Pemprov DKI Diminta Libatkan Swasta untuk Pembangun GSW
Minggu, 18 Desember 2016 - 00:42 WIB
Pemprov DKI Diminta Libatkan Swasta untuk Pembangun GSW
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta dan DPRD akan kembali menggodok Raperda tentang reklamasi di Teluk Jakarta dan Zonasi di Pulau Jakarta pada 2017 mendatang. Rencana pembangunan Giant Sea Wall (GSW) untuk mengurangi banjir di Ibu Kota pun terus dilakukan.
Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, Pemprov DKI akan memasukkan kembali dua Raperda) terkait reklamasi untuk dibahas DPRD pada 2017 mendatang. Kedua aturan itu adalah Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir serta Pulau-pulau Kecil dan Raperda tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
"Tahun 2017 akan ada Peraturan Daerah yang siap dibahas terkait reklamasi Teluk Jakarta. Itu poin intinya," ujarnya Sumarsono. Sumarsono mengatakan pada prinsipnya DKI menyetujui adanya pembangunan reklamasi. Sebab, hal itu bisa mengurangi banjir yang terjadi di Jakarta belakangan ini, termasuk membangun Giant Sea Wall.
Sementara itu, terkait besarnya anggaran pembangunan tanggul raksasa di Teluk Jakarta mencapai Rp540 triliun sangat memerlukan partisipasi pihak swasta tak hanya dari pemerintah pusat atau pun Pemprov DKI Jakarta saja.
"Ini proyek mahal dan juga tidak mungkin pemerintah pusat membiayai sendiri," ujar Head of Issuer Information Management and Development Bursa Efek Indonesia Poltak Hotradero kepada wartawan, Sabtu, 17 Desember 2016 kemarin.
Menurut Poltak, adanya keterlibatan swasta dalam pembangunan tanggul raksasa akan mengurangi beban dari pemerintah pusat. Pihak swasta lebih difokuskan dalam membangun 17 pulau reklamasi yang merupakan bagian dari proyek tanggul raksasa.
"Bayangkan jika Rp540 triliun hanya untuk Jakarta, nanti provinsi lain mau bilang apa. Ini kan harus seimbang," tutur Poltak. Dengan demikian, pemerintah pusat harus memberikan kompensasi kepada pihak swasta yang berpartisipasi dalam pembangunan proyek reklamasi. Kompensasi dapat berupa hak penggunaan lahan reklamasi oleh pihak swasta.
Namun, pulau-pulau tersebut tetap milik pemerintah. Dengan cara itu mereka dapat dilibatkan dalam pembangunan tanggul raksasa," katanya.
Poltak melanjutkan reklamasi Pantai Utara Jakarta memiliki fungsi yang sangat strategis bagi Indonesia. Proyek yang diintegrasikan dengan pembangunan GSW ini akan menyelamatkan Jakarta dari banjir dan perekonomian nasional secara keseluruhan.
Terlebih sebagai Ibu Kota negara, Jakarta menyumbang sebanyak 17% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. "Jika ditambah dengan daerah diradius 60 kilometer, kontribusinya bisa mencapai 30% PDB," tambah Poltak.
Poltak melanjutkan, adanya banjir besar di Jakarta memberikan ancaman. Sistem drainase buruk dan luapan air sungai, serta air laut dapat mematikan ekonomi jakarta.
Selain itu permukaan tanah Jakarta dari tahun ke tahun terus turun. Data pemerintah menyebutkan, permukaan tanah Jakarta turun rata-rata sembilan sentimeter per tahun.
Bahkan, bila dalam waktu cukup lama banjir Jakarta dapat menyebabkan perekonomian Indonesia lumpuh. Sebab, saat ini Jakarta menjadi tempat peredaran 65-70% uang di Indonesia.
Untuk itulah, Jakarta menjadi sangat penting bagi pemerintah pusat, baik dari sisi pertahanan sosial maupun ekonomi. “Mitigasi bencana Jakarta menjadi mahapenting bagi Indonesia,” tegas Poltak. Namun, pembangunan proyek tersebut membutuhkan dana sangat besar yang tidak mungkin dipenuhi oleh pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta.
Revitalisasi kawasan Teluk Jakarta yang melibatkan pihak swasta menjadi pilihan yang paling realistis.
Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, Pemprov DKI akan memasukkan kembali dua Raperda) terkait reklamasi untuk dibahas DPRD pada 2017 mendatang. Kedua aturan itu adalah Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir serta Pulau-pulau Kecil dan Raperda tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
"Tahun 2017 akan ada Peraturan Daerah yang siap dibahas terkait reklamasi Teluk Jakarta. Itu poin intinya," ujarnya Sumarsono. Sumarsono mengatakan pada prinsipnya DKI menyetujui adanya pembangunan reklamasi. Sebab, hal itu bisa mengurangi banjir yang terjadi di Jakarta belakangan ini, termasuk membangun Giant Sea Wall.
Sementara itu, terkait besarnya anggaran pembangunan tanggul raksasa di Teluk Jakarta mencapai Rp540 triliun sangat memerlukan partisipasi pihak swasta tak hanya dari pemerintah pusat atau pun Pemprov DKI Jakarta saja.
"Ini proyek mahal dan juga tidak mungkin pemerintah pusat membiayai sendiri," ujar Head of Issuer Information Management and Development Bursa Efek Indonesia Poltak Hotradero kepada wartawan, Sabtu, 17 Desember 2016 kemarin.
Menurut Poltak, adanya keterlibatan swasta dalam pembangunan tanggul raksasa akan mengurangi beban dari pemerintah pusat. Pihak swasta lebih difokuskan dalam membangun 17 pulau reklamasi yang merupakan bagian dari proyek tanggul raksasa.
"Bayangkan jika Rp540 triliun hanya untuk Jakarta, nanti provinsi lain mau bilang apa. Ini kan harus seimbang," tutur Poltak. Dengan demikian, pemerintah pusat harus memberikan kompensasi kepada pihak swasta yang berpartisipasi dalam pembangunan proyek reklamasi. Kompensasi dapat berupa hak penggunaan lahan reklamasi oleh pihak swasta.
Namun, pulau-pulau tersebut tetap milik pemerintah. Dengan cara itu mereka dapat dilibatkan dalam pembangunan tanggul raksasa," katanya.
Poltak melanjutkan reklamasi Pantai Utara Jakarta memiliki fungsi yang sangat strategis bagi Indonesia. Proyek yang diintegrasikan dengan pembangunan GSW ini akan menyelamatkan Jakarta dari banjir dan perekonomian nasional secara keseluruhan.
Terlebih sebagai Ibu Kota negara, Jakarta menyumbang sebanyak 17% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. "Jika ditambah dengan daerah diradius 60 kilometer, kontribusinya bisa mencapai 30% PDB," tambah Poltak.
Poltak melanjutkan, adanya banjir besar di Jakarta memberikan ancaman. Sistem drainase buruk dan luapan air sungai, serta air laut dapat mematikan ekonomi jakarta.
Selain itu permukaan tanah Jakarta dari tahun ke tahun terus turun. Data pemerintah menyebutkan, permukaan tanah Jakarta turun rata-rata sembilan sentimeter per tahun.
Bahkan, bila dalam waktu cukup lama banjir Jakarta dapat menyebabkan perekonomian Indonesia lumpuh. Sebab, saat ini Jakarta menjadi tempat peredaran 65-70% uang di Indonesia.
Untuk itulah, Jakarta menjadi sangat penting bagi pemerintah pusat, baik dari sisi pertahanan sosial maupun ekonomi. “Mitigasi bencana Jakarta menjadi mahapenting bagi Indonesia,” tegas Poltak. Namun, pembangunan proyek tersebut membutuhkan dana sangat besar yang tidak mungkin dipenuhi oleh pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta.
Revitalisasi kawasan Teluk Jakarta yang melibatkan pihak swasta menjadi pilihan yang paling realistis.
(whb)
