Dishubtrans DKI Yakin Uji Coba Ganjil Genap Akan Efektif
Senin, 20 Juni 2016 - 01:33 WIB
Dishubtrans DKI Yakin Uji Coba Ganjil Genap Akan Efektif
A
A
A
JAKARTA - Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta yakin uji coba sistem ganjil genap yang berlaku sesuai kalender akan berjalan efektif. Sebab, dalam forum lalu lintas ini terdapat pihak kepolisian dan akademisi.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dishubtrans DKI Jakarta Andri Yansyah. Kata dia, mereka sepakat, apabila sistem ganjil genap harus diberlakukan untuk mengurai kemacetan pascadihapusnya kawasan 3 in 1 sambil menunggu Elektronik Road Pricing (ERP).
"Beberapa waktu lalu iya kami bingung mau nerapin ganjil genap karena jalur bus belum steril dan pengendara pribadi malas naik bus. Nah sekarang kami fokus sterilisasi jalur. Apalagi ada penambahan armada BRT (Bus Rapid Transit). Jadi kami sepakat harus dibatasi agar pengendara pribadi pindah ke BRT," kata Andri, Minggu 19 Juni 2016.
Adapun progres ERP, lanjut Andri saat ini masih proses pelengkapan dokumen sebagai syarat lelang di lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Dia berharap, sehabis lebaran LKPP sudah mendapatkan hasil pemenangnya.
"Dengan dihapusnya kawasan 3 in 1, proses ERP menjadi lebih cepat. Buktinya dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dilimpahkan ke LKPP lelangnya," jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menyarankan, agar Pemprov DKI mengembalikan 3 in 1 dibanding menerapkan sistem ganjil genap. Sebab, apabila sistem ganjil genap diberlakukan manual, dipastikan tidak efektif lantaran jumlah kendaraan lebih banyak dibandingkan petugas yang menjaga.
"Kalau PKWT (Pegawai Kontrak Waktu Tertentu) Dishubtrans digerakan memantau, apakah bisa menilang? Lebih baik dipikirkan kembali dan disosialisasikan apabila memang benar-benar diberlakukan," ujarnya.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dishubtrans DKI Jakarta Andri Yansyah. Kata dia, mereka sepakat, apabila sistem ganjil genap harus diberlakukan untuk mengurai kemacetan pascadihapusnya kawasan 3 in 1 sambil menunggu Elektronik Road Pricing (ERP).
"Beberapa waktu lalu iya kami bingung mau nerapin ganjil genap karena jalur bus belum steril dan pengendara pribadi malas naik bus. Nah sekarang kami fokus sterilisasi jalur. Apalagi ada penambahan armada BRT (Bus Rapid Transit). Jadi kami sepakat harus dibatasi agar pengendara pribadi pindah ke BRT," kata Andri, Minggu 19 Juni 2016.
Adapun progres ERP, lanjut Andri saat ini masih proses pelengkapan dokumen sebagai syarat lelang di lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Dia berharap, sehabis lebaran LKPP sudah mendapatkan hasil pemenangnya.
"Dengan dihapusnya kawasan 3 in 1, proses ERP menjadi lebih cepat. Buktinya dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dilimpahkan ke LKPP lelangnya," jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menyarankan, agar Pemprov DKI mengembalikan 3 in 1 dibanding menerapkan sistem ganjil genap. Sebab, apabila sistem ganjil genap diberlakukan manual, dipastikan tidak efektif lantaran jumlah kendaraan lebih banyak dibandingkan petugas yang menjaga.
"Kalau PKWT (Pegawai Kontrak Waktu Tertentu) Dishubtrans digerakan memantau, apakah bisa menilang? Lebih baik dipikirkan kembali dan disosialisasikan apabila memang benar-benar diberlakukan," ujarnya.
(mhd)
