Pemadaman Capai 12 Hari, Bupati Nias Kecewa dengan Janji PLN
A
A
A
NIAS - Pemadaman listrik yang sudah memasuki hari ke 12 di Kepulauan Nias membuat Bupati Nias Sokhiatulo Laoli kecewa dengan janji-janji PLN yang akan menormalkan kembali aliran listrik secepatnya. “Saya sangat kecewa dengan janji PLN yang katanya mampu menyelesaikan krisis listrik di Kepulauan Nias paling lama tanggal 10 April namun kenyataannya tidak sama sekali,” ujar Bupati Nias Sokhiatulo Laoli, Selasa (12/04/2016).
Bupati mengklaim, bahwa saat ini sudah bekerja dan mencoba melakukan antisipasi pada Februari 2016 lalu sebelum pemadaman total terjadi dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan kontrak, hingga melakukan pertemuan dengan pihak PLN baik Direktur Utama PLN Sofyan Baasir, Menteri ESDM hingga menyurati Presiden Jokowi.
“Kita tidak bisa mengeksekusi pemulihan secepatnya, karena itu domainnya PLN, tetapi PLN sudah janji segera dihidupkan, namun menurut hemat saya solusi utamanya pihak APR harus beroperasi kembali,” katanya.
Menurutnya, upaya PLN mendatangkan sejumlah mesin genset mobile hanyalah sebuah solusi sementara bahkan hanya untuk menyenangkan warga Nias saja. "Meskipun pada saat ini sudah ada sebanyak 46 genset tiba di Nias, dengan kapasitas daya hampir 6 MW. Nias itu butuh 24 MW bukan 6 MW,” tegasnya.
Sebelum terjadinya pemadaman total minggu lalu, Sokhiatulo mengaku pihaknya sudah menghubungi Kapolda Sumatera Utara untuk mencegah adanya demo besar-besaran jika pemadaman terjadi di Kepulauan Nias.
Selain itu, dia juga diam-diam mendatangi Kedutaan Besar Amerika di Jakarta guna meminta menegur Amerika Power Rental (APR) terkait pelayanannya di Kepulauan Nias yang menyebabkan ratusan ribu rakyat merasakan dampak krisis listrik.
"Hasilnya beberapa waktu lalu saya dihubungi dari PLN bahwa APR akan duduk bersama kembali membicarakan pemulihan energi listrik di Kepulauan Nias dan PLN akan membayarkan utangnya yang mencapai Rp70 miliar kepada pihak APR,” ungkapnya.
Menurut dia, para kepala daerah di Kepulauan Nias sudah sepakat bahwa kejadian ini merupakan sebuah bencana nasional.
Bupati mengklaim, bahwa saat ini sudah bekerja dan mencoba melakukan antisipasi pada Februari 2016 lalu sebelum pemadaman total terjadi dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan kontrak, hingga melakukan pertemuan dengan pihak PLN baik Direktur Utama PLN Sofyan Baasir, Menteri ESDM hingga menyurati Presiden Jokowi.
“Kita tidak bisa mengeksekusi pemulihan secepatnya, karena itu domainnya PLN, tetapi PLN sudah janji segera dihidupkan, namun menurut hemat saya solusi utamanya pihak APR harus beroperasi kembali,” katanya.
Menurutnya, upaya PLN mendatangkan sejumlah mesin genset mobile hanyalah sebuah solusi sementara bahkan hanya untuk menyenangkan warga Nias saja. "Meskipun pada saat ini sudah ada sebanyak 46 genset tiba di Nias, dengan kapasitas daya hampir 6 MW. Nias itu butuh 24 MW bukan 6 MW,” tegasnya.
Sebelum terjadinya pemadaman total minggu lalu, Sokhiatulo mengaku pihaknya sudah menghubungi Kapolda Sumatera Utara untuk mencegah adanya demo besar-besaran jika pemadaman terjadi di Kepulauan Nias.
Selain itu, dia juga diam-diam mendatangi Kedutaan Besar Amerika di Jakarta guna meminta menegur Amerika Power Rental (APR) terkait pelayanannya di Kepulauan Nias yang menyebabkan ratusan ribu rakyat merasakan dampak krisis listrik.
"Hasilnya beberapa waktu lalu saya dihubungi dari PLN bahwa APR akan duduk bersama kembali membicarakan pemulihan energi listrik di Kepulauan Nias dan PLN akan membayarkan utangnya yang mencapai Rp70 miliar kepada pihak APR,” ungkapnya.
Menurut dia, para kepala daerah di Kepulauan Nias sudah sepakat bahwa kejadian ini merupakan sebuah bencana nasional.
(sms)