Wasekjen PPP Minta Proses Hukum Ahok Berjalan Adil
Senin, 07 November 2016 - 18:07 WIB
Wasekjen PPP Minta Proses Hukum Ahok Berjalan Adil
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hari ini menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Dia diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama.
Sebagaimana tuntutan umat Islam yang disampaikan pada demo damai 4 November 2016 lalu, diharapkan pemeriksaan terhadap Ahok bisa berlangsung terbuka dan transparan.
"Semoga proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP M Iqbal saat dihubungi SINDOnews, Senin (7/11/2016).
Lebih lanjut, Iqbal mengaku bersyukur atas jalannya demonstrasi 4 November berlangsung dengan aman dan tertib. Dia mengucapkan terimakasih kepada pihak kepolisian dan TNI yang telah bertugas dengan baik dalam menjaga aksi demonstrasi.
Iqbal juga menyesalkan kericuhan yang terjadi di akhir demonstrasi. Dia mendorong agar Polri mengusut tuntas aktor yang menyulut kericuhan tersebut.
"Terkait kericuhan yang terjadi setelah maghrib tentu hal ini sangat kita sesalkan dan harapan kita polisi menindak pelaku kericuhan sesuai dengan aturan hukum yang ada," kata Iqbal.
Sebagaimana tuntutan umat Islam yang disampaikan pada demo damai 4 November 2016 lalu, diharapkan pemeriksaan terhadap Ahok bisa berlangsung terbuka dan transparan.
"Semoga proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP M Iqbal saat dihubungi SINDOnews, Senin (7/11/2016).
Lebih lanjut, Iqbal mengaku bersyukur atas jalannya demonstrasi 4 November berlangsung dengan aman dan tertib. Dia mengucapkan terimakasih kepada pihak kepolisian dan TNI yang telah bertugas dengan baik dalam menjaga aksi demonstrasi.
Iqbal juga menyesalkan kericuhan yang terjadi di akhir demonstrasi. Dia mendorong agar Polri mengusut tuntas aktor yang menyulut kericuhan tersebut.
"Terkait kericuhan yang terjadi setelah maghrib tentu hal ini sangat kita sesalkan dan harapan kita polisi menindak pelaku kericuhan sesuai dengan aturan hukum yang ada," kata Iqbal.
(ysw)
