Soal Penistaan Agama, PKS Sebut Ahok Harus Diproses
Rabu, 02 November 2016 - 09:21 WIB
Soal Penistaan Agama, PKS Sebut Ahok Harus Diproses
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tengah tersandung kasus dugaan penistaan agama ketika memberikan sosialisasi pada masyarakat Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.
Namun sudah berbulan-bulan kasus itu berjalan di Bareskrim Polri tapi Ahok tak kunjung dilakukan pemeriksaan. Rupanya hal itu membuat kemarahan sejumlah masyarakat yang tergabung dalam ormas Islam.
Menurut Presiden Partai Keadilan Sejahtera. (PKS), Mohamad Sohibul Iman, secara etis Ahok sudah minta maaf dan itu memiliki nilai bagus. Tapi, secara yuridis tetap harus dilakukan proses hukum.
"Karena itu kami bersama pak Prabowo mengimbau agar penegak hukum proses laporan tersebut," ujar Sohibul di DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta, Selasa 1 November 2016.
Hal itu disampaikan lantaran jika dilakukan penundaan maka bisa menimbulkan trust dan dampaknya akan berkepanjangan. Akibatnya masyarakat tidak akan percaya pada penegak hukum yaitu Polri.
"Semua warga masyarakat sudah memaafkan tapi secara yuridis harus dilanjut. Ini harus dipisah betul dengan politik karena itu kami sebagai pimpinan parpol berhati-hati. Karena takut ini dibawa ke aspek politik. Kalau sudah dimasuki politik ini semrawut," terang Sohibul.
Sohibul menambahkan, para aparat penegak hukum khususnya Polri jangan sampai berperan atau ikut serta dalam politik. "InsyaAllah negara hukum kita bisa ditegakan," pungkasnya.
Namun sudah berbulan-bulan kasus itu berjalan di Bareskrim Polri tapi Ahok tak kunjung dilakukan pemeriksaan. Rupanya hal itu membuat kemarahan sejumlah masyarakat yang tergabung dalam ormas Islam.
Menurut Presiden Partai Keadilan Sejahtera. (PKS), Mohamad Sohibul Iman, secara etis Ahok sudah minta maaf dan itu memiliki nilai bagus. Tapi, secara yuridis tetap harus dilakukan proses hukum.
"Karena itu kami bersama pak Prabowo mengimbau agar penegak hukum proses laporan tersebut," ujar Sohibul di DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta, Selasa 1 November 2016.
Hal itu disampaikan lantaran jika dilakukan penundaan maka bisa menimbulkan trust dan dampaknya akan berkepanjangan. Akibatnya masyarakat tidak akan percaya pada penegak hukum yaitu Polri.
"Semua warga masyarakat sudah memaafkan tapi secara yuridis harus dilanjut. Ini harus dipisah betul dengan politik karena itu kami sebagai pimpinan parpol berhati-hati. Karena takut ini dibawa ke aspek politik. Kalau sudah dimasuki politik ini semrawut," terang Sohibul.
Sohibul menambahkan, para aparat penegak hukum khususnya Polri jangan sampai berperan atau ikut serta dalam politik. "InsyaAllah negara hukum kita bisa ditegakan," pungkasnya.
(ysw)
