Kerusuhan Lapas Banceuy Harus Disikapi Serius
Minggu, 24 April 2016 - 11:59 WIB
Kerusuhan Lapas Banceuy Harus Disikapi Serius
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa kasus kerusuhan di Lapas Banceuy, Bandung, Jawa Barat, harus disikapi serius secara nasional.
Ia menyebut, kejadian ini harus dicatat karena ini merupakan kasus kedua dalam dua bulan berturut-turut setelah akhir Maret lalu Lapas Bengkulu juga rusuh dan terbakar. Harus disadari bahwa kasus tersebut hanya merupakan fenomena puncak gunung es. Jika lambat diantisipasi, hal serupa bisa kembali terjadi di lapas lain.
"Berulangkali kami ingatkan bahwa yang terpenting saat ini adalah penambahan jumlah pegawai di LP agar bisa melakukan pengawasan dan pengamanan lebih baik terhadap warga binaan. Rasio 1 pegawai mengawasi 55 warga binaan seperti saat ini tentu tidak cukup," kata Sufmi melalui siaran pers, Minggu (24/4/2016).
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, saat ini kondisi lapas kita harus dinyatakan dalam keadaan darurat. Artinya tiap saat bisa saja timbul kejadian yang membahayakan. Untuk jangka pendek, pihaknya mengusulkan dua hal untuk segera dilakukan oleh pemerintah
"Pertama, segera realisasikan penambahan 11.000 pegawai LP yang sudah disetujui oleh Menpan RB Yuddy Chrisnandi. Jika perlu jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 19.000 pegawai sebagaimana rekomendasi awal dari Kemenkumham," jelas dia.
Sufmi juga menambahkan, khusus untuk rekrutmen pegawai lapas, tidak bisa digunakan pendekatan efisiensi saja, sebab jika kasus kebakaran terus terjadi, justru kerugian bagi negara bisa berpuluh kali lipat.
"Kedua, harus ada MoU antara Kemenkumham dengan BNN untuk menempatkan personel BNN yang bisa juga melibatkan Badan Narkotika Provinsi di tiap LP. Hal ini penting karena petugas BNN memiliki kemampuan lebih untuk mengantisipasi dan menindak peredaran narkoba di dalam LP," ujarnya.
"Jika diperlukan, dalam tiap LP ada semacam Pos BNN yang siaga 24 jam yang juga dilengkapi peralatan untuk mendeteksi HP dan bahan narkoba yang digunakan napi untuk mengatur transaksi di dalam maupun luar LP."
Ia menyebut, kejadian ini harus dicatat karena ini merupakan kasus kedua dalam dua bulan berturut-turut setelah akhir Maret lalu Lapas Bengkulu juga rusuh dan terbakar. Harus disadari bahwa kasus tersebut hanya merupakan fenomena puncak gunung es. Jika lambat diantisipasi, hal serupa bisa kembali terjadi di lapas lain.
"Berulangkali kami ingatkan bahwa yang terpenting saat ini adalah penambahan jumlah pegawai di LP agar bisa melakukan pengawasan dan pengamanan lebih baik terhadap warga binaan. Rasio 1 pegawai mengawasi 55 warga binaan seperti saat ini tentu tidak cukup," kata Sufmi melalui siaran pers, Minggu (24/4/2016).
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, saat ini kondisi lapas kita harus dinyatakan dalam keadaan darurat. Artinya tiap saat bisa saja timbul kejadian yang membahayakan. Untuk jangka pendek, pihaknya mengusulkan dua hal untuk segera dilakukan oleh pemerintah
"Pertama, segera realisasikan penambahan 11.000 pegawai LP yang sudah disetujui oleh Menpan RB Yuddy Chrisnandi. Jika perlu jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 19.000 pegawai sebagaimana rekomendasi awal dari Kemenkumham," jelas dia.
Sufmi juga menambahkan, khusus untuk rekrutmen pegawai lapas, tidak bisa digunakan pendekatan efisiensi saja, sebab jika kasus kebakaran terus terjadi, justru kerugian bagi negara bisa berpuluh kali lipat.
"Kedua, harus ada MoU antara Kemenkumham dengan BNN untuk menempatkan personel BNN yang bisa juga melibatkan Badan Narkotika Provinsi di tiap LP. Hal ini penting karena petugas BNN memiliki kemampuan lebih untuk mengantisipasi dan menindak peredaran narkoba di dalam LP," ujarnya.
"Jika diperlukan, dalam tiap LP ada semacam Pos BNN yang siaga 24 jam yang juga dilengkapi peralatan untuk mendeteksi HP dan bahan narkoba yang digunakan napi untuk mengatur transaksi di dalam maupun luar LP."
(zik)
