Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia Harus Diubah
Rabu, 20 Juli 2016 - 04:03 WIB
Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia Harus Diubah
A
A
A
PANGKAL PINANG - Tanpa mengubah strategi pembangunan ekonomi, Indonesia akan sulit untuk menjadi negara maju.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) menuturkan saat ini perekonomian negara ini terkosentrasi hanya pada kalangan elit.
Hal tersebut disebabkan karena Indonesia terlalu cepat menganut perdagangan bebas saat mayoritas masyarakatnya belum siap dalam kesejahteraan dan pendidikan.
"Ketika kapitalisme diterapkan di suatu bangsa, yang menikmati pertumbuhan ekonomi adalah kalangan elit," kata HT saat melantik 47 DPC dan 380 DPRt Partai Perindo se-Provinsi Bangka Belitung.
Tak ada kebijakan khusus bagi mereka yang belum siap. Masyarakat yang lebih siap dalam hal modal, jaringan, pengalaman dipastikan memenangkan pertarungan.
Akibatnya yang bisa menikmati perumbuhan ekonomi hanya kelompok elit. Hal tersebut tercermin dari kontributor pajak Indonesia. Dari 250 juta penduduk hanya sekitar 1 juta lebih penduduk yang membayar pajak.
Pertumbuhan ekonomi juga lebih terkonsentrasi di kota-kota besar. Seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Makassar dan Palembang.
Kuncinya, lanjut HT adalah keberpihakan kepada masyarakat yang belum mapan. "Orientasi perjuangan dari Partai Perindo secara khusus, membangun masyarakat yang tidak produktif, menjadi produktif. Kita buat mereka mapan, sehingga mereka bisa ikut membangun Indonesia," pungkasnya.
Dia melanjutkan Perindo fokus untuk memberdayakan, memajukan, membangun masyarakat. Khususnya masyarakat yang belum produktif menjadi produktif.
Sehingga pada akhirnya menciptakan lapangan kerja dan pada saat bersamaan menciptakan basis pembayar pajak yang meningkat pesat. Disitulah kunci keberhasilan Indonesia bisa cepat menjadi negara maju.
"Kunci keberhasilan Indonesia adalah meningkatkan jumlah pembayar pajak. Bukan berarti orang yang tidak mampu disuruh bayar pajak, bukan. Tapi tingkat kesejahteraan mereka harus kita dorong supaya mereka maju, berkembang, menjadi mapan, sehingga mereka suatu saat menjadi pembayar pajak," pungkasnya.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) menuturkan saat ini perekonomian negara ini terkosentrasi hanya pada kalangan elit.
Hal tersebut disebabkan karena Indonesia terlalu cepat menganut perdagangan bebas saat mayoritas masyarakatnya belum siap dalam kesejahteraan dan pendidikan.
"Ketika kapitalisme diterapkan di suatu bangsa, yang menikmati pertumbuhan ekonomi adalah kalangan elit," kata HT saat melantik 47 DPC dan 380 DPRt Partai Perindo se-Provinsi Bangka Belitung.
Tak ada kebijakan khusus bagi mereka yang belum siap. Masyarakat yang lebih siap dalam hal modal, jaringan, pengalaman dipastikan memenangkan pertarungan.
Akibatnya yang bisa menikmati perumbuhan ekonomi hanya kelompok elit. Hal tersebut tercermin dari kontributor pajak Indonesia. Dari 250 juta penduduk hanya sekitar 1 juta lebih penduduk yang membayar pajak.
Pertumbuhan ekonomi juga lebih terkonsentrasi di kota-kota besar. Seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Makassar dan Palembang.
Kuncinya, lanjut HT adalah keberpihakan kepada masyarakat yang belum mapan. "Orientasi perjuangan dari Partai Perindo secara khusus, membangun masyarakat yang tidak produktif, menjadi produktif. Kita buat mereka mapan, sehingga mereka bisa ikut membangun Indonesia," pungkasnya.
Dia melanjutkan Perindo fokus untuk memberdayakan, memajukan, membangun masyarakat. Khususnya masyarakat yang belum produktif menjadi produktif.
Sehingga pada akhirnya menciptakan lapangan kerja dan pada saat bersamaan menciptakan basis pembayar pajak yang meningkat pesat. Disitulah kunci keberhasilan Indonesia bisa cepat menjadi negara maju.
"Kunci keberhasilan Indonesia adalah meningkatkan jumlah pembayar pajak. Bukan berarti orang yang tidak mampu disuruh bayar pajak, bukan. Tapi tingkat kesejahteraan mereka harus kita dorong supaya mereka maju, berkembang, menjadi mapan, sehingga mereka suatu saat menjadi pembayar pajak," pungkasnya.
(nag)
