Pasukan Ditarik Ahok, KPUD Ngadu ke DPRD DKI

JAKARTA - Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 akan digelar pada Februari 2017. Sebelum April 2016, kekosongan 34 jabatan yang pegawainya ditarik DKI harus segera diisi.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, Sumarno mengatakan, kedatangannya ke gedung DPRD DKI Jakarta kemarin untuk memberikan penjelasan kepada Komisi A perihal ditariknya 34 Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menurutnya, kekosongan jabatan yang diisi oleh 34 PNS tersebut harus segera diisi agar tidak menggangu tahapan Pilkada yang dimulai pada April nanti.

"Ini kan kewenangan Gubernur yang menarik 34 pegawai KPUD dan ditempatkan di lingkungan Pemprov DKI. Surat pergantian dan pemberhentian dari Sekertaris Jenderal (Sekjen) belum terbit. Untuk mengisi kekosongan harus tunggu itu," kata Sumarno di Gedung DPRD, Senin 18 Januari 2016.

Sumarno menjelaskan, untuk mengisi kekosongan tersebut, rencananya KPUD akan mencari penggantinya di luar tenaga PNS. Dengan begitu, kata dia, selain KPUD bisa lebih Mandiri, diharapkan nantinya tidak ada konlik interest pada saat pemilihan menginat PNS boleh mencalonkan diri. Termasuk Gubernurnya yang akan mencalonkan kembali.

Adapun penarikan 34 PNS DKI yang rata-rata telah bekerja hampir 15 tahun di KPUD, lanjut Sumarno dikarenakan adanya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) besar yang dilakukan DKI terhadap PNS-nya. Seperti misalnya eselon II yang di DKI sebesar Rp49 Juta.

Sementara, PNS DKI yang bekerja di KPUD tidak mendapatkan TKD tersebut dan eselon II hanya sekitar Rp10 Juta.

"14 orang meminta kembali ke Pemprov DKI. Akhirnya Gubernur menarik semua. Tapi kami akan ganti di luar PNS. Kami berharap Gubernur memberikan apresiasi terhadap 34 PNS mantan pegawai KPUD tersebut," ungkapnya.

Pilkada DKI 2017 ini berbeda dari sebelumnya, dimana Pilkada dilakukan serentak di 101 daerah. Untuk itu, Sumarno belum dapat menentukan jadwal pasti proses Pilkada lantaran jadwalnya dibuat oleh KPU Pusat. Pastinya pemungutan suara digelar pada Rabu di bulan Februari 2017.

Berdasarkan Perhitungan Sumarno, tahapan persiapan awal Pilkada DKI dilakukan pada April 2016. Mulai dari penyusunan regulasi, sosialisasi, pengangkatan panitia petugas pemilu di Kelurahan dan Kecamatan hingga pemutkahiran data.

Setelah tahapan pertama itu selesai sekitar tiga bulan atau Juli 2016, lanjut Sumarno, pihaknya akan melanjutkan tahapan kedua, yakni penyerahan dukungan calon independen pada 8 Agustus. Kemudian dilakukan verifikasi dukungan di kelurahan hingga kota dan aktualisasinya.

"Selesai itu, kami membuka pendaftaran calon, baik independen ataupun partai pada September. Dari calon yang didaftarkan, kami Verifikasi kembali mulai kesehatan hingga persyaratan lainnya. Kalau itu selesai baru kami tetapkan calonnya," tuturnya.

Setelah penetapan calon dilakukan, Sumarno menyebutkan akan dilanjutkan dengan kampanye. Untuk kampanye rapat umum itu memakan waktu 21 hari, kampanye atribusi dan sosialisasi itu bis lebih lama. Terakhir baru pemungutan suara yang dipastikan pdigelar pada 8 Februari 2017.

"Kalau tidak ada gugatan kemungkinan Juli dah ada Gubernur DKI 2017. Kan habis pemungutan suara, perhitungan dari kelurahan sampai tingkat kota. Waktunya dua hari-dua hari di tingkat perhitungan. Kalau ada gugatan ya nambah 45 hari," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD DKI, Syarief menyayangkan penarikan 34 PNS DKI yang dilakukan mendekati tahap persiapan Pilkada 2017. Seharusnya, kata dia, penarikannya dilakukan setelah Pilkada dilakukan.

Kendati demikian, Syarief tidak menyalahkan penarikan. Sebab, itu merupakan kewenangan Gubernur. KPUD pun menyatakan kesanggupannya mengisi kekosongan sekitar 3-4 minggu.

"Nah ktugas kami memantau pergantian jabatan 34 PNS DKI yang ditarik itu. Jangan sampai disusupi orang-orang yang memiliki kepentingan," jelasnya.