Partai Demokrat Minta Demokrasi Jangan Diciderai
Rabu, 09 November 2016 - 17:03 WIB
Partai Demokrat Minta Demokrasi Jangan Diciderai
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrat membantah bila ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berada di belakang aksi unjuk rasa 4 November 2016 lalu. Demokrat meminta tidak ada pihak yang mencederai demokrasi dengan komentar-komentar membingungkan rakyat seolah-olah ada yang mengatur.
"Demokrasi saat ini sudah lebih baik. Seharusnya pemerintah atau pihak-pihak lain mendukung dan menyambut baik masyarakat untuk berekspresi sepanjang tidak anarkis, tidak rusuh dan tidak merusak," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono dalam rilis yang diterima wartawan, Rabu (9/11/2016).
Pria yang biasa disapa Ibas ini menjelaskan, selama 10 tahun kepemimpinan, SBY tidak sedikit muncul atau terjadi hal-hal yang berkaitan dengan protes, unjuk rasa atau demonstrasi. Menurutnya, hal tersebut sangat wajar, lumrah, sepanjang itu konstruktif dan dengan cara yang baik sesuai aturan yang berlaku.
Demokrasi yang baik, kata Ibas, adalah yang bermartabat, beretika dan bermoral. Artinya, konteks demokrasi tidak ada yang spesial, tidak ada yang sangat luar biasa dalam menanggapi unjuk rasa.
"Kami berpesan agar semua pihak menghormati golongan atau pihak tertentu. Dalam Kasus Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahata Purnama (Ahok), seharusnya tidak perlu terjadi, sepanjang semua pihak, termasuk para pemimpinnya menghormati empat pilar kebangsaan, yaitu UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika," katanya.
"Demokrasi saat ini sudah lebih baik. Seharusnya pemerintah atau pihak-pihak lain mendukung dan menyambut baik masyarakat untuk berekspresi sepanjang tidak anarkis, tidak rusuh dan tidak merusak," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono dalam rilis yang diterima wartawan, Rabu (9/11/2016).
Pria yang biasa disapa Ibas ini menjelaskan, selama 10 tahun kepemimpinan, SBY tidak sedikit muncul atau terjadi hal-hal yang berkaitan dengan protes, unjuk rasa atau demonstrasi. Menurutnya, hal tersebut sangat wajar, lumrah, sepanjang itu konstruktif dan dengan cara yang baik sesuai aturan yang berlaku.
Demokrasi yang baik, kata Ibas, adalah yang bermartabat, beretika dan bermoral. Artinya, konteks demokrasi tidak ada yang spesial, tidak ada yang sangat luar biasa dalam menanggapi unjuk rasa.
"Kami berpesan agar semua pihak menghormati golongan atau pihak tertentu. Dalam Kasus Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahata Purnama (Ahok), seharusnya tidak perlu terjadi, sepanjang semua pihak, termasuk para pemimpinnya menghormati empat pilar kebangsaan, yaitu UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika," katanya.
(mhd)
