Wali Murid Keluhkan Pungutan di SMKN Majalengka
Jum'at, 08 Januari 2016 - 11:17 WIB
Wali Murid Keluhkan Pungutan di SMKN Majalengka
A
A
A
MAJALENGKA - Wali murid Sekolah Menengah Kejuruan Nasional (SMKN) 1 Majalengka mengaku keberatan dengan adanya pungutan sekolah yang mencapai jutaan rupiah.
"Seharusnya pihak sekolah bisa memaksimalkan anggaran BOS yang sudah ada, jangan memanfaatkan keadaan dan melakukan pungutan dengan alasan apapun," kata orang tua murid SMKN 1 Ade.
Menurut dia, pihaknya bersama orang tua murid lainnya, merasa keberatan dengan adanya pungutan tersebut, meski secara terbuka tidak berani mengungkapkan dengan berbagai pertimbangan.
"Saya yakin pemerintah menggulirkan progam BOS agar sekolah tidak memungut biaya. Kalau bicara uang BOS itu kurang, tentu saja karena banyak sekolah yang menggunakan BOS bukan peruntukaanya," sindirnya.
Namun demikian, dirinya berharap bila akan melakukan pengumpulan dana membantu penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah, nilainya tidak perlu ditarget, karena banyak orang tua siswa yang tidak mampu.
"Semua orang tua murid di SMKN itu tidak semua punya. Ada keluarga miskinnya. Terlebih kebutuhan itu bukan hanya untuk pengutan, banyak kebutuhan lainnya yang tidak terduga," tuturnya.
Kepala Sekolah SMKN 1 Majalengka, Nono Mardono membenarkan adanya pungutan sebesar Rp 1.450.000,- kepada 2.300 siswa SMKN 1 Majalengka.
"Pungutan tersebut sifanya sukarela dan sudah disosialisasikan kepada orangtua murid dan sesuai aturan hukum, sekolah boleh memungut biaya. Tapi pada praktiknya ada siswa yang bayar Rp 30 ribu, Rp 200 ribu dan lainnya bervariasi," kata dia.
Dia menjelaskan, pungutan itu untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang tidak bisa dipenuhi dari BOS. Karena dana BOS hanya untuk kebutuhan operasional sekolah, bukan untuk membeli peralatan praktik siswa.
"Sedangkan siswa butuh alat praktik yang sesuai standar perusahaan bahkan ASEAN. Mobil saja kita cuma punya dua Toyota Kijang butut, kalau perlu kita akan membeli semua merk mobil yang ada di Indonesia, Daihatsu satu, Toyota satu dan lainnya kalau dananya mencukupi," ungkapnya.
Selain itu, dana pungutan itu untuk membeli alat praktik mesin bubut, komputer, serta sejumlah peralatan lain dalam menunjang kemampuan siswa, yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.
"Saat ini komputer kita masih kurang 110 unit idealnya 260 unit. Kalau lewat jalur APBD harus mengajukan dulu dan mungkin baru anggaran tahun berikutnya atau menunggu ada Perubahan anggaran, sementara kebutuhanmendesak," pungkasnya.
"Seharusnya pihak sekolah bisa memaksimalkan anggaran BOS yang sudah ada, jangan memanfaatkan keadaan dan melakukan pungutan dengan alasan apapun," kata orang tua murid SMKN 1 Ade.
Menurut dia, pihaknya bersama orang tua murid lainnya, merasa keberatan dengan adanya pungutan tersebut, meski secara terbuka tidak berani mengungkapkan dengan berbagai pertimbangan.
"Saya yakin pemerintah menggulirkan progam BOS agar sekolah tidak memungut biaya. Kalau bicara uang BOS itu kurang, tentu saja karena banyak sekolah yang menggunakan BOS bukan peruntukaanya," sindirnya.
Namun demikian, dirinya berharap bila akan melakukan pengumpulan dana membantu penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah, nilainya tidak perlu ditarget, karena banyak orang tua siswa yang tidak mampu.
"Semua orang tua murid di SMKN itu tidak semua punya. Ada keluarga miskinnya. Terlebih kebutuhan itu bukan hanya untuk pengutan, banyak kebutuhan lainnya yang tidak terduga," tuturnya.
Kepala Sekolah SMKN 1 Majalengka, Nono Mardono membenarkan adanya pungutan sebesar Rp 1.450.000,- kepada 2.300 siswa SMKN 1 Majalengka.
"Pungutan tersebut sifanya sukarela dan sudah disosialisasikan kepada orangtua murid dan sesuai aturan hukum, sekolah boleh memungut biaya. Tapi pada praktiknya ada siswa yang bayar Rp 30 ribu, Rp 200 ribu dan lainnya bervariasi," kata dia.
Dia menjelaskan, pungutan itu untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang tidak bisa dipenuhi dari BOS. Karena dana BOS hanya untuk kebutuhan operasional sekolah, bukan untuk membeli peralatan praktik siswa.
"Sedangkan siswa butuh alat praktik yang sesuai standar perusahaan bahkan ASEAN. Mobil saja kita cuma punya dua Toyota Kijang butut, kalau perlu kita akan membeli semua merk mobil yang ada di Indonesia, Daihatsu satu, Toyota satu dan lainnya kalau dananya mencukupi," ungkapnya.
Selain itu, dana pungutan itu untuk membeli alat praktik mesin bubut, komputer, serta sejumlah peralatan lain dalam menunjang kemampuan siswa, yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.
"Saat ini komputer kita masih kurang 110 unit idealnya 260 unit. Kalau lewat jalur APBD harus mengajukan dulu dan mungkin baru anggaran tahun berikutnya atau menunggu ada Perubahan anggaran, sementara kebutuhanmendesak," pungkasnya.
(nag)
