Datang ke Cirebon, Bupati Purwakarta Ditolak FPI
Rabu, 13 April 2016 - 17:03 WIB
Datang ke Cirebon, Bupati Purwakarta Ditolak FPI
A
A
A
CIREBON - Kedatangan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi ke Kota Cirebon ditolak sejumlah kaum ulama. Tidak hanya ditolak, Dedi yang dianggap menistakan agama juga dilaporkan ke Polda Jabar.
Kedatangan Dedi ke Cirebon sendiri untuk menghadiri undangan Keraton Kanoman bertajuk Lesehan Nada Dzikir Cinta Kasih, pada Rabu 13 April 2016 malam yang juga menghadirkan musisi Charly Van Houten, jebolan ST-12 Band.
Siang ini, sejumlah ulama dari Front Pembela Islam (FPI) Cirebon mendatangi Keraton Kanoman untuk menyatakan penolakannya atas rencana kedatangan Dedi. Dedi dianggap telah menistakan agama Islam dan telah dilaporkan ke Polda Jabar.
"Kami keberatan adanya Bupati Purwakarta karena telah menistakan Islam. Semua alim ulama se-Jabar telah melaporkan Dedi ke Polda Jabar dan tengah diproses," ungkap koordinator wilayah FPI Cirebon Dede Iwan, Rabu (13/4/2016).
Dia menjelaskan, penistaan agama yang telah dilakukan Dedi di antaranya mengganti ucapan salam Islam dari "assalamualaikum menjadi sampurasun".
Selain itu, Dedi dianggap keterlaluan karena mengganti doa "bismillahirrahmannirrahiim" dengan "sambat Prabu Siliwangi" saat hendak masuk pintu Tol Cipali. Dedi bahkan dituding telah menikahi salah satu sosok mitos Nyi Roro Kidul.
Karenanya, lanjut Dede, mereka menolak dan akan mencegah kehadiran Dedi di Cirebon. "Kami tak menolak acaranya (Lesehan Nada Dzikir Cinta Kasih), hanya menolak Dedi. Kami telah sampaikan ke kepolisian," tambahnya.
Sementara itu, Pangeran Patih Mochamad Qodiran dari Keraton Kanoman menilai, lumrah sikap penolakan kalangan ulama. Pihaknya tetap membuka pintu bagi siapapun, termasuk Dedi.
"Kegiatan kami bersifat sosial, cuma dzikir. Soal penolakan, itu antara ulama dan Dedi saja," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, panitia acara yang juga seniman Cirebon Dedi Kampleng meyakinkan, secara prinsip kepolisian telah mengizinkan kegiatan tersebut. Dengan kata lain, tak ada persoalan hukum yang membelenggu Dedi Mulyadi untuk hadir.
"Kita hidup di negara hukum, tak bisa menjustifikasi begitu saja. Kalau memang Dedi buruk, serahkan pada lembaga hukum. Dalam agama pun, ada lembaga tertinggi yakni MUI," tegasnya.
Dia memastikan, Keraton Kanoman milik semua kalangan. Keraton merupakan ruang kebudayaan, bukan religi. Dia pun mengharapkan, mereka yang tak menyukai Dedi tak perlu hadir dalam kegiatan itu.
Kedatangan Dedi ke Cirebon sendiri untuk menghadiri undangan Keraton Kanoman bertajuk Lesehan Nada Dzikir Cinta Kasih, pada Rabu 13 April 2016 malam yang juga menghadirkan musisi Charly Van Houten, jebolan ST-12 Band.
Siang ini, sejumlah ulama dari Front Pembela Islam (FPI) Cirebon mendatangi Keraton Kanoman untuk menyatakan penolakannya atas rencana kedatangan Dedi. Dedi dianggap telah menistakan agama Islam dan telah dilaporkan ke Polda Jabar.
"Kami keberatan adanya Bupati Purwakarta karena telah menistakan Islam. Semua alim ulama se-Jabar telah melaporkan Dedi ke Polda Jabar dan tengah diproses," ungkap koordinator wilayah FPI Cirebon Dede Iwan, Rabu (13/4/2016).
Dia menjelaskan, penistaan agama yang telah dilakukan Dedi di antaranya mengganti ucapan salam Islam dari "assalamualaikum menjadi sampurasun".
Selain itu, Dedi dianggap keterlaluan karena mengganti doa "bismillahirrahmannirrahiim" dengan "sambat Prabu Siliwangi" saat hendak masuk pintu Tol Cipali. Dedi bahkan dituding telah menikahi salah satu sosok mitos Nyi Roro Kidul.
Karenanya, lanjut Dede, mereka menolak dan akan mencegah kehadiran Dedi di Cirebon. "Kami tak menolak acaranya (Lesehan Nada Dzikir Cinta Kasih), hanya menolak Dedi. Kami telah sampaikan ke kepolisian," tambahnya.
Sementara itu, Pangeran Patih Mochamad Qodiran dari Keraton Kanoman menilai, lumrah sikap penolakan kalangan ulama. Pihaknya tetap membuka pintu bagi siapapun, termasuk Dedi.
"Kegiatan kami bersifat sosial, cuma dzikir. Soal penolakan, itu antara ulama dan Dedi saja," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, panitia acara yang juga seniman Cirebon Dedi Kampleng meyakinkan, secara prinsip kepolisian telah mengizinkan kegiatan tersebut. Dengan kata lain, tak ada persoalan hukum yang membelenggu Dedi Mulyadi untuk hadir.
"Kita hidup di negara hukum, tak bisa menjustifikasi begitu saja. Kalau memang Dedi buruk, serahkan pada lembaga hukum. Dalam agama pun, ada lembaga tertinggi yakni MUI," tegasnya.
Dia memastikan, Keraton Kanoman milik semua kalangan. Keraton merupakan ruang kebudayaan, bukan religi. Dia pun mengharapkan, mereka yang tak menyukai Dedi tak perlu hadir dalam kegiatan itu.
(san)
