Pemprov DKI Diduga Lakukan Pembiaran Pungli di TPU
Kamis, 31 Maret 2016 - 08:02 WIB
Pemprov DKI Diduga Lakukan Pembiaran Pungli di TPU
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diduga melakukan pembiaran adanya pungutan liar (Pungli) dan premanisme di taman pemakaman umum (TPU). Padahal, Pemprov DKI setiap tahunnya menganggarkan Rp875.000 untuk setiap jenazah.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi menyayangkan masih adanya pungli di TPU petamburan, Jakarta Pusat. Padahal, sejak zaman Gubernur Fauzi Bowo, warga miskin yang ingin dimakamkan tidak boleh dipungut biaya.
Bahkan, setiap tahun Dinas Pertamanan dan Pemakaman (Distama) menganggarkan Rp875.000 untuk masing-masing jenazah yang digunakan untuk pengkafan biaya mandi jenazah, ambulans, tenda, dan kursi, sampai sound system.
"Kami meminta Pemprov menjerat pelaku pungli dan premanisme di TPU dengan tindak pidana pencurian dan penipuan," kata Sanusi saat melakukan kunjungan kerja ke TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, Rabu 30 Maret 2016.
Sanusi menjelaskan, pemakaman untuk warga miskin harus digratiskan dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu(SKTM). Namun, sayangnya sosialisasi yang dilakukan Pemprov DKI tidak gencar. Akibatnya pungli dan premanisme masih menjalar di TpU.
Pria yang dicalonkan menjadi Gubernur DKI 2017 itu meminta mulai hari, sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan memasang spanduk atau papan pengumuman permann di masing-masing TPU dan di media massa nasional maupun daerah.
"Saya minta ada sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan makam gratis ini. Jangan seperti ini, karena kami mau kunjungan, spanduk makam gratis baru dipasang," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemakaman Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, Siti Hasni mengaku siap menjatuhkan sanksi tegas terhadap pegawainya yang ketahuan melakukan pungli di pemakaman.
"Selain sanksi administrasi, tentu kita bawa ke jalur hukum. Kami sudah bekerja sama dengan lima polres," ujar Hasni.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi menyayangkan masih adanya pungli di TPU petamburan, Jakarta Pusat. Padahal, sejak zaman Gubernur Fauzi Bowo, warga miskin yang ingin dimakamkan tidak boleh dipungut biaya.
Bahkan, setiap tahun Dinas Pertamanan dan Pemakaman (Distama) menganggarkan Rp875.000 untuk masing-masing jenazah yang digunakan untuk pengkafan biaya mandi jenazah, ambulans, tenda, dan kursi, sampai sound system.
"Kami meminta Pemprov menjerat pelaku pungli dan premanisme di TPU dengan tindak pidana pencurian dan penipuan," kata Sanusi saat melakukan kunjungan kerja ke TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, Rabu 30 Maret 2016.
Sanusi menjelaskan, pemakaman untuk warga miskin harus digratiskan dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu(SKTM). Namun, sayangnya sosialisasi yang dilakukan Pemprov DKI tidak gencar. Akibatnya pungli dan premanisme masih menjalar di TpU.
Pria yang dicalonkan menjadi Gubernur DKI 2017 itu meminta mulai hari, sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan memasang spanduk atau papan pengumuman permann di masing-masing TPU dan di media massa nasional maupun daerah.
"Saya minta ada sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan makam gratis ini. Jangan seperti ini, karena kami mau kunjungan, spanduk makam gratis baru dipasang," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemakaman Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, Siti Hasni mengaku siap menjatuhkan sanksi tegas terhadap pegawainya yang ketahuan melakukan pungli di pemakaman.
"Selain sanksi administrasi, tentu kita bawa ke jalur hukum. Kami sudah bekerja sama dengan lima polres," ujar Hasni.
(mhd)
