Bamus Betawi Sebut Tudingan Ahok Salah Besar
Selasa, 06 September 2016 - 18:06 WIB
Bamus Betawi Sebut Tudingan Ahok Salah Besar
A
A
A
JAKARTA - Badan Musyawarah (Bamus) Betawi menegaskan tudingan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait dana hibah untuk melakukan kegiatan berpolitik adalah salah.
Ketua Umum Bamus Betawi Zainuddin mengatakan, salah besar jika Ahok menuding uang hibah dari Pemprov DKI yang diterima Bamus Betawi dipergunakan untuk kegiatan berpolitik. Dana hibah tersebut diberikan Pemprov DKI sudah sejak lama dan merupakan bentuk apresiasi.
"Jika ini diterjemahkan sebagai "main politik" saya kira terlalu jauh menafsirkannya. Dana hibah itu kan bentuk apresiasi Pemda dalam rangka turut memelihara nilai-nilai kultural dan budaya di tanah Betawi," kata pria yang akrab disapa Oding tersebut pada wartawan, Selasa (6/9/2016).
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Golkar itu menuturkan, selama tiga tahun lamanya Bamus Betawi mendapat dana hibah sebesar Rp5 miliar. Oding merinci jika tahun lalu 2015 hanya menggunakan Rp2,5 miliar dan tahun ini belum turun dana tersebut.
"Sebagai putra daerah saya kira Pemda berkewajiban bersama putra daerah untuk membangun Jakarta. Ini juga bagian dari amanat UUD 1945 yang harus kita jalankan," ucapnya.
Ketua Umum Bamus Betawi Zainuddin mengatakan, salah besar jika Ahok menuding uang hibah dari Pemprov DKI yang diterima Bamus Betawi dipergunakan untuk kegiatan berpolitik. Dana hibah tersebut diberikan Pemprov DKI sudah sejak lama dan merupakan bentuk apresiasi.
"Jika ini diterjemahkan sebagai "main politik" saya kira terlalu jauh menafsirkannya. Dana hibah itu kan bentuk apresiasi Pemda dalam rangka turut memelihara nilai-nilai kultural dan budaya di tanah Betawi," kata pria yang akrab disapa Oding tersebut pada wartawan, Selasa (6/9/2016).
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Golkar itu menuturkan, selama tiga tahun lamanya Bamus Betawi mendapat dana hibah sebesar Rp5 miliar. Oding merinci jika tahun lalu 2015 hanya menggunakan Rp2,5 miliar dan tahun ini belum turun dana tersebut.
"Sebagai putra daerah saya kira Pemda berkewajiban bersama putra daerah untuk membangun Jakarta. Ini juga bagian dari amanat UUD 1945 yang harus kita jalankan," ucapnya.
(whb)
