PDIP Minta Ahok Lebih Bijak Soal Rombak pejabat
Jum'at, 27 November 2015 - 06:22 WIB
PDIP Minta Ahok Lebih Bijak Soal Rombak pejabat
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diminta lebih bijak dalam membangun visi-misi Jakarta Baru, seperti yang dijanjikan saat kampanye Pilgub DKI 2012 lalu bersama mantan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) yang kini jadi Presiden.
Jika Ahok terus melakukan perombakan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, maka penyerapan anggaran tidak akan tercapai.
"Sejak 2013 penyerapan terus di bawah target. Apalagi tahun ini. Harusnya kita belajar dari kesalahan supaya kedepan lebih baik," kata Anggota Komisi D Bidang Pembangunan Rikardo di Jakarta, Kamis 26 November 2015.
Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menjelaskan, alasan perombakan yang dilakukan Ahok di tengah pembahasan anggaran dan diakhir tahun penyerapan, sangat tidak masuk akal. Terlebih alasanya dikarenakan banyak kegiatan yang tidak bermanfaat.
"Dia koreksi anggaran kan saat anggaran dibahas oleh Banggar (badan Anggaran). Kemarin dia (Ahok) kemana saja, dari awal Musrembang (Musyawarah Rencana Pembangunan), pengusulan hingga penyerahan dokumen flapon anggaran dilakukan," pungkasnya.
Maka itu, apa yang dilakukan Ahok itu diduga tengah mempermainkan DPRD DKI Jakarta. "Kami merasa terhina dengan sikap Ahok dalam hal koreksi kegiatan di tengah pembahasan Banggar. Pengesahan itu harus 30 November, dan sudah pasti kena sanksi," jelasnya.
PILIHAN:
Ikut Demo Bersama Buruh, Anggota DPRD Bekasi Ditangkap Polisi
Jika Ahok terus melakukan perombakan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, maka penyerapan anggaran tidak akan tercapai.
"Sejak 2013 penyerapan terus di bawah target. Apalagi tahun ini. Harusnya kita belajar dari kesalahan supaya kedepan lebih baik," kata Anggota Komisi D Bidang Pembangunan Rikardo di Jakarta, Kamis 26 November 2015.
Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menjelaskan, alasan perombakan yang dilakukan Ahok di tengah pembahasan anggaran dan diakhir tahun penyerapan, sangat tidak masuk akal. Terlebih alasanya dikarenakan banyak kegiatan yang tidak bermanfaat.
"Dia koreksi anggaran kan saat anggaran dibahas oleh Banggar (badan Anggaran). Kemarin dia (Ahok) kemana saja, dari awal Musrembang (Musyawarah Rencana Pembangunan), pengusulan hingga penyerahan dokumen flapon anggaran dilakukan," pungkasnya.
Maka itu, apa yang dilakukan Ahok itu diduga tengah mempermainkan DPRD DKI Jakarta. "Kami merasa terhina dengan sikap Ahok dalam hal koreksi kegiatan di tengah pembahasan Banggar. Pengesahan itu harus 30 November, dan sudah pasti kena sanksi," jelasnya.
PILIHAN:
Ikut Demo Bersama Buruh, Anggota DPRD Bekasi Ditangkap Polisi
(mhd)
