Soal Sumber Waras, Fadli Zon Sebut Respons KPK Lambat
Rabu, 30 Maret 2016 - 17:13 WIB
Soal Sumber Waras, Fadli Zon Sebut Respons KPK Lambat
A
A
A
JAKARTA - Dalam penanganan kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai respons yang dilakukan KPK sangat lambat.
Hal ini karena belum ada perkembangan terbaru dari KPK soal kasus yang disebut-sebut menyeret Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu.
"Laporan saja belum ada dari KPK, responsnya sangat lambat seperti keong," ujar Fadli Zon di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/3/2016).
Fadli Zon melihat ini adanya transisi dari kepemimpinan lama kepada pimpinan baru di tubuh KPK yang membuat respon ini sangat lambat.
Padahal menurut Fadli Zon alat bukti dari BPK yang diserahkan kepada KPK untuk memanggil saksi maupun menetapkan tersangka sudah terbuka.
"Jelas kok ini kasus bahwa Plt gubernur saat itu (Ahok) telah membeli tanah yang bukan bersertifikat hak milik alias hanya tanah HGB," tegas salah satu pendiri Partai Gerindra itu.
Fadli Zon juga menyebut tanah yang dibeli ternyata telah memiliki perikatan jual beli dengan Ciputra.
"Bayangkan pembelian tanah ini Rp755 miliar loh, angka ini bisa kita alihkan untuk membangun empat rumah sakit setara dengan RSUD Tarakan. Kenapa harus rumah sakit kanker karena patut diduga istri gubernur adalah pengurus yayasan kanker. Ini kan harus dipertanyakan seperti apa kepada Ahok," tukasnya.
"Ini jelas-jelas korupsi, merugikan negara dan memperkaya orang bukan dengan uang tapi dengan sebuah tanda tangan pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras ini," tegas Fadli Zon.
Hal ini karena belum ada perkembangan terbaru dari KPK soal kasus yang disebut-sebut menyeret Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu.
"Laporan saja belum ada dari KPK, responsnya sangat lambat seperti keong," ujar Fadli Zon di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/3/2016).
Fadli Zon melihat ini adanya transisi dari kepemimpinan lama kepada pimpinan baru di tubuh KPK yang membuat respon ini sangat lambat.
Padahal menurut Fadli Zon alat bukti dari BPK yang diserahkan kepada KPK untuk memanggil saksi maupun menetapkan tersangka sudah terbuka.
"Jelas kok ini kasus bahwa Plt gubernur saat itu (Ahok) telah membeli tanah yang bukan bersertifikat hak milik alias hanya tanah HGB," tegas salah satu pendiri Partai Gerindra itu.
Fadli Zon juga menyebut tanah yang dibeli ternyata telah memiliki perikatan jual beli dengan Ciputra.
"Bayangkan pembelian tanah ini Rp755 miliar loh, angka ini bisa kita alihkan untuk membangun empat rumah sakit setara dengan RSUD Tarakan. Kenapa harus rumah sakit kanker karena patut diduga istri gubernur adalah pengurus yayasan kanker. Ini kan harus dipertanyakan seperti apa kepada Ahok," tukasnya.
"Ini jelas-jelas korupsi, merugikan negara dan memperkaya orang bukan dengan uang tapi dengan sebuah tanda tangan pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras ini," tegas Fadli Zon.
(ysw)
