2 Tahun Kursi Wabup Kosong dan SILPA Tertinggi PR Terbesar Kabupaten Bogor
Rabu, 14 September 2016 - 05:53 WIB
2 Tahun Kursi Wabup Kosong dan SILPA Tertinggi PR Terbesar Kabupaten Bogor
A
A
A
BOGOR - Dua tahun kursi wakil bupati kosong dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tertinggi se Indonesia menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi Kabupaten Bogor. "Selama dua tahun berturut-turut Kabupaten Bogor menduduki urutan tertinggi terkait rendahnya penyerapan anggaran yang menyisakan lebih dari Rp1 triliun," kata Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor (AMPB) Ruhiyat Sujana saat berunjukrasa di kantor Bupati dan Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Selasa (13/9/2016).
Sebelumnya ribuan warga Kabupaten Bogor dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam AMPB berunjukrasa dengan cara mengepung kantor Bupati dan Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Selasa pagi 13 September, kemarin .
Berdasarkan pantauan gerakan moral yang mendesak Bupati dan DPRD Kabupaten Bogor bekerja keras dan lebih mementingkan 5 juta penduduk Kabupaten Bogor dibandingkan kepentingan partainya saat menjelang Pilkada itu dimulai pukul 11.00 WIB.
Ribuan warga dari 24 elemen masyarakat, baik lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi massa (ormas), tokoh masyarakat dan aktivis mahasiswa se-Kabupaten Bogor itu berkumpul dan berorasi di depan gerbang utama Kompleks Pemkab Bogor Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor.
Koordinator AMPB, Ruhiyat Sujana, menjelaskan pihaknya sengaja dalam dua pekan terakhir ini melakukan aksi unjukrasa dengan gelombang peserta yang lebih besar dan tuntutannya lebih fokus yakni mendesak DPRD Kabupaten Bogor segera membentuk Panitia Pemilihan (Panlih) kursi Wakil Bupati yang dibiarkan kosong selama dua tahun ini.
“Tak hanya itu, kami juga mendesak Pemkab Bogor untuk serius dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat dengan melakukan penyerapan anggaran untuk kegiatan pembangunan Kabupaten Bogor agar tidak menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA),” jelasnya.
Menurutnya kondisi tersebut berbanding terbalik dengan keluhan masyarakat terkait buruknya infrastruktur jalan di seluruh Kabupaten Bogor, sehingga tak sedikit warganya protes, baik dengan cara menempuh jalur hukum yakni gugatan warga atau Citizen Lawsuit dan hingga munculnya sejumlah wilayah yang meminta merdeka dan pindah administrasi kependudukannya.
“Sejak terjadinya kekosongan kursi Wakil Bupati, kinerja Pemkab Bogor sangat jauh dari harapan warga. Selain tingginya SILPA, berbagai persoalan infrastruktur jalan hingga masalah penertiban di kawasan Puncak yang tidak bijaksana sebagai bukti, lembaga eksekutif dan legislatif tak berjalan sebagaimana mestinya,” jelasnya.
Bahkan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo Jawa Barat Ade Wardhana yang ikut ambil bagian dalam menyuarakan aspirasi dengan cara mengerahkan ribuan simpatisannya dalam organisasi Balad Ade Wardhana (Baladewa), mengatakan kekacauan di Kabupaten Bogor disinyalir adanya unsur kesengajaan demi kepentingan elit politik.
“Kami mensinyalir, kekacauan-kekacauan yang terjadi di Kabupaten Bogor akhir-akhir ini salah satu penyebabnya adalah berlarut-larutnya atau dibiarkan kursi orang nomor dua di Kabupaten Bogor kosong selama lebih dari dua tahun,” jelasnya.
Pengerahan ribuan pendukungnya yang tergabung dalam Baladewa sebagai organisasi pendukung pencalonannya untuk menjadi Bupati Bogor pada Pilkada 2018 mendatang lantas ikut turun ke jalan bersama AMPB, sebagai bentuk kepeduliannya atas buruknya kinerja Pemkab Bogor dibawah kepemimpinan Nurhayanti.
“Tak hanya itu, aksi ini juga sebagai bentuk keprihatinan atas kekosongan jabatan Wabup Bogor yang telah, menyebabkan kinerja Pemkab semakin melemah sehingga berdampak pada buruknya pelayanan publik di Kabupaten Bogor,” jelasnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan banyaknya keluhan masyarakat adalah sebagai indikasi Kabupaten Bogor tidak bisa dipimpin oleh seorang Bupati saja, tapi harus ada wakilnya.
“Yang jelas saya mengimbau agar eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bogor untuk melakukan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerjanya,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bogor Wasto Sumarno mengaku berjanji segera melakukan pertemuan untuk membahas kosongnya kursi orang nomor dua di Kabupaten Bogor ini.
“Kita sudah menangkap maksud dan tujuan warga Bogor yang beberapa kali berunjukrasa ke Pemkab. Namun itu semua kita kembalikan pada mekanisme dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait kekosongan kursi wakil kepala daerah,” jelasnya.
Sebelumnya Bupati Bogor Hj Nurhayanti kepada Sindonews mengaku selama ini tidak merasa nyaman terkait kosongnya jabatan wakil bupati. Namun sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 kewenangan dan mekanisme pemilihan wabup ada pada partai koalisi dan dewan.
"Soal jabatan wakil bupati, saya sudah berkomunikasi dengan para ketua partai politik koalisi pendukung maupun DPRD Kabupaten Bogor, Jadi bolanya ada pada mereka (partai koalisi dan dewan)," kata Nurhayanti melalui pesan WhatsApps beberapa waktu lalu.
Sebelumnya ribuan warga Kabupaten Bogor dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam AMPB berunjukrasa dengan cara mengepung kantor Bupati dan Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Selasa pagi 13 September, kemarin .
Berdasarkan pantauan gerakan moral yang mendesak Bupati dan DPRD Kabupaten Bogor bekerja keras dan lebih mementingkan 5 juta penduduk Kabupaten Bogor dibandingkan kepentingan partainya saat menjelang Pilkada itu dimulai pukul 11.00 WIB.
Ribuan warga dari 24 elemen masyarakat, baik lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi massa (ormas), tokoh masyarakat dan aktivis mahasiswa se-Kabupaten Bogor itu berkumpul dan berorasi di depan gerbang utama Kompleks Pemkab Bogor Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor.
Koordinator AMPB, Ruhiyat Sujana, menjelaskan pihaknya sengaja dalam dua pekan terakhir ini melakukan aksi unjukrasa dengan gelombang peserta yang lebih besar dan tuntutannya lebih fokus yakni mendesak DPRD Kabupaten Bogor segera membentuk Panitia Pemilihan (Panlih) kursi Wakil Bupati yang dibiarkan kosong selama dua tahun ini.
“Tak hanya itu, kami juga mendesak Pemkab Bogor untuk serius dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat dengan melakukan penyerapan anggaran untuk kegiatan pembangunan Kabupaten Bogor agar tidak menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA),” jelasnya.
Menurutnya kondisi tersebut berbanding terbalik dengan keluhan masyarakat terkait buruknya infrastruktur jalan di seluruh Kabupaten Bogor, sehingga tak sedikit warganya protes, baik dengan cara menempuh jalur hukum yakni gugatan warga atau Citizen Lawsuit dan hingga munculnya sejumlah wilayah yang meminta merdeka dan pindah administrasi kependudukannya.
“Sejak terjadinya kekosongan kursi Wakil Bupati, kinerja Pemkab Bogor sangat jauh dari harapan warga. Selain tingginya SILPA, berbagai persoalan infrastruktur jalan hingga masalah penertiban di kawasan Puncak yang tidak bijaksana sebagai bukti, lembaga eksekutif dan legislatif tak berjalan sebagaimana mestinya,” jelasnya.
Bahkan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo Jawa Barat Ade Wardhana yang ikut ambil bagian dalam menyuarakan aspirasi dengan cara mengerahkan ribuan simpatisannya dalam organisasi Balad Ade Wardhana (Baladewa), mengatakan kekacauan di Kabupaten Bogor disinyalir adanya unsur kesengajaan demi kepentingan elit politik.
“Kami mensinyalir, kekacauan-kekacauan yang terjadi di Kabupaten Bogor akhir-akhir ini salah satu penyebabnya adalah berlarut-larutnya atau dibiarkan kursi orang nomor dua di Kabupaten Bogor kosong selama lebih dari dua tahun,” jelasnya.
Pengerahan ribuan pendukungnya yang tergabung dalam Baladewa sebagai organisasi pendukung pencalonannya untuk menjadi Bupati Bogor pada Pilkada 2018 mendatang lantas ikut turun ke jalan bersama AMPB, sebagai bentuk kepeduliannya atas buruknya kinerja Pemkab Bogor dibawah kepemimpinan Nurhayanti.
“Tak hanya itu, aksi ini juga sebagai bentuk keprihatinan atas kekosongan jabatan Wabup Bogor yang telah, menyebabkan kinerja Pemkab semakin melemah sehingga berdampak pada buruknya pelayanan publik di Kabupaten Bogor,” jelasnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan banyaknya keluhan masyarakat adalah sebagai indikasi Kabupaten Bogor tidak bisa dipimpin oleh seorang Bupati saja, tapi harus ada wakilnya.
“Yang jelas saya mengimbau agar eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bogor untuk melakukan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerjanya,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bogor Wasto Sumarno mengaku berjanji segera melakukan pertemuan untuk membahas kosongnya kursi orang nomor dua di Kabupaten Bogor ini.
“Kita sudah menangkap maksud dan tujuan warga Bogor yang beberapa kali berunjukrasa ke Pemkab. Namun itu semua kita kembalikan pada mekanisme dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait kekosongan kursi wakil kepala daerah,” jelasnya.
Sebelumnya Bupati Bogor Hj Nurhayanti kepada Sindonews mengaku selama ini tidak merasa nyaman terkait kosongnya jabatan wakil bupati. Namun sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 kewenangan dan mekanisme pemilihan wabup ada pada partai koalisi dan dewan.
"Soal jabatan wakil bupati, saya sudah berkomunikasi dengan para ketua partai politik koalisi pendukung maupun DPRD Kabupaten Bogor, Jadi bolanya ada pada mereka (partai koalisi dan dewan)," kata Nurhayanti melalui pesan WhatsApps beberapa waktu lalu.
(sms)
