Honorer K2 Nglurug Aksi ke Jakarta
A
A
A
SUKOHARJO - Sebanyak 56 tenaga honorer kategori 2 (K2) Kabupaten Sukoharjo diberangkatkan ke Jakarta kemarin untuk mengikuti unjuk rasa besar-besaran di Istana Negara Jakarta, hari ini.
Ketua Paguyuban Honorer K2 Sukoharjo Sutino mengungkapkan, sedianya, seluruh tenaga honorer akan berangkat ke Jakarta. Namun karena berbagai alasan, akhirnya hanya 56 orang yang bisa diberangkatkan untuk bergabung dengan honorer dari seluruh Indonesia menggelar aksi di Istana Negara pada 15–16 September ini.
“Ada tiga tuntutan utama yang akan disampaikan honorer K2. Intinya, kami menuntut agar diangkat sebagai CPNS tanpa harus melalui tes tertulis seperti pelamar jalur umum,” kata Sutino kemarin. Tuntutan lain yang akan disampaikan dalam aksi nasional tersebut yakni pembatalan keputusan MK yang menyatakan pengangkatan CPNS maksimal berusia 35 tahun.
Honorer menilai keputusan tersebut sangat merugikan mereka karena rata-rata sudah berusia di atas 35 tahun. Tuntutan lainnya menyelesaikan masalah honorer K2 hingga 2016 serta meminta pemerintah segera mengesahkan regulasi sebagai payung hukum pengangkatan honorer K2 sebagai CPNS. “Kami juga membawa spanduk berisi tanda tangan dukungan atas tuntutan kami,” ujar Sutino.
Sutino juga mengatakan aksi honorer K2 di Jakarta nanti juga didukung oleh PGRI Pusat karena sebagian peserta merupakan guru di bawah Dinas Pendidikan. Dia berharap aksi nasional tersebut mendapatkan respons dari pemerintah. Pasalnya, hingga kini honorer yang gagal tes menjadi CPNS beberapa waktu lalu belum mendapat kepastian pengangkatan.
Sementara itu, keberangkatan honorer K2 ke Jakarta mendapatkan perhatian DPRD Sukoharjo. Bahkan, puluhan honorer tersebut dilepas Ketua Komisi IV DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi. Politikus PDIP ini menyatakan dukungannya atas tuntutan honorer K2 yang ingin memperjuangkan nasibnya.
“Saya mendukung aksi honorer K2 ini. Saya hanya berpesan agar aksi yang dilakukan bersifat damai dan berharap tuntutan honorer K2 bisa dipenuhi,” ujarnya. Terkait data honorer K2, Kabid Pembinaan dan Informasi Data Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sukoharjo Toni Sri Buntoro menjelaskan, awalnya terdapat 1.099 honorer K2 di Sukoharjo.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 532 orang dinyatakan lolos seleksi CPNS 2014 dan tersisa 567 honorer. Jumlah tersebut menyusut menjadi 543 orang karena dalam pendataan terakhir ada honorer yang sudah mengundurkan diri, meninggal dunia, dan lainnya. “Kalau ditanya soal honorer K2 yang tersisa, BKD belum bisa memberikan penjelasan karena dari pusat juga belum ada informasi apapun,” ucapnya.
Salah seorang tenaga honorer K2, Joko Novianto menambahkan, saat ini masih terdapat 532 honorer K2 di Kabupaten Sukoharjo. Mereka masih menunggu informasi terkait kejelasan nasib pascadinyatakan tidak lulus seleksi CPNS. “Kami menuntut semua honorer K2 yang belum lolos bisa diangkat sebagai CPNS tanpa harus melalui tes,” paparnya.
Ke-56 honorer K2 yang berangkat ke Jakarta tersebut mayoritas guru serta sejumlah pegawai satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dia mengaku sudah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan (Disdik) untuk ikut aksi tersebut ke Jakarta.Selain aksi ke Istana Negara, honorer K2 berencana juga menggelar aksi di Gedung DPR RI agar wakil rakyat tersebut ikut memperjuangkan tuntutan honorer K2.
Sumarno
Ketua Paguyuban Honorer K2 Sukoharjo Sutino mengungkapkan, sedianya, seluruh tenaga honorer akan berangkat ke Jakarta. Namun karena berbagai alasan, akhirnya hanya 56 orang yang bisa diberangkatkan untuk bergabung dengan honorer dari seluruh Indonesia menggelar aksi di Istana Negara pada 15–16 September ini.
“Ada tiga tuntutan utama yang akan disampaikan honorer K2. Intinya, kami menuntut agar diangkat sebagai CPNS tanpa harus melalui tes tertulis seperti pelamar jalur umum,” kata Sutino kemarin. Tuntutan lain yang akan disampaikan dalam aksi nasional tersebut yakni pembatalan keputusan MK yang menyatakan pengangkatan CPNS maksimal berusia 35 tahun.
Honorer menilai keputusan tersebut sangat merugikan mereka karena rata-rata sudah berusia di atas 35 tahun. Tuntutan lainnya menyelesaikan masalah honorer K2 hingga 2016 serta meminta pemerintah segera mengesahkan regulasi sebagai payung hukum pengangkatan honorer K2 sebagai CPNS. “Kami juga membawa spanduk berisi tanda tangan dukungan atas tuntutan kami,” ujar Sutino.
Sutino juga mengatakan aksi honorer K2 di Jakarta nanti juga didukung oleh PGRI Pusat karena sebagian peserta merupakan guru di bawah Dinas Pendidikan. Dia berharap aksi nasional tersebut mendapatkan respons dari pemerintah. Pasalnya, hingga kini honorer yang gagal tes menjadi CPNS beberapa waktu lalu belum mendapat kepastian pengangkatan.
Sementara itu, keberangkatan honorer K2 ke Jakarta mendapatkan perhatian DPRD Sukoharjo. Bahkan, puluhan honorer tersebut dilepas Ketua Komisi IV DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi. Politikus PDIP ini menyatakan dukungannya atas tuntutan honorer K2 yang ingin memperjuangkan nasibnya.
“Saya mendukung aksi honorer K2 ini. Saya hanya berpesan agar aksi yang dilakukan bersifat damai dan berharap tuntutan honorer K2 bisa dipenuhi,” ujarnya. Terkait data honorer K2, Kabid Pembinaan dan Informasi Data Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sukoharjo Toni Sri Buntoro menjelaskan, awalnya terdapat 1.099 honorer K2 di Sukoharjo.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 532 orang dinyatakan lolos seleksi CPNS 2014 dan tersisa 567 honorer. Jumlah tersebut menyusut menjadi 543 orang karena dalam pendataan terakhir ada honorer yang sudah mengundurkan diri, meninggal dunia, dan lainnya. “Kalau ditanya soal honorer K2 yang tersisa, BKD belum bisa memberikan penjelasan karena dari pusat juga belum ada informasi apapun,” ucapnya.
Salah seorang tenaga honorer K2, Joko Novianto menambahkan, saat ini masih terdapat 532 honorer K2 di Kabupaten Sukoharjo. Mereka masih menunggu informasi terkait kejelasan nasib pascadinyatakan tidak lulus seleksi CPNS. “Kami menuntut semua honorer K2 yang belum lolos bisa diangkat sebagai CPNS tanpa harus melalui tes,” paparnya.
Ke-56 honorer K2 yang berangkat ke Jakarta tersebut mayoritas guru serta sejumlah pegawai satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dia mengaku sudah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan (Disdik) untuk ikut aksi tersebut ke Jakarta.Selain aksi ke Istana Negara, honorer K2 berencana juga menggelar aksi di Gedung DPR RI agar wakil rakyat tersebut ikut memperjuangkan tuntutan honorer K2.
Sumarno
(ftr)