UMP DKI 2017 Rp3,3 Juta, Buruh Ancam Tutup Jalan Tol
Sabtu, 29 Oktober 2016 - 06:39 WIB
UMP DKI 2017 Rp3,3 Juta, Buruh Ancam Tutup Jalan Tol
A
A
A
JAKARTA - Ratusan ribu buruh di Jakarta akan menggelar aksi mogok nasional dengan turun ke jalan dan menutup jalan tol pada 31 Oktober mendatang. Aksi mogok nasional tersebut dipicu oleh pengesahan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2017 yang hanya Rp3,3 Juta.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat menilai penandatangan UMP DKI 2017 oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebesar Rp3.355.750 sangat tergesa-gesa. Sebab, pembahasan UMP DKI 2017 oleh dewan pengupahan belum menemukan titik temu besaran UMP.
Menurut Sumirat, UMP DKI Rp 3,3 Juta tersebut sangat jauh dari biaya hidup pekerja secara nyata dan tidak akan mencukupi kebutuhan hidup pekerja. Hal ini diperkuat dengan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tentang biaya hidup di kota-kota di Indonesia yang menunjukkan 8 kota teratas dengan biaya hidup paling mahal.
Menurut survei tersebut, lanjut Sumirat, untuk hidup layak di Jakarta penduduk membutuhkan biaya sebesar Rp7,5 juta per bulan. Atas kondisi ini, lanjut Sumirat, GBJ bersama-sama dengan seluruh gerakan buruh di Indonesia, telah mempersiapkan aksi mogok nasional dan mogok daerah pada 31 Oktober dan 1 November 2016, sebagai bentuk perlawanan atas arogansi pemerintah yang telah memberlakukan rezim upah murah dengan cara melanggar Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Aksi mogok keluar dari pabrik menghentikan produksi dan konvoi menutup jalan arteri, jalan tol menuju istana," kata Sumirat melalui siaran pers yang diterima SINDOnews, Jumat, 28 Oktober 2016 kemarin.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat menilai penandatangan UMP DKI 2017 oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebesar Rp3.355.750 sangat tergesa-gesa. Sebab, pembahasan UMP DKI 2017 oleh dewan pengupahan belum menemukan titik temu besaran UMP.
Menurut Sumirat, UMP DKI Rp 3,3 Juta tersebut sangat jauh dari biaya hidup pekerja secara nyata dan tidak akan mencukupi kebutuhan hidup pekerja. Hal ini diperkuat dengan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tentang biaya hidup di kota-kota di Indonesia yang menunjukkan 8 kota teratas dengan biaya hidup paling mahal.
Menurut survei tersebut, lanjut Sumirat, untuk hidup layak di Jakarta penduduk membutuhkan biaya sebesar Rp7,5 juta per bulan. Atas kondisi ini, lanjut Sumirat, GBJ bersama-sama dengan seluruh gerakan buruh di Indonesia, telah mempersiapkan aksi mogok nasional dan mogok daerah pada 31 Oktober dan 1 November 2016, sebagai bentuk perlawanan atas arogansi pemerintah yang telah memberlakukan rezim upah murah dengan cara melanggar Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Aksi mogok keluar dari pabrik menghentikan produksi dan konvoi menutup jalan arteri, jalan tol menuju istana," kata Sumirat melalui siaran pers yang diterima SINDOnews, Jumat, 28 Oktober 2016 kemarin.
(whb)
