Mogok Nasional, Buruh Diminta Dewasa Sikapi PP Pengupahan

JAKARTA - Buruh diminta besikap dewasa dan perlu kearifan menyikapi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Maka itu, buruh diminta untuk tidak melakukan mogok nasional yang rencananya akan dilakukan pada 24-27 November 2015.

Direktur Dinamic Global Sistem Jati Ulung mengaku, tingkat kesejahteraan buruh saat ini sudah semakin membaik dari zaman orde baru. Bahkan, dari informasi pemberitaan yang beredar upah daerah pun sudah mengalami kenaikan.

"Buruh harus dewasa. Upah daerah sudah semakin baik dan naik, jadi tak ada alasan buruh untuk melakukan mogok nasional," kata Jati Ulung kepada Sindonews, Sabtu (21/11/2015).

Lebih lanjut, Jati Ulung menyebutkan gaya hidup buruh saat ini sangatlah berbeda dengan zaman Presiden Soeharto. Dia mencontohkan, kemewahan yang dimiliki buruh saat ini dalam menggunakan kendaraan dan alat telekomunikasi yang serba branded.

"Jangan ikuti nafsu, dan selera saja. Harus dewasa, kalau tidak mau ya jadi pengusaha saja," cetusnya

Ia memastikan kehadiran PP Pengupahan itu tak menghambat adanya kenaikan upah buruh dan tak mempengaruhi kebijakan dewan pengupahan untuk menaikkan upah.

"Jika buruh mogok, maka kasihan pengusaha yang merugi. Formula kebijakan ekonomi oleh pemerintahan (Presiden) Jokowi soal upah ini sudah diperhitungkan matang-matang tidak mungkin menjerumuskan buruh. Pahami, seluruh poin dalam PP 78 jangan terpengaruhi hasutan-hasutan untuk mogok," tuturnya.

Anggota Dewan Harian Nasional (DHN 45) ini mengingatkan, dengan tingkat kebutuhan saat ini, mestinya sudah mencukupi dan memenuhi kebutuhan sehari.

"Buruh jangan cuma menuntut saja. Upah sudah naik, maka harus tingkatkan juga produksinya. Jangan mogok lagi. Tingkat inovasi lain untuk kesejahteraan buruh," jelasnya.

Jati Ulung pun membandingkan, kesejahteraan buruh dengan pekerja media yang dianggap jauh lebih baik. "Gaji, fasilitas buruh dan wartawan masih lebih bagus buruh," ujarnya.

Lebih jauh, Jati Ulung pun menduga gerakan buruh yang hendak melakukan mogok nasional itu ada muatan politik yang menungganginya. "Ini ada kepentingan politik di gerakan buruh, dan ada yang menunggangi kelompok yang tak puas dengan pemerintah," ucapnya.

Maka itu, Jati Ulung mengatakan, bagi buruh yang akan melakukan mogok nasional agar memperhatikan hak orang lain, serta melakukan aksi damai dan taat hukum.

"Jangan merugikan orang banyak jika melakukan gerakan mogok nasional. Jangan bikin macet, penuhi juga hak-hak orang banyak," katanya.

PILIHAN:

Usai Jambret Tas Karyawan Bandara, Pelaku Tewas Kecelakaan