Ahok Lupa Tanggal Pelantikan Sebagai Gubernur
Rabu, 18 November 2015 - 10:10 WIB
Ahok Lupa Tanggal Pelantikan Sebagai Gubernur
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku lupa tanggal berapa dirinya dilantik sebagai Gubernur menggantikan Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi Presiden.
"Gue (Ahok) saja lupa tanggal berapa gue dilantik," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2015).
Ahok dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 19 November 2014.
Dan besok tepat satu tahun Ahok menjadi orang nomor satu di Pemprov DKI Jakarta tersebut. Saat ditanya bagaimana satu tahun kepemimpinannya terkait pekerjaan rumah yang masih belum diselesaikan, Ahok mengatakan, paling krusial saat ini adalah menentukan anggaran.
Karena, lanjut Ahok, masih banyak kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Pejabat dan staf sejumlah SKPD masih tidaak mengerti mengenai skala prioritas.
Ahok mengambil contoh bagaimana anggaran yang bisa dialihkan ke lebih penting. Seperti food and fashion festival yang digelar di Kelapa Gading itu bisa dilakukan oleh swasta tidak perlu dilakukan Pemprov DKI.
"Jadi kami tinggal dukung saja, uangnya bisa buat pengoperasian puskesmas misalnya Rp40 miliar. Kita kan mau menaikkan RSUD Koja jadi kelas A nih jadi dimanfaatkan seperti itu," tukasnya.
"Gue (Ahok) saja lupa tanggal berapa gue dilantik," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2015).
Ahok dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 19 November 2014.
Dan besok tepat satu tahun Ahok menjadi orang nomor satu di Pemprov DKI Jakarta tersebut. Saat ditanya bagaimana satu tahun kepemimpinannya terkait pekerjaan rumah yang masih belum diselesaikan, Ahok mengatakan, paling krusial saat ini adalah menentukan anggaran.
Karena, lanjut Ahok, masih banyak kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Pejabat dan staf sejumlah SKPD masih tidaak mengerti mengenai skala prioritas.
Ahok mengambil contoh bagaimana anggaran yang bisa dialihkan ke lebih penting. Seperti food and fashion festival yang digelar di Kelapa Gading itu bisa dilakukan oleh swasta tidak perlu dilakukan Pemprov DKI.
"Jadi kami tinggal dukung saja, uangnya bisa buat pengoperasian puskesmas misalnya Rp40 miliar. Kita kan mau menaikkan RSUD Koja jadi kelas A nih jadi dimanfaatkan seperti itu," tukasnya.
(whb)
