Keamanan dan Kenyamanan Eks Gafatar di Kampung Halaman Harus Dijamin
Kamis, 21 Januari 2016 - 14:58 WIB
Keamanan dan Kenyamanan Eks Gafatar di Kampung Halaman Harus Dijamin
A
A
A
SURABAYA - Keputusan dengan memulangkan eks Gafatar dari Kalimantan Barat ke kampung halaman dianggap tindakan konyol. Karena sudah terlanjur dilakukan maka negara harus memberikan kenyamanan para eks Gafatar di kampung halaman.
Pengamat Sosiologi Agama, Ahmad Zainul Hamdi mengatakan, jangan sampai ketika berada di kampung halaman akan memunculkan masalah sosial yang lain karena mereka eks Gafatar.
Menurut pria yang akrab disapa Inung ini, eks Gafatar adalah korban dari penggiringan opini besar-besar yang membuat Gafatar adalah sesat.
"Jangan sampai nanti malah terjadi konflik sosial di tempat barunya itu. Negara harus menjamin keamanan dan kenyamanan warga eks Gafatar di Kampung Halamannya," kata pria yang baru saja meraih gelar Doktor Sosiologi Agama Universitas Islan Negeri Sunan Ampel (UINSA), Kamis (21/1/2015).
"Negara itu dalam konteks HAM berkwajiban melindungi mereka dari korban kekerasan serta stigma massa yang selama ini diangga aliran sesat," tambahnya.
Diakui atau tidak, lanjut Inung, para eks Gafatar ini adalah warga negara Indonesia yang tentunya memiliki hak yang sama di mata hukum.
Seharusnya, pemerintah tidak spontan memulangkan ke Kampung Halaman. Cukup dengan melakukan pembinaan di perkampungan Gafatar di Kalimantan Barat.
"Toh mereka sudah nyaman di lokasi tersebut. Hanya saja, ketika ramai-ramai ada pemberitaan terkait Gafatar mereka terusik yakni perkampungannya dibakar. Nah, celakanya lagi pemerintah membiarkan tindakan tersebut dan malah memulangkan ke kampung halaman," jelas Wakil Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Timur ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, pasca kejadian pembakaran perkampungan Gafatar di kampung Gafatar di Km 12 Moton Asam, Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kalimantan Barat, ribuan orang eks Gafatar dipulangkan ke Kampung Halaman.
Mereka berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sebanyak 1.119 orang pengikut Gafatar yang dievakuasi ke penampungan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Mereka menunggu untuk dipulangkan ke kampung halaman.
Pengamat Sosiologi Agama, Ahmad Zainul Hamdi mengatakan, jangan sampai ketika berada di kampung halaman akan memunculkan masalah sosial yang lain karena mereka eks Gafatar.
Menurut pria yang akrab disapa Inung ini, eks Gafatar adalah korban dari penggiringan opini besar-besar yang membuat Gafatar adalah sesat.
"Jangan sampai nanti malah terjadi konflik sosial di tempat barunya itu. Negara harus menjamin keamanan dan kenyamanan warga eks Gafatar di Kampung Halamannya," kata pria yang baru saja meraih gelar Doktor Sosiologi Agama Universitas Islan Negeri Sunan Ampel (UINSA), Kamis (21/1/2015).
"Negara itu dalam konteks HAM berkwajiban melindungi mereka dari korban kekerasan serta stigma massa yang selama ini diangga aliran sesat," tambahnya.
Diakui atau tidak, lanjut Inung, para eks Gafatar ini adalah warga negara Indonesia yang tentunya memiliki hak yang sama di mata hukum.
Seharusnya, pemerintah tidak spontan memulangkan ke Kampung Halaman. Cukup dengan melakukan pembinaan di perkampungan Gafatar di Kalimantan Barat.
"Toh mereka sudah nyaman di lokasi tersebut. Hanya saja, ketika ramai-ramai ada pemberitaan terkait Gafatar mereka terusik yakni perkampungannya dibakar. Nah, celakanya lagi pemerintah membiarkan tindakan tersebut dan malah memulangkan ke kampung halaman," jelas Wakil Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Timur ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, pasca kejadian pembakaran perkampungan Gafatar di kampung Gafatar di Km 12 Moton Asam, Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kalimantan Barat, ribuan orang eks Gafatar dipulangkan ke Kampung Halaman.
Mereka berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sebanyak 1.119 orang pengikut Gafatar yang dievakuasi ke penampungan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Mereka menunggu untuk dipulangkan ke kampung halaman.
(sms)
