Relawan Temukan Indikasi Dugaan Pengerahan Pemilih 'Siluman' di Pilgub DKI
Senin, 17 Oktober 2016 - 12:54 WIB
Relawan Temukan Indikasi Dugaan Pengerahan Pemilih 'Siluman' di Pilgub DKI
A
A
A
JAKARTA - Dugaan pengerahan pemilih siluman untuk memenangkan pasangan petahana Gubernur dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta 2017 tercium. Adalah Pasukan Relawan Anis-Sandi Untuk Jakarta (PARAS JAKARTA) yang mendapatkan informasi itu.
Adapun Modus yang dilakukan antara lain dengan mendaftarkan para penduduk pendatang yang tidak memiliki KTP DKI dan bukan Warga Jakarta, tetapi tinggal dan bekerja di Jakarta ledakan daftar pemilih tetap pada Pilkada DKI Jakarta.
Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Puyuono mengatakan, para pekerja non formal dan informal tersebut kebanyakan bekerja sebagai asisten rumah tangga, kuli toko, buruh di pabrik yang oleh para majikannya didaftarkan sebagai pemilih pada Pilgub DKI Jakarta, padahal mereka bukan warga DKI Jakarta
Selain itu juga, kata dia, para pedagang pedagang keliling seperti tukang bakso, siomay dan lain-lain, tukang ojek, supir angkot yang tidak memiliki KTP DKI juga didaftar kan sebagai pemilih juga.
Hal demikian, lanjut dia, sangat bisa terjadi karena banyak warga siluman di DKI Jakarta yang punya KTP Jakarta tetapi tidak tinggal dan menetap di Jakarta.
"Biasanya mereka membuat KTP DKI hanya untuk keperluan membuat SIM atau Surat Kendaraan Motor dan Keperluan administrasi di Jakarta saja atau Warga ber-KTP DKI Jakarta tapi sudah pindah dari Jakarta atau sudah meninggal dunia tapi masih terdaftar sebagai warga DKI Jakarta," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/10/2016).
Dan jumlahnya, kata dia, diperkirakan hampir pemegang KTP DKI Jakarta yang menjadi warga siluman itu sebesar 25% dari total KTP DKI Jakarta yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta .
"Nah para warga DKI siluman yang ber KTP Jakarta ini yang nanti suaranya digunakan oleh para pemilih siluman yang bekerja dan menetap di Jakarta tapi bukan warga DKI Jakarta," ungkapnya.
Karena itu, dia menambahkan, Partai Gerindra mengimbau pada warga DKI Jakarta ber-KTP Jakarta dan tinggal di Jakarta untuk mengawasi para pemilih saat akan pencoblosan, kalau yang datang ke TPS benar-benar warga DKI Jakarta yang sah dan punya hak pilih. Sebab pemilih siluman nanti akan diarahkan untuk memilih pasangan petahana .
Dia menambahkan, Partai Gerindra juga akan bekerja keras agar Pilgub DKI Jakarta tanpa kecurangan saat pencoblosan. Karena jika Pilkada DKI Jakarta hasilnya curang dan dimenangkan pasangan yang punya sumberdaya untuk curang dan punya kekuasaan, maka akan berdampak pada kerusuhan di Jakarta seperti tahun 1998.
"Apalagi dengan adanya kasus dugaan penistaan Agama Islam oleh Ahok yang tidak akan dilupakan oleh umat Islam Jakarta. Jika Pilgub dimenangkan Basuki Tjahaja - Djarot dengan kualitas peyelenggaraan yang enggak jujur maka bisa berpotensi rusuh di Jakarta," paparnya.
Maka itu, Partai Gerindra menghimbau KPU, Panwaslu dan aparat Kepolisian untuk bekerja keras jangan sampai terjadi kecurangan yang masif pada Pilkada DKI Jakarta. "Apalagi rakyat ekonominya lagi susah," pungkasnya.
Adapun Modus yang dilakukan antara lain dengan mendaftarkan para penduduk pendatang yang tidak memiliki KTP DKI dan bukan Warga Jakarta, tetapi tinggal dan bekerja di Jakarta ledakan daftar pemilih tetap pada Pilkada DKI Jakarta.
Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Puyuono mengatakan, para pekerja non formal dan informal tersebut kebanyakan bekerja sebagai asisten rumah tangga, kuli toko, buruh di pabrik yang oleh para majikannya didaftarkan sebagai pemilih pada Pilgub DKI Jakarta, padahal mereka bukan warga DKI Jakarta
Selain itu juga, kata dia, para pedagang pedagang keliling seperti tukang bakso, siomay dan lain-lain, tukang ojek, supir angkot yang tidak memiliki KTP DKI juga didaftar kan sebagai pemilih juga.
Hal demikian, lanjut dia, sangat bisa terjadi karena banyak warga siluman di DKI Jakarta yang punya KTP Jakarta tetapi tidak tinggal dan menetap di Jakarta.
"Biasanya mereka membuat KTP DKI hanya untuk keperluan membuat SIM atau Surat Kendaraan Motor dan Keperluan administrasi di Jakarta saja atau Warga ber-KTP DKI Jakarta tapi sudah pindah dari Jakarta atau sudah meninggal dunia tapi masih terdaftar sebagai warga DKI Jakarta," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/10/2016).
Dan jumlahnya, kata dia, diperkirakan hampir pemegang KTP DKI Jakarta yang menjadi warga siluman itu sebesar 25% dari total KTP DKI Jakarta yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta .
"Nah para warga DKI siluman yang ber KTP Jakarta ini yang nanti suaranya digunakan oleh para pemilih siluman yang bekerja dan menetap di Jakarta tapi bukan warga DKI Jakarta," ungkapnya.
Karena itu, dia menambahkan, Partai Gerindra mengimbau pada warga DKI Jakarta ber-KTP Jakarta dan tinggal di Jakarta untuk mengawasi para pemilih saat akan pencoblosan, kalau yang datang ke TPS benar-benar warga DKI Jakarta yang sah dan punya hak pilih. Sebab pemilih siluman nanti akan diarahkan untuk memilih pasangan petahana .
Dia menambahkan, Partai Gerindra juga akan bekerja keras agar Pilgub DKI Jakarta tanpa kecurangan saat pencoblosan. Karena jika Pilkada DKI Jakarta hasilnya curang dan dimenangkan pasangan yang punya sumberdaya untuk curang dan punya kekuasaan, maka akan berdampak pada kerusuhan di Jakarta seperti tahun 1998.
"Apalagi dengan adanya kasus dugaan penistaan Agama Islam oleh Ahok yang tidak akan dilupakan oleh umat Islam Jakarta. Jika Pilgub dimenangkan Basuki Tjahaja - Djarot dengan kualitas peyelenggaraan yang enggak jujur maka bisa berpotensi rusuh di Jakarta," paparnya.
Maka itu, Partai Gerindra menghimbau KPU, Panwaslu dan aparat Kepolisian untuk bekerja keras jangan sampai terjadi kecurangan yang masif pada Pilkada DKI Jakarta. "Apalagi rakyat ekonominya lagi susah," pungkasnya.
(ysw)
