Dibilang Ngaco, BPK: Kami Lihat Fakta
Rabu, 13 April 2016 - 17:31 WIB
Dibilang Ngaco, BPK: Kami Lihat Fakta
A
A
A
JAKARTA - Ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) yang menyebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan data tak akurat mendapat tanggapan. BPK menegaskan kalau pihaknya bekerja berdasarkan fakta dan kriteria.
"Soal Gubernur DKI Jakarta (Basuki Tjahja Purnama) Ahok bilang BPK ngawur, kualitas BPK dipertanyakan. Sekali lagi, BPK selalu lihat fakta dan kriteria, seperti apa lalu dibandingkan," ujar Kaditama Revbang sekaligus Pelaksana Harian Sekjen BPK RI Bahtiar Arif di gedung BPK, Rabu (13/4/2016).
"Hasil pemeriksaan investigatif sudah kami lakukan. Saat ini dalam proses penegakan hukum oleh KPK," tuturnya. (Baca: Dituding Ngaco, Ketua BPK Tantang Ahok di Pengadilan)
Bahtiar menambahkan, BPK RI pun menantang Ahok apabila tidak puas dengan temuan-temuan BPK atas kasus RS Sumber Waras tersebut untuk melaporkannya ke Majelis Kode Etik BPK RI.
"Pihak yang merasa tidak puas, silahkan saja tempuh jalur sesuai undang-undang. Informasi soal auditor BPK jadi penyelidik di KPK, itu juga tidak benar. Jika ada penyimpangan BPK, bisa diadukan ke Majelis Penyimpangan Kode Etik BPK RI," tutupnya.
"Soal Gubernur DKI Jakarta (Basuki Tjahja Purnama) Ahok bilang BPK ngawur, kualitas BPK dipertanyakan. Sekali lagi, BPK selalu lihat fakta dan kriteria, seperti apa lalu dibandingkan," ujar Kaditama Revbang sekaligus Pelaksana Harian Sekjen BPK RI Bahtiar Arif di gedung BPK, Rabu (13/4/2016).
"Hasil pemeriksaan investigatif sudah kami lakukan. Saat ini dalam proses penegakan hukum oleh KPK," tuturnya. (Baca: Dituding Ngaco, Ketua BPK Tantang Ahok di Pengadilan)
Bahtiar menambahkan, BPK RI pun menantang Ahok apabila tidak puas dengan temuan-temuan BPK atas kasus RS Sumber Waras tersebut untuk melaporkannya ke Majelis Kode Etik BPK RI.
"Pihak yang merasa tidak puas, silahkan saja tempuh jalur sesuai undang-undang. Informasi soal auditor BPK jadi penyelidik di KPK, itu juga tidak benar. Jika ada penyimpangan BPK, bisa diadukan ke Majelis Penyimpangan Kode Etik BPK RI," tutupnya.
(ysw)
