LAKRI Prihatin Ada Partai Usung Mantan Koruptor di Pilkada Serentak
Senin, 29 Agustus 2016 - 11:04 WIB
LAKRI Prihatin Ada Partai Usung Mantan Koruptor di Pilkada Serentak
A
A
A
JAKARTA - Pilkada serentak 2017 akan digelar pada 15 Februari 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota.
Sejumlah daerah sudah mulai melakukan persiapan dan tahapan pilkada. Masing-masing partai politik juga tengah melakukan verifikasi untuk mendorong kader terbaiknya menjadi pemimpin di sejumlah daerah.
Tak terkecuali partai Demokrat yang dipimpin oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.
Meski pun belum keluar surat rekomendasi dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, munculnya nama Muhammad Zayat Kaimoeddin atau Derik, menuai pro dan kontra.
Karena dinilai pernah ditahan atas kasus korupsi proyek peningkatan mutu SLTP di Dinas P dan K Sultra pada tahun 2003.
Ketua Lembaga Anti Korupsi (LAKRI) Sulawesi Tenggara Johny David menyayangkan partai Demokrat mengusung napi koruptor di Pilkada serentak.
Ia menyarankan agar Demokrat memilih kader yang bersih dari kasus hukum, termasuk korupsi. Apalagi menurutnya, SBY memiliki komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Kami menyayangkan kalau demokrat mengusung napi koruptor. Komitmen SBY untuk memberantas korupsi dipertanyakan, ketika harus mengusung napi korupsi sebagai calon kepala daerah dari Partai Demokrat," kata Johny David dalam keterangan tertulis, Minggu 28 Agustus 2016.
Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan Ketua Bidang Komunikasi Publik, DPP Partai Demokrat Imelda Sari saat dikonfirmasi tidak berkomentar banyak soal calon Wali Kota Kendari yang akan diusung partai berlambang Mercy tersebut.
Menurut Imelda, pihaknya tidak mau berkomentar, sebelum ada SK Rekomendasi dari DPP Partai Demokrat. "Saya tidak mau komentar apapun kecuali sudah ada SK Rekomendasi," tegasnya.
Sebelumnya pada pada Jumat 26 Agustus 2016 lalu, DPP Partai Demokrat sudah menyerahkan surat rekomendasi terhadap para pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati serta paslon walikota dan wakil walikota di Provinsi Papua dan Sulawesi Tenggara (Sultra).
Khusus untuk Sultra, dari tujuh daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2017, baru empat daerah yang pasangan calonnya sudah mengantongi surat rekomendasi diusung oleh Partai Demokrat.
Keempat daerah tersebut yakni, Kabupaten Kolaka Utara Nur Rahman Umar-Abbas, Kabupaten Buton Selatan Agus Faisal Hidayat-La Ode Arusani, Kabupaten Buton Tengah Mansyur Amila-Saleh Ganiru dan Kabupaten Muna Barat La Ode Rajiun Tumada-Ahmad Lamani.
Sementara untuk Kota Kendari Kabupaten Buton dan Bombana masih menunggu ditandantangani oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Tiga pasangan calon untuk ketiga daerah ini pun sudah ditetapkan oleh DPP Partai Demokrat. Mereka adalah Muhammad Zayat Kaimoeddin – Suri Syahriah Mahmud (Kendari), Samsu Umar Abdul Samiun – La Bakri (Buton) dan Tafdil – Johan Salim (Bombana).
Sejumlah daerah sudah mulai melakukan persiapan dan tahapan pilkada. Masing-masing partai politik juga tengah melakukan verifikasi untuk mendorong kader terbaiknya menjadi pemimpin di sejumlah daerah.
Tak terkecuali partai Demokrat yang dipimpin oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.
Meski pun belum keluar surat rekomendasi dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, munculnya nama Muhammad Zayat Kaimoeddin atau Derik, menuai pro dan kontra.
Karena dinilai pernah ditahan atas kasus korupsi proyek peningkatan mutu SLTP di Dinas P dan K Sultra pada tahun 2003.
Ketua Lembaga Anti Korupsi (LAKRI) Sulawesi Tenggara Johny David menyayangkan partai Demokrat mengusung napi koruptor di Pilkada serentak.
Ia menyarankan agar Demokrat memilih kader yang bersih dari kasus hukum, termasuk korupsi. Apalagi menurutnya, SBY memiliki komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Kami menyayangkan kalau demokrat mengusung napi koruptor. Komitmen SBY untuk memberantas korupsi dipertanyakan, ketika harus mengusung napi korupsi sebagai calon kepala daerah dari Partai Demokrat," kata Johny David dalam keterangan tertulis, Minggu 28 Agustus 2016.
Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan Ketua Bidang Komunikasi Publik, DPP Partai Demokrat Imelda Sari saat dikonfirmasi tidak berkomentar banyak soal calon Wali Kota Kendari yang akan diusung partai berlambang Mercy tersebut.
Menurut Imelda, pihaknya tidak mau berkomentar, sebelum ada SK Rekomendasi dari DPP Partai Demokrat. "Saya tidak mau komentar apapun kecuali sudah ada SK Rekomendasi," tegasnya.
Sebelumnya pada pada Jumat 26 Agustus 2016 lalu, DPP Partai Demokrat sudah menyerahkan surat rekomendasi terhadap para pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati serta paslon walikota dan wakil walikota di Provinsi Papua dan Sulawesi Tenggara (Sultra).
Khusus untuk Sultra, dari tujuh daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2017, baru empat daerah yang pasangan calonnya sudah mengantongi surat rekomendasi diusung oleh Partai Demokrat.
Keempat daerah tersebut yakni, Kabupaten Kolaka Utara Nur Rahman Umar-Abbas, Kabupaten Buton Selatan Agus Faisal Hidayat-La Ode Arusani, Kabupaten Buton Tengah Mansyur Amila-Saleh Ganiru dan Kabupaten Muna Barat La Ode Rajiun Tumada-Ahmad Lamani.
Sementara untuk Kota Kendari Kabupaten Buton dan Bombana masih menunggu ditandantangani oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Tiga pasangan calon untuk ketiga daerah ini pun sudah ditetapkan oleh DPP Partai Demokrat. Mereka adalah Muhammad Zayat Kaimoeddin – Suri Syahriah Mahmud (Kendari), Samsu Umar Abdul Samiun – La Bakri (Buton) dan Tafdil – Johan Salim (Bombana).
(nag)
