Barat memberi sinyal positif dengan menunggu laporan resmi mengenai dugaan penyelewengan dalam pembangunan kantor Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor tahun anggaran 2016. Proyek pembangunan yang berlokasi di Desa Pasir Madang itu nilainya mencapai Rp6,658 miliar.
"Silahkan laporkan, kita tunggu laporan resminya. Saat ini kami belum bisa berkomentar banyak. Karena belum ada laporan resmi yang masuk mengenai dugaan penyelewengan dalam proyek tersebut," ungkap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus melalui sambungan telepon, Senin 2 Januari 2017.
Terpisah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Kantor Kecamatan Sukajaya Nana Mulyana mengklarifikasi terkait berita sebelumnya (Baca: Kejanggalan Proyek Kecamatan Sukajaya Kembali Ditemukan).
Dia menyatakan, bahwa luas bangunan Kantor Kecamatan Sukajaya mencapai 1.000 meter persegi untuk dua lantai sedangkan kantor camat lainnya bangunannya hanya 400 meter persegi untuk dua lantai.
Nana menyatakan, kantor kecamatan lain dibangun di lahan semula yang sudah siap bangun dengan infrastrukturnya sudah tersedia, baik pagar maupun penataan lahan parkir.
"Untuk bangunan Kecamatan Sukajaya, lahannya merupakan hasil relokasi dengan kondisi lahan 0% sehingga perlu di cut and fill dan diturap," kata pria ini dalam pesan WhatsApp (WA) kepada SINDOnews.
Dia menyatakan, dengan nilai Rp6,6 miliar proyek tersebut juga belum tersedia pagar dan penataan lahan parkir dan taman.
Nana menegaskan, yang terlibat dalam proses pembangunan gedung Kantor Kecamatan Sukajaya, dia sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, konsultan perencana (independen), konsultan pengawas (independen), tim Monitoring dari Dinas Tata Bangunan Kabupaten Bogor dan Kecamatan Sukajaya, KLPBJ (proses lelang on line) dan penyedia jasa (kontraktor).
Sebelumnya Sekda Kabupaten Bogor Adang Suptandar menyatakan, PPK untuk pembangunan Kantor Kecamatan Sukajaya tetap dijabat Nana Mulyana (mantan Camat Sukajaya) walaupun yang bersangkutan telah pindah tugas menjadi Camat Kemang.
"Jabatan PPK masih melekat terhadap yang bersangkutan (Nana Mulyana) sampai keluarnya hasil audit BPK semester I terkait proyek tersebut. Sedangkan kuasa pengguna anggaran (KPA) tetap tanggung jawab Ibu Lita Ismu sebagai kepala dinas terkait. Hal ini juga telah sering disampaikan dalam rapat koodinasi," papar Sekda, Selasa 24 Januari 2017.
(sms)
