Diserahkan ke KPK, DPRD Minta Salinan Audit BPK
Selasa, 08 Desember 2015 - 14:04 WIB
Diserahkan ke KPK, DPRD Minta Salinan Audit BPK
A
A
A
JAKARTA - Ketua Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DPRD DKI Triwisaksana tengah mencoba untuk meminta salinan hasil audit investigasi lahan RS Sumber Waras kepada BPK RI yang sudah diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin.
Sani panggilan akrab politikus PKS itu menyebut alasannya karena rekomendasi pansus yang dahulu juga meminta BPK untuk melakukan audit investigasi. (Baca: KPK Segera Periksa Ahok Terkiat Pengadaan Lahan RS Sumber Waras)
"Pansus akan mencari tahu apakah hasil audit atau setidaknya resumenya bisa diperoleh pansus atau tidak," ujar Sani ketika dihubungi wartawan, Selasa (8/12/2015). (Baca: Ahok Digarap 12 Anggota Tim Investigasi BPK)
Meski mencoba untuk meminta salinan, namun Sani tidak ngotot untuk bisa memperolehnya. Hal ini dikarenakan undang-undang menyebut penerima hasil audit investigasi yaitu KPK adalah aparat penegak hukum yang meminta kepada BPK-RI untuk mengaudit. (Baca juga: Pengamat Menilai, Ahok Cuap-cuap karena Panik)
"Jika laporan dan resume tidak diberikan oleh BPK karena amanat UU, pansus bisa mengerti," ujar Sani.
Sebelumnya, hasil audit investigasi atas pembelian lahan RS Sumber Waras oleh BPK-RI menyebut ada enam penyimpangan pada proses pembelian lahan tersebut.
Enam penyimpangan itu adalah penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, pembentukan tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil.
PILIHAN:
Data 16 Korban Tabrakan Metro Mini-Kerata Api Angke
Sani panggilan akrab politikus PKS itu menyebut alasannya karena rekomendasi pansus yang dahulu juga meminta BPK untuk melakukan audit investigasi. (Baca: KPK Segera Periksa Ahok Terkiat Pengadaan Lahan RS Sumber Waras)
"Pansus akan mencari tahu apakah hasil audit atau setidaknya resumenya bisa diperoleh pansus atau tidak," ujar Sani ketika dihubungi wartawan, Selasa (8/12/2015). (Baca: Ahok Digarap 12 Anggota Tim Investigasi BPK)
Meski mencoba untuk meminta salinan, namun Sani tidak ngotot untuk bisa memperolehnya. Hal ini dikarenakan undang-undang menyebut penerima hasil audit investigasi yaitu KPK adalah aparat penegak hukum yang meminta kepada BPK-RI untuk mengaudit. (Baca juga: Pengamat Menilai, Ahok Cuap-cuap karena Panik)
"Jika laporan dan resume tidak diberikan oleh BPK karena amanat UU, pansus bisa mengerti," ujar Sani.
Sebelumnya, hasil audit investigasi atas pembelian lahan RS Sumber Waras oleh BPK-RI menyebut ada enam penyimpangan pada proses pembelian lahan tersebut.
Enam penyimpangan itu adalah penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, pembentukan tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil.
PILIHAN:
Data 16 Korban Tabrakan Metro Mini-Kerata Api Angke
(ysw)
