Bupati Lantik Pejabat, Wabup Kecewa Tak Diajak Membahas
Kamis, 31 Maret 2016 - 18:33 WIB
Bupati Lantik Pejabat, Wabup Kecewa Tak Diajak Membahas
A
A
A
MAJALENGKA - Bupati Majalengka Sutrisno kembali melakukan mutasi terhadap 118 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemeritahannya. Prosesi pelantikan sendiri berlangsung di Aula Abdi Karya Pemkab Majalengka, Kamis (31/3/2016).
Namun, dalam pelantikan itu Wakil Bupati Majalengka Karna Sobahi merasa tidak dilibatkan dalam penentuan rotasi jabatan tersebut.
"Kalau saya ditanya tentang mutasi saat ini, saya cuman tahu dari telphone Sekda tadi malam," kata Karna yang mengaku berada di Palembang Provini Sumatera Selatan dalam acara penerimaan penghargaan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Menurut Karna, selama tujuh tahun menjadi wakil bupati mendampingi Bupati Sutrisno dirinya mengaku sering dilibatkan dalam pembahasan mutasi, namun saat ini tidak ada komunikasi sama sekali.
"Saya kira secara etika saya masih sebagai wakil bupati dan mestinya diajak berbicara dalam pembahasan ini, walau pada akhirnya bupati yang menentukan semua ini," kata mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka ini.
Meski demikian, Karna mengerti dan menghormati keputusan tersebut, kendati dirinya sendiri mengaku heran dan bertanya-tanya mengapa kondisi tersebut bisa terjadi.
"Apakah telah hilang rasa etika kebersamaan dan kolektivitas kolegial dalam tubuh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) saat ini. Wallahu a'lam (hanya Allah yang tahu)," kata Ketua DPD Persatuan Umat Islam (PUI) Kabupaten Majalengka itu.
Namun, dalam pelantikan itu Wakil Bupati Majalengka Karna Sobahi merasa tidak dilibatkan dalam penentuan rotasi jabatan tersebut.
"Kalau saya ditanya tentang mutasi saat ini, saya cuman tahu dari telphone Sekda tadi malam," kata Karna yang mengaku berada di Palembang Provini Sumatera Selatan dalam acara penerimaan penghargaan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Menurut Karna, selama tujuh tahun menjadi wakil bupati mendampingi Bupati Sutrisno dirinya mengaku sering dilibatkan dalam pembahasan mutasi, namun saat ini tidak ada komunikasi sama sekali.
"Saya kira secara etika saya masih sebagai wakil bupati dan mestinya diajak berbicara dalam pembahasan ini, walau pada akhirnya bupati yang menentukan semua ini," kata mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka ini.
Meski demikian, Karna mengerti dan menghormati keputusan tersebut, kendati dirinya sendiri mengaku heran dan bertanya-tanya mengapa kondisi tersebut bisa terjadi.
"Apakah telah hilang rasa etika kebersamaan dan kolektivitas kolegial dalam tubuh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) saat ini. Wallahu a'lam (hanya Allah yang tahu)," kata Ketua DPD Persatuan Umat Islam (PUI) Kabupaten Majalengka itu.
(nag)
