Ini Kata Bupati Banyuwangi Soal Uang Mahar ke Parpol
Sabtu, 12 Maret 2016 - 22:22 WIB
Ini Kata Bupati Banyuwangi Soal Uang Mahar ke Parpol
A
A
A
JAKARTA - Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas yang diusung PDI Perjuangan pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015 mengaku tak pernah mengeluarkan uang untuk mahar politik dengan partai pengusung. Bekas kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dua kali maju pilkada Banyuwangi lewat PDIP itu justru malah dibantu oleh partai pimpinan Megawati Soekarnoputri.
"Pengalaman saya mengikuti dua kali Pilkada pada 2010 dan 2015 yang diusung oleh PDIP, sama sekali tidak ada mahar atau uang yang harus dibayarkan ke partai. Secara resmi maupun tidak resmi, dua kali ikut pilkada ini saya tidak pernah dimintai mahar oleh PDIP," ujar Anas saat dihubungi, Sabtu (12/3/2016).
Anas mengatakan, hal itu menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengaku dimintai uang mahar oleh salah satu partai yang berminat mengusungnya pada Pilgub DKI 2017. Sebelumnya, Ahok memutuskan maju lewat jalur independen karena mengaku dimintai mahar yang kisarannya Rp100 miliar hingga Rp200 miliar.
Namun, Anas menegaskan, berdasarkan pengalamannya dua kali ikut pilkada, justru malah dibantu penuh oleh PDIP. Ia mencontohkan saat harus membiayai saksi-saksi. (Baca: PKB Sarankan Lulung Lawan Ahok Lewat Jalur Partai)
Ternyata, Anas tak mengeluarkan uang. Sebab, katanya, PDIP secara total mengerahkan kader-kadernya sebagai saksi di tingkat pemungutan suara (TPS) hingga rekapitulasi di KPU.
"Untuk saksi, sama sekali tidak ada biaya. Malah PDIP menyiapkan kader-kadernya untuk menjadi saksi di setiap TPS. Ini saya alami betul dan pasti dialami oleh kandidat lain," katanya.
Anas menambahkan, PDIP juga menggembleng kader-kadernya secara mandiri sebagai saksi. Dia bahkan sempat melihat langsung pelatihan mandiri bagi saksi-saksi PDIP di pilkada Banyuwangi.
Karenanya, Anas menegaskan, biayanya memenangi pilkada Banyuwangi relatif murah karena tidak keluar uang mahar dan biaya saksi. (Baca: Pengamat Ini Beberkan Kartu Mati Ahok)
"Saya hanya diminta mengunjungi pelatihan itu untuk menyampaikan visi-misi dan program kerja. Ini sangat membantu mewujudkan politik biaya murah, karena salah satu komponen paling mahal dalam pilkada adalah untuk para saksi," tegasnya.
"Pengalaman saya mengikuti dua kali Pilkada pada 2010 dan 2015 yang diusung oleh PDIP, sama sekali tidak ada mahar atau uang yang harus dibayarkan ke partai. Secara resmi maupun tidak resmi, dua kali ikut pilkada ini saya tidak pernah dimintai mahar oleh PDIP," ujar Anas saat dihubungi, Sabtu (12/3/2016).
Anas mengatakan, hal itu menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengaku dimintai uang mahar oleh salah satu partai yang berminat mengusungnya pada Pilgub DKI 2017. Sebelumnya, Ahok memutuskan maju lewat jalur independen karena mengaku dimintai mahar yang kisarannya Rp100 miliar hingga Rp200 miliar.
Namun, Anas menegaskan, berdasarkan pengalamannya dua kali ikut pilkada, justru malah dibantu penuh oleh PDIP. Ia mencontohkan saat harus membiayai saksi-saksi. (Baca: PKB Sarankan Lulung Lawan Ahok Lewat Jalur Partai)
Ternyata, Anas tak mengeluarkan uang. Sebab, katanya, PDIP secara total mengerahkan kader-kadernya sebagai saksi di tingkat pemungutan suara (TPS) hingga rekapitulasi di KPU.
"Untuk saksi, sama sekali tidak ada biaya. Malah PDIP menyiapkan kader-kadernya untuk menjadi saksi di setiap TPS. Ini saya alami betul dan pasti dialami oleh kandidat lain," katanya.
Anas menambahkan, PDIP juga menggembleng kader-kadernya secara mandiri sebagai saksi. Dia bahkan sempat melihat langsung pelatihan mandiri bagi saksi-saksi PDIP di pilkada Banyuwangi.
Karenanya, Anas menegaskan, biayanya memenangi pilkada Banyuwangi relatif murah karena tidak keluar uang mahar dan biaya saksi. (Baca: Pengamat Ini Beberkan Kartu Mati Ahok)
"Saya hanya diminta mengunjungi pelatihan itu untuk menyampaikan visi-misi dan program kerja. Ini sangat membantu mewujudkan politik biaya murah, karena salah satu komponen paling mahal dalam pilkada adalah untuk para saksi," tegasnya.
(mhd)
