Ini Tanggapan Polri Terkait Perintah Jokowi Soal Isu Komunisme
Minggu, 15 Mei 2016 - 06:35 WIB
Ini Tanggapan Polri Terkait Perintah Jokowi Soal Isu Komunisme
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengingatkan Polri untuk tidak bertindak berlebihan dalam menangani masalah isu komunisme yang tengah berkembang belakangan ini.
Menanggapi pernyatan tersebut, Kadiv Humas Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar menyatakan, akan menghormati perintah orang nomor satu di Indonesia dan siap mengikuti arahannya untuk tidak berlebihan menanggapi isu komunisme.
"Polri akan mematuhi arahan Bapak Presiden, akan menghormati HAM dan tidak boleh kebablasan," ujar Boy Rafli melalui pesan singkat kepada Sindonews, Sabtu 14 Mei 2016.
Boy menambahkan, Polri juga hanya akan menegakkan hukum secara profesional terhadap perkembangan komunisme yang tengah berkembang supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
"Polri dalam menegakkan hukum harus secara profesional, prosedural dan terukur sesuai ketentuan hukum yang ada," ujar Boy.
Sebelumnya, Boy juga sempat menuturkan akan menggunakan langkah persuasif pada masyarakat Indonesia untuk meminimalisir perkembangan faham komunisme supaya tidak menimbulkan benturan.
"Kami prinsipnya menerapkan hukum secara profesional enggak serta merta semuanya bahkan tidak menerapkan tindakan represif," kata Boy Rafli di Humas Mabes Polri, Jakarta, Selasa 10 Mei 2016.
Menanggapi pernyatan tersebut, Kadiv Humas Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar menyatakan, akan menghormati perintah orang nomor satu di Indonesia dan siap mengikuti arahannya untuk tidak berlebihan menanggapi isu komunisme.
"Polri akan mematuhi arahan Bapak Presiden, akan menghormati HAM dan tidak boleh kebablasan," ujar Boy Rafli melalui pesan singkat kepada Sindonews, Sabtu 14 Mei 2016.
Boy menambahkan, Polri juga hanya akan menegakkan hukum secara profesional terhadap perkembangan komunisme yang tengah berkembang supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
"Polri dalam menegakkan hukum harus secara profesional, prosedural dan terukur sesuai ketentuan hukum yang ada," ujar Boy.
Sebelumnya, Boy juga sempat menuturkan akan menggunakan langkah persuasif pada masyarakat Indonesia untuk meminimalisir perkembangan faham komunisme supaya tidak menimbulkan benturan.
"Kami prinsipnya menerapkan hukum secara profesional enggak serta merta semuanya bahkan tidak menerapkan tindakan represif," kata Boy Rafli di Humas Mabes Polri, Jakarta, Selasa 10 Mei 2016.
(mhd)
