HUT Jakarta, DPRD Minta Ahok Lebih Transparan
Rabu, 22 Juni 2016 - 11:34 WIB
HUT Jakarta, DPRD Minta Ahok Lebih Transparan
A
A
A
JAKARTA - Salah satu anggota komisi D DPRD DKI Jakarta HE. Syahrial memiliki catatan tersendiri terhadap Hari Ulang Tahun (HUT) DKI yang memasuki tahun ke-489.
Menurut Syahrial tidak mungkin semua orang bisa puas dengan apa yang sudah diraih oleh DKI Jakarta, ada saja yang tidak puas.
"Kepuasan itu relatif, ada yg dipuaskan ada juga yang tidak. Namanya pembangunan kan ada yang diuntungkan ada yang rugi karena dipindah, tidak semua puas," ujar Syahrial di Jakarta, Rabu (22/6/2016).
Syahrial menyebut sebagai anggota komisi yang membidangi pembangunan, pihaknya meminta kepada DKI agar memberikan program pembangunan yang bisa diterima oleh masyarakat lintas golongan.
"Jadi pembangunan di DKI bisa diterima oleh masyarakat baik kecil, menengah, dan besar. Jangan hanya kita bangun untuk kalangan atas saja, tapi yang kalangan bawah tidak kita pikirkan. Yang penting ada keseimbangan dalam pembangunan," tukasnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menyebut pembangunan hasil dari Corporate Social Responsibility (CSR) harus jelas pengaturannya.
"Jangan tahu-tahu kita dapat bantuan CSR tapi tidak jelas CSR-nya dari mana, tidak jelas kewajiban sebagai dasar aturan bagaimana, tidak jelas tanda terimanya bagaimana, jadi harus ada transparansi lah dalam pengelolaan bantuan-bantuan dari pihak swasta itu," tukasnya.
Menurut Syahrial tidak mungkin semua orang bisa puas dengan apa yang sudah diraih oleh DKI Jakarta, ada saja yang tidak puas.
"Kepuasan itu relatif, ada yg dipuaskan ada juga yang tidak. Namanya pembangunan kan ada yang diuntungkan ada yang rugi karena dipindah, tidak semua puas," ujar Syahrial di Jakarta, Rabu (22/6/2016).
Syahrial menyebut sebagai anggota komisi yang membidangi pembangunan, pihaknya meminta kepada DKI agar memberikan program pembangunan yang bisa diterima oleh masyarakat lintas golongan.
"Jadi pembangunan di DKI bisa diterima oleh masyarakat baik kecil, menengah, dan besar. Jangan hanya kita bangun untuk kalangan atas saja, tapi yang kalangan bawah tidak kita pikirkan. Yang penting ada keseimbangan dalam pembangunan," tukasnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menyebut pembangunan hasil dari Corporate Social Responsibility (CSR) harus jelas pengaturannya.
"Jangan tahu-tahu kita dapat bantuan CSR tapi tidak jelas CSR-nya dari mana, tidak jelas kewajiban sebagai dasar aturan bagaimana, tidak jelas tanda terimanya bagaimana, jadi harus ada transparansi lah dalam pengelolaan bantuan-bantuan dari pihak swasta itu," tukasnya.
(ysw)
