Angkut Massa Aksi 412, DKI Disarankan Evaluasi Direksi Transjakarta
Selasa, 06 Desember 2016 - 03:12 WIB
Angkut Massa Aksi 412, DKI Disarankan Evaluasi Direksi Transjakarta
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah armada bus TransJakarta diketahui telah mengangkut massa aksi 'Kita Indonesia' beratribut partai politik di kawasan Car Free Day (CFD), Minggu 4 Desember 2016. Pemprov DKI diminta menevaluasi kinerja direksi PT Transportasi Jakarta.
Direktur Institut study Transportasi (Instrans), Dharmanityas mengatakan, pelayanan bus TransJakarta saat ini semakin memburuk. Selain belum tercapainya headway, beberapa hari lalu masih ada bus yang terbakar.
Terparah pada Minggu 4 Desember 2016 ditemukan puluhan bus yang disewakan untuk melayani massa aksi beratribut partai. Menurutnya, hal itu jelas melanggar konsep bus TransJakarta yang bertujuan untuk melayani masyarakat dalam bermobilitas.
PT Transportasi Jakarta selaku badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berwenang menangani Bus Rapid Transit (BRT), kata Tyas tidak mungkin tidak mengetahui adanya puluhan bus yang digunakan untuk menangkut masa aksi 'Kita Indonesia'. (Baca: Bus Transjakarta Dipakai Aksi 412, Dishub Siapkan Sanksi)
Apalagi adanya pengalihan trayek ketika jalurnya di Bundaran HI tertutup panggung politik. Padahal, direksi bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dia pun meminta Pemprov DKI dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta mengevaluasi kinerja direksi perusahaan daerah pelat merah tersebut.
"Operasional operator itu diawasi penuh oleh PT Transportasi Jakarta. Saya dengar malah (direksi) menyalahkan operator. Mana berani mereka, kan rupiah perkilometernya dibayar PT Transportasi Jakarta," kata Dharmanigtyas saat dihubungi, Senin (5/12/2016).
Pria yang gencar mengkampanyekan bus TransJakarta sejak awal dioperasikan 2004 silam menjelaskan, bus TransJakarta itu setiap tahunya mendapatkan subsidi hingga triliunan dari pemerintah. Artinya, PT Transportasi Jakarta tidak perlu lagi mengedepankan bisnis mencari keuntungan untuk meningkatkan pelayanan.
Menurutnya, PT Transportasi Jakarta hanya cukup fokus membangun sistem manajemen bus untuk mencapai headway yang diinginkan 2-3 menit sekali.
Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansyah menuturkan, saat ini pihaknya masih menunggu investigasi dari PT Transportasi Jakarta perihal adanya bus yang digunakan oleh massa aksi 'Kita Indonesia' di Bundaran HI. Menurutnya, berapapun jumlahnya, pihaknya akan memberikan sanksi kepada operator mulai dari teguran hingga pencabutan operasional trayek.
"Dari 600 bus yang siap, hanya 200 bus yang beroperasi setiap hari secara bergantian. Nah ada sekitar 100-200 yang dicadangkan untuk mengganti apabila ada masalah. Mungkin yang dicadangkan itu yang digunakan operator. Kita kan cuma mengawasi yang beroperasi," katanya.
Direktur Institut study Transportasi (Instrans), Dharmanityas mengatakan, pelayanan bus TransJakarta saat ini semakin memburuk. Selain belum tercapainya headway, beberapa hari lalu masih ada bus yang terbakar.
Terparah pada Minggu 4 Desember 2016 ditemukan puluhan bus yang disewakan untuk melayani massa aksi beratribut partai. Menurutnya, hal itu jelas melanggar konsep bus TransJakarta yang bertujuan untuk melayani masyarakat dalam bermobilitas.
PT Transportasi Jakarta selaku badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berwenang menangani Bus Rapid Transit (BRT), kata Tyas tidak mungkin tidak mengetahui adanya puluhan bus yang digunakan untuk menangkut masa aksi 'Kita Indonesia'. (Baca: Bus Transjakarta Dipakai Aksi 412, Dishub Siapkan Sanksi)
Apalagi adanya pengalihan trayek ketika jalurnya di Bundaran HI tertutup panggung politik. Padahal, direksi bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dia pun meminta Pemprov DKI dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta mengevaluasi kinerja direksi perusahaan daerah pelat merah tersebut.
"Operasional operator itu diawasi penuh oleh PT Transportasi Jakarta. Saya dengar malah (direksi) menyalahkan operator. Mana berani mereka, kan rupiah perkilometernya dibayar PT Transportasi Jakarta," kata Dharmanigtyas saat dihubungi, Senin (5/12/2016).
Pria yang gencar mengkampanyekan bus TransJakarta sejak awal dioperasikan 2004 silam menjelaskan, bus TransJakarta itu setiap tahunya mendapatkan subsidi hingga triliunan dari pemerintah. Artinya, PT Transportasi Jakarta tidak perlu lagi mengedepankan bisnis mencari keuntungan untuk meningkatkan pelayanan.
Menurutnya, PT Transportasi Jakarta hanya cukup fokus membangun sistem manajemen bus untuk mencapai headway yang diinginkan 2-3 menit sekali.
Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansyah menuturkan, saat ini pihaknya masih menunggu investigasi dari PT Transportasi Jakarta perihal adanya bus yang digunakan oleh massa aksi 'Kita Indonesia' di Bundaran HI. Menurutnya, berapapun jumlahnya, pihaknya akan memberikan sanksi kepada operator mulai dari teguran hingga pencabutan operasional trayek.
"Dari 600 bus yang siap, hanya 200 bus yang beroperasi setiap hari secara bergantian. Nah ada sekitar 100-200 yang dicadangkan untuk mengganti apabila ada masalah. Mungkin yang dicadangkan itu yang digunakan operator. Kita kan cuma mengawasi yang beroperasi," katanya.
(ysw)
