Raja Ampat Miliki Peluang Ungguli Maladewa
Senin, 11 Januari 2016 - 04:54 WIB
Raja Ampat Miliki Peluang Ungguli Maladewa
A
A
A
SERANG - Wacana pembentukan Badan Otorita Pariwisata yang digagas Menteri Pariwisata Arief Yahya terus bergulir. Tidak sedikit yang menyatakan mendukung rencana itu.
Salah satu dukungan diungkapkan oleh Pengamat Kelautan dan Ekonomi Pariwisata Prof Arif Satria. Dia menilai, badan tersebut bisa memecahkan kebekuan perkembangan pariwisata di daerah.
"Bila dasarnya tidak atas kepentingan kawasan destinasi, badan tersebut memang bisa tumpang tindih (overlapp) dengan keberadaan Kemenpar. Tetapi bila konsennya kepada kawasan destinasi, badan itu saya yakini akan membuat akselesari luar biasa terhadap perkembangan pariwisata kawasan,” kata Prof Arif, Minggu (11/1/2016).
Dekan Fakultas Ekologi Manusia (Fema) Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut menambahkan, yang seringkali menjadi persoalan dalam pengembangan pariwisata adalah infrastruktur di destinasi wisata yang jarang diprihatinkan.
“Dengan badan ini, seharusnya semua hal itu bisa dibereskan secepat mungkin. Asalkan badan ini komit untuk tetap fokus destinasi dan memprioritaskan infrastruktur,” tegasnya.
Arif sendiri yakin, badan tersebut akan bisa menjadi katalisator pengembangan destinasi wisata di berbagai daerah di Indonesia yang birokrasinya dinilai kurang memiliki kemampuan untuk mengembangkan destinasi wisata dengan cepat.
“Kalau boleh usul, dua kawasan mungkin harus diprioritaskan ditangani badan ini, yakni Raja Ampat dan Komodo. Kalau dikembangkan sungguh-sungguh dan sistematis, Raja Ampat punya peluang besar mengungguli Maladewa (Maldives),” ungkapnya.
Sebelumnya, pada saat 'Rakor Tindak Lanjut Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba' di Toba Samosir, Sumatera Utara, Menpar Arief Yahya menjelaskan betapa pentingnya Badan Otorita Pariwisata untuk pariwisata Indonesia.
Dia mencontohkan, kasus kawasan wisata Danau Toba yang dikelola tujuh kabupaten di sekeliling danau terbesar Indonesia itu. "Bayangkan, satu perusahaan punya tujuh CEO, itu enggak bisa jalan perusahannya," tegas Menpar Arief Yahya.
Badan Otorita Pariwisata sendiri adalah satu badan yang dibentuk Kemenpar yang berisikan para ahli, pemda, dan pemerintah pusat. Badan Otorita Pariwisata inilah yang nantinya memutuskan hal-hal strategis di kawasan pariwisata tersebut.
“Badan Otorita Pariwisata pun nanti kami serahkan dan harus melalui persetujuan Presiden Jokowi. Ke depan, ada 10 destinasi unggulan yang sedang disiapkan badan otoritanya," pungkas Menpar saat itu.
Salah satu dukungan diungkapkan oleh Pengamat Kelautan dan Ekonomi Pariwisata Prof Arif Satria. Dia menilai, badan tersebut bisa memecahkan kebekuan perkembangan pariwisata di daerah.
"Bila dasarnya tidak atas kepentingan kawasan destinasi, badan tersebut memang bisa tumpang tindih (overlapp) dengan keberadaan Kemenpar. Tetapi bila konsennya kepada kawasan destinasi, badan itu saya yakini akan membuat akselesari luar biasa terhadap perkembangan pariwisata kawasan,” kata Prof Arif, Minggu (11/1/2016).
Dekan Fakultas Ekologi Manusia (Fema) Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut menambahkan, yang seringkali menjadi persoalan dalam pengembangan pariwisata adalah infrastruktur di destinasi wisata yang jarang diprihatinkan.
“Dengan badan ini, seharusnya semua hal itu bisa dibereskan secepat mungkin. Asalkan badan ini komit untuk tetap fokus destinasi dan memprioritaskan infrastruktur,” tegasnya.
Arif sendiri yakin, badan tersebut akan bisa menjadi katalisator pengembangan destinasi wisata di berbagai daerah di Indonesia yang birokrasinya dinilai kurang memiliki kemampuan untuk mengembangkan destinasi wisata dengan cepat.
“Kalau boleh usul, dua kawasan mungkin harus diprioritaskan ditangani badan ini, yakni Raja Ampat dan Komodo. Kalau dikembangkan sungguh-sungguh dan sistematis, Raja Ampat punya peluang besar mengungguli Maladewa (Maldives),” ungkapnya.
Sebelumnya, pada saat 'Rakor Tindak Lanjut Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba' di Toba Samosir, Sumatera Utara, Menpar Arief Yahya menjelaskan betapa pentingnya Badan Otorita Pariwisata untuk pariwisata Indonesia.
Dia mencontohkan, kasus kawasan wisata Danau Toba yang dikelola tujuh kabupaten di sekeliling danau terbesar Indonesia itu. "Bayangkan, satu perusahaan punya tujuh CEO, itu enggak bisa jalan perusahannya," tegas Menpar Arief Yahya.
Badan Otorita Pariwisata sendiri adalah satu badan yang dibentuk Kemenpar yang berisikan para ahli, pemda, dan pemerintah pusat. Badan Otorita Pariwisata inilah yang nantinya memutuskan hal-hal strategis di kawasan pariwisata tersebut.
“Badan Otorita Pariwisata pun nanti kami serahkan dan harus melalui persetujuan Presiden Jokowi. Ke depan, ada 10 destinasi unggulan yang sedang disiapkan badan otoritanya," pungkas Menpar saat itu.
(san)
