Sopir Angkot di Surabaya Mogok Massal
Kamis, 19 November 2015 - 12:50 WIB
Sopir Angkot di Surabaya Mogok Massal
A
A
A
SURABAYA - Ribuan sopir angkutan kota (angkot) di Surabaya, Jawa Timur, menggelar aksi mogok massal, Kamis (19/11/2015). Para sopir angkot ini memarkir kendaraan di jalan protokol Surabaya. Akibatnya, arus lalu lintas di jalan tersebut macet.
Para Sopir angkot ini awalnya menggelar aksi mogok di dua terminal yakni Terminal Joyoboyo dan Terminal Barata Jaya. Kemudian, mereka bergerak menuju Gedung DPRD Kota Surabaya di Jalan Yos Sudarso.
Tiba di lokasi tersebut, para sopir angkot kemudian memarkir mobil angkotnya dalam empat jalur di Jalan Yos Sudarso, Jalan Pemuda, dan Jalan Gubernur Suryo. Sejumlah pengguna jalan hanya bisa melintas melalui jalur tengah. Kemacetan pun melanda sejumlah jalur-jalur protokol Surabaya.
Juwari, salah satu koordinator aksi mengatakan, aksi para sopir angkot ini adalah menuntut kepada pemerintah untuk mencabut PP No 74 dan Surat Edaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait kewajiban angkot harus berbadan hukum.
"Memaksa angkot harus berbadan hukum sama dengan membunuh sopir-sopir angkot," kata Juwari di sela aksi tersebut.
Menurut Juwari, dengan adanya aturan tersebut maka seluruh angkot tidak bisa melakukan perpanjangan uji kendaraan karena tidak memiliki bandan hukum. Menurutnya, membuat badan hukum tidaklah mudah.
"Mayoritas pemilik angkot hanya memiliki satu unit angkot. Sangat tidak mungkin untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas," tegasnya.
Para Sopir angkot ini awalnya menggelar aksi mogok di dua terminal yakni Terminal Joyoboyo dan Terminal Barata Jaya. Kemudian, mereka bergerak menuju Gedung DPRD Kota Surabaya di Jalan Yos Sudarso.
Tiba di lokasi tersebut, para sopir angkot kemudian memarkir mobil angkotnya dalam empat jalur di Jalan Yos Sudarso, Jalan Pemuda, dan Jalan Gubernur Suryo. Sejumlah pengguna jalan hanya bisa melintas melalui jalur tengah. Kemacetan pun melanda sejumlah jalur-jalur protokol Surabaya.
Juwari, salah satu koordinator aksi mengatakan, aksi para sopir angkot ini adalah menuntut kepada pemerintah untuk mencabut PP No 74 dan Surat Edaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait kewajiban angkot harus berbadan hukum.
"Memaksa angkot harus berbadan hukum sama dengan membunuh sopir-sopir angkot," kata Juwari di sela aksi tersebut.
Menurut Juwari, dengan adanya aturan tersebut maka seluruh angkot tidak bisa melakukan perpanjangan uji kendaraan karena tidak memiliki bandan hukum. Menurutnya, membuat badan hukum tidaklah mudah.
"Mayoritas pemilik angkot hanya memiliki satu unit angkot. Sangat tidak mungkin untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas," tegasnya.
(zik)
