Kasus Habib Rizieq, API Jabar Siap Debat dengan Sukmawati Soekarnoputri
A
A
A
BANDUNG - Koordinator Aliansi Pergerakan Islam (API) Jawa Barat Asep Syaripudin menyebut kasus Habib Rizieq yang dilaporkan atas tuduhan penistaan Pancasila dan pencemaran nama baik Presiden pertama RI Soekarno bukan sebagai kasus hukum. Kasus itu sarat dengan muatan politik.
"Kita semua mengerti apa yang dialami Habib Rizieq itu bukan persoalan hukum, tapi persoalan politik yang dilakukan elit kekuasaan," kata Asep di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (26/1/2017).
Dia pun menyebut pelaporan Sukmawati Soekarnoputri ke Polda Jawa Barat tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Pelaporan itu dipaksakan. Merasa pelaporan yang dilakukan Sukmawati tidak jelas, dia menyatakan siap berdebat dengannya.
"Laporan Ibu Sukmawati tidak berdasar, saya siap berdebat dengan Sukmawati. Apakah Habib Rizieq menistakan Pancasila atau tidak? Saya siap debat," tegas Asep.
Dia menegaskan, kasus yang menjerat Habib Rizieq juga sebagai upaya kriminalisasi terhadap ulama. Atas dasar itu, dia pun meminta Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan dicopot oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.
"Kita semua mengerti apa yang dialami Habib Rizieq itu bukan persoalan hukum, tapi persoalan politik yang dilakukan elit kekuasaan," kata Asep di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (26/1/2017).
Dia pun menyebut pelaporan Sukmawati Soekarnoputri ke Polda Jawa Barat tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Pelaporan itu dipaksakan. Merasa pelaporan yang dilakukan Sukmawati tidak jelas, dia menyatakan siap berdebat dengannya.
"Laporan Ibu Sukmawati tidak berdasar, saya siap berdebat dengan Sukmawati. Apakah Habib Rizieq menistakan Pancasila atau tidak? Saya siap debat," tegas Asep.
Dia menegaskan, kasus yang menjerat Habib Rizieq juga sebagai upaya kriminalisasi terhadap ulama. Atas dasar itu, dia pun meminta Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan dicopot oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.
(sms)