GNPF MUI Bantah Aksi 2 Desember untuk Kudeta Jokowi
Jum'at, 18 November 2016 - 15:47 WIB
GNPF MUI Bantah Aksi 2 Desember untuk Kudeta Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) membantah, jika aksi 2 Desember 2016 itu bertujuan untuk mengudeta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari jabatannya. Karena, demo 2 Desember itu murni Bela Islam dan Alquran.
Panglima Lapangan GNPF-MUI Munarman menjelaskan, Aksi Bela Islam III itu murni membela Alquran yang diduga dilecehkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Bahkan, aksi itu untuk membela Alquran dan meminta agar penista agama itu segera ditahan polisi. Apalagi, Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka.
"Indonesia ini negara hukum, masyarakat dan termasuk penyelenggara negara pun harus tunduk pada hukum. Hak berkumpul ada aturannya, ada konstitusi Pasal 28 tentang hak asasi manusia sehingga tidak masalah (lakukan Aksi Bela Islam III)," katanya saat menggelar konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (18/11/2016).
Menurut Munarman, Aksi Bela Islam itu hanya berisi tuntutan agar hukum ditegakkan secara tegas, tanpa pandang bulu. Maka itu, tak benar bila ada tuduhan yang menyebutkan, kalau Aksi Bela Islam tersebut merupakan percobaan kudeta pada pemerintahan Presiden RI Joko Widodo. (Baca: Ini Agenda Aksi Bela Islam III pada 2 Desember)
"Tak ada motif seperti itu (kudeta). Soal kudeta itu istilah militer, kudeta itu militer, kudeta itu kan dari kekuatan pemerintah. Sedang kami ini masyarakat biasa. Tuntutan kami dari awal tegas, hukum ditegakkan pada penista agama. Kalau mereka (pihak pemerintahan Jokowi) takut (dengan Aksi Bela Islam), bararti patut dicurigai mereka sendiri yang tak benar," tegas Munarman.
Panglima Lapangan GNPF-MUI Munarman menjelaskan, Aksi Bela Islam III itu murni membela Alquran yang diduga dilecehkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Bahkan, aksi itu untuk membela Alquran dan meminta agar penista agama itu segera ditahan polisi. Apalagi, Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka.
"Indonesia ini negara hukum, masyarakat dan termasuk penyelenggara negara pun harus tunduk pada hukum. Hak berkumpul ada aturannya, ada konstitusi Pasal 28 tentang hak asasi manusia sehingga tidak masalah (lakukan Aksi Bela Islam III)," katanya saat menggelar konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (18/11/2016).
Menurut Munarman, Aksi Bela Islam itu hanya berisi tuntutan agar hukum ditegakkan secara tegas, tanpa pandang bulu. Maka itu, tak benar bila ada tuduhan yang menyebutkan, kalau Aksi Bela Islam tersebut merupakan percobaan kudeta pada pemerintahan Presiden RI Joko Widodo. (Baca: Ini Agenda Aksi Bela Islam III pada 2 Desember)
"Tak ada motif seperti itu (kudeta). Soal kudeta itu istilah militer, kudeta itu militer, kudeta itu kan dari kekuatan pemerintah. Sedang kami ini masyarakat biasa. Tuntutan kami dari awal tegas, hukum ditegakkan pada penista agama. Kalau mereka (pihak pemerintahan Jokowi) takut (dengan Aksi Bela Islam), bararti patut dicurigai mereka sendiri yang tak benar," tegas Munarman.
(mhd)
