Kapal Terbakar, DPRD Desak Pemprov DKI Usut Lemahnya Pengawasan
Senin, 02 Januari 2017 - 01:37 WIB
Kapal Terbakar, DPRD Desak Pemprov DKI Usut Lemahnya Pengawasan
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI mendesak agar Pemrpov DKI mengusut soal lemahnya pengawasan yang dilakukan Dishub DKI terhadap kapal Zahro Express. Apalagi dalam laporannya, kapal Zahro Express hanya membawa 100 penumpang dan kenyataannya sampai 200 lebih penumpang.
"Kami turut berduka terhadap korban terbakarnya kapal di Muara Angke. Kecelakaan ini akan kami usut," tegas Ashraf Ali, anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta saat jumpa pers di kawasan Cikini, Jakpus, Minggu (1/1/2017).
Fraksi Golkar terang Ashraf meminta kepada Pemprov DKI untuk mengusut dan menindak tegas atas terjadinya musibah kapal terbakar. "Terutama kesalahan manajemen dan Dinas Perhubungan," katanya.
Ashraf mengaku aneh dengan buruknya pengawasan saat kapal hendak berangkat. "Kenapa sampai terjadi manifes 100 orang menjadi 240 orang. Inikan melebihi kapasitas. Selain manajemen kapal, Dishub juga harus tanggungjawab," katanya.
Ashraf yang juga Wakil Ketua Komisi E DPRD ini melanjutkan, Golkar akan meminta kepada pimpinan dewan agar segera membentuk tim khusus dan menggelar rapat untuk memanggil manajemen kapal, Dishub dan pemprov.
Untuk korban tewas lanjut Ashraf, pemprov harus memberikan santunan. Sedangkan korban luka, wajib diobati hingga sembuh tanpa ada pungutan biaya.
"Kita akan perjuangkan para korban hingga sembuh total. Dan korban tewas harus mendapat santunan," ucapnya.
"Kami turut berduka terhadap korban terbakarnya kapal di Muara Angke. Kecelakaan ini akan kami usut," tegas Ashraf Ali, anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta saat jumpa pers di kawasan Cikini, Jakpus, Minggu (1/1/2017).
Fraksi Golkar terang Ashraf meminta kepada Pemprov DKI untuk mengusut dan menindak tegas atas terjadinya musibah kapal terbakar. "Terutama kesalahan manajemen dan Dinas Perhubungan," katanya.
Ashraf mengaku aneh dengan buruknya pengawasan saat kapal hendak berangkat. "Kenapa sampai terjadi manifes 100 orang menjadi 240 orang. Inikan melebihi kapasitas. Selain manajemen kapal, Dishub juga harus tanggungjawab," katanya.
Ashraf yang juga Wakil Ketua Komisi E DPRD ini melanjutkan, Golkar akan meminta kepada pimpinan dewan agar segera membentuk tim khusus dan menggelar rapat untuk memanggil manajemen kapal, Dishub dan pemprov.
Untuk korban tewas lanjut Ashraf, pemprov harus memberikan santunan. Sedangkan korban luka, wajib diobati hingga sembuh tanpa ada pungutan biaya.
"Kita akan perjuangkan para korban hingga sembuh total. Dan korban tewas harus mendapat santunan," ucapnya.
(ysw)
