Jatigede Sentra Ekonomi Baru di Jabar

SUMEDANG - Penutupan terowongan pengelak aliran Sungai Cimanuk diiringi suara alarm tepat pukul 10.00 WIB, menandai penggenangan awal Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, kemarin.

Peresmian waduk yang meng ha biskan dana USD350 juta ini dila ku kan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) di dampingi Gubernur Jabar Ahmad Her yawan dan pejabat terkait, kemarin. Menteri PU Pera Basuki Hadi Muljono menuturkan, pengge na ng an ini merupakan awal dari upaya pembangunan sentra pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Jabar.

Sejak dicanangkan sejak 1963, pembangunan waduk di atas lahan seluas 4.891 hektare ini melalui proses panjang sejarah yang tak mudah. “Tidak ada niat pemerintah untuk me nyeng sarakan karena setiap pem bangunan pasti untuk meningkatkan kesejahteraan,” kata Basuki. Dia mengemukakan, penggenangan ini merupakan awal untuk mengelola sungai dan air dengan baik. Waduk terbesar ke-231 di Indonesia tersebut akan mengairi tidak hanya Kabupaten Sumedang, tapi juga Ma jalengka, Cirebon, dan Indramayu.

“Sesuai nama Sumedang yang berasal dari insun medal insun madangan, waduk ini lahir untuk menerangi. Berangkat dari filosofi itu pula, kami sedang mengajukan perubahan nama waduk ini jadi Waduk Tem bong Agung (nama kera ja an pertama di Sumedang sebelum Sumedang Larang),” tutur dia. Terkait pembayaran uang kerahiman yang baru mencapai 75% dari sekitar 10.000 kepala keluarga (KK), Basuki menegaskan, pihaknya segera menyelesaikan.

Meskipun saat ini penggenangan sudah dimulai, per masalahan pembayaran gan ti rugi dan uang kerahiman yang belum selesai berada di beberapa elevasi berbeda. “Apapun masalahnya akan kami se - le saikan. Jaminannya saya. Saya komitmen, saya selesaikan itu,” tegas Basuki. Dalam 55 hari ke depan, dia meminta masyarakat yang masih tinggal di daerah genangan untuk segera pindah.

Karena lebih dari 220 hari air akan memenuhi bendungan yang di perkirakan menampung air lebih dari satu miliar kubik ini. Selama proses penggenangan berlangsung, Kemen PU Pera akan menyelesaikan semua permasalahan. Termasuk masalah situs bersejarah. Dari 48 situs se jarah, 43 di antaranya sudah dipindahkan. “Kami ingin lima situs sisanya bisa dipindahkan juga ke tempat yang re pre sentatif,” tandas Menteri PU Pera.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung Tri Sasongko mengemukakan, hingga 29 Agustus, sebanyak 8.396 KK sudah menerima uang kerahiman, baik itu untuk kategori B yang menerima Rp122 juta (50%) maupun kategori A Rp29 juta (91%). “Kelompok A memang lebih rendah karena dari 900 sekian KK di kategori tersebut masih tinggal di genangan, sisanya meninggal dunia. Nah keluarga dari yang sudah meninggal ini harus menunjukkan bukti se bagai ahli waris yang dibuktikan oleh pengadilan agama,” kata Tri.

Menurut dia, di sini sumber permasalahannya, karena banyak warga yang tak bisa menunjukkan berkas otentik bahwa mereka adalah ahli waris sah. Karena itu, verifikasi ber kas terus dilakukan. “Kami min ta secepatnya, selama adminis trasinya ada, langsung di trans fer. Karena pembayaran tidak ada uang cash, rekening kerekening,” tutur dia.

Terkait Desa Jemah, Kecamatan Jatigede yang berada di elevasi terendah, berada di 164 meter di atas permukaan laut (mdpl), Tri mengungkapkan, desa akan terendam dalam 12 hari ke depan. “Penentuannya dari data hujan di hulu Sungai Cimanuk dalam 20 tahun terakhir,” ungkap Tri. Sementara itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan meyakinkan bahwa pembangunan Waduk Jatigede akan menjadi sarana pengembangan ekonomi baru. Terutama pemanfaatan potensi wisata dan pertanian di daerah sekitarnya.

“Kami tidak mengharapkan masyarakat terkena dampak jadi sengsara. Makanya kami akan terus mengikuti perkembangan mereka. Berupaya sekuat tenaga dalam mening katkan kesejahteraan mereka,” kata Aher. Semangat peningkatan perekonomian masyarakat tersebut, ujar Aher, diwujudkan dalam bentuk kebijakan peniadaan keramba jaring terapung di sekitar bendungan.

Pihaknya akan menaburkan benih ikan sebanyak-banyaknya untuk kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat sebesar-besarnya. “Sudah disepakati tidak ada keramba jaring terapung tapi ikannya ditebar sebanyak-ba - nyak nya untuk masyarakat,” ujar Gubernur.

Kadin Usulkan Badan Otorita Jatigede

Pembangunan Waduk Jatigede diyakini akan menjadi lokomotif pengembangan ekonomi di Jawa Barat bagian timur. Karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan waduk yang menggenangi 26 desa di 5 kecamatan tersebut harus dioptimalkan dengan baik. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jabar mengusulkan sebuah badan otorita agar pengelolaan Waduk Jatigede bisa lebih optimal.

Badan otorita tersebut harus membuat semacam roadmap untuk pemanfaatan Jatigede agar pemanfaatannya bisa memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian. Ketua Kadin Jabar Agung Suryamal Sutrisno mengatakan, waduk Jatigede bukan sekedar bangunan bendungan, tapi memiliki banyak fungsi strategis, seperti tambahan sum ber pasokan energi listrik, tujuan wisata, pertanian, perikanan, dan pengembangan kawasan industri baru.

“Untuk pengembangan pariwisata saja, diperlukan perencanaan relatif kompleks. Dari penentuan tempat mana saja yang boleh dikembangkan men jadi tempat wisata, arsitek bangunan yang dipersyaratkan, akses jalan, sampai dengan fasilitas wisata apa yang diper bo leh kan dibangun,” ungkap Agung kepada wartawan, ke ma rin. Meskipun nanti jadi di bentuk atau tidak badan otorita tersebut, tandas dia, Kadin Jabar siap untuk turut mendukung pengembangan ekonomi terkait Jatigede.

“Pengusaha Jabar siap membantu baik dari sisi kewirausahaan, sebagai investor maupun membantu mencarikan investor untuk Jatigede,” tandas dia. Pengamat ekonomi Acuvi - arta H Kartabi mendukung pem bentukan badan otorita untuk Jatigede. Keberadaan badan otorita akan menjadikan pe ngelolaan Jatigede lebih fokus. Sehingga berbagai multiplier effectdari keberadaan Jatigede bisa dioptimalkan.

“Tentu akan ada kawasan ekonomi baru. Jangan sampai malah memunculkan kawasan masalah baru. Adanya badan otorita akan membuat proses pen capaian untuk keinginan tadi menjadi lebih fokus,” kata Acuviarta. Namun begitu, dia tidak menampik ada permasalahan yang timbul setelahnya pembangunan Waduk Jatigede. Diantaranya masalah pengangguran baru, akibat hilangnya mata pen caharian sebagian masyarakat akibat Waduk Jatigede.

“Perlu dipikirkan penyediaan lapangan pekerjaan baru untuk mereka, dilengkapi dengan pe la tihan kemampuan baru jika memang diperlukan,” tutur dia. Terkait hilangnya 3.100 hektare sawah yang menghasilkan 80.000 ton beras per tahun akibat pembangunan Waduk Jatigede, menurut Acuviarta, perlu dpikirkan untuk mengembangkan area-area pertanian baru agar produksi komoditas pertanian tetap terjaga.

“Keberadaan Waduk Jatigede harus menjamin kepentingan lokal dan hasil dari berbagai fungsinya mendorong mul tiplier effect yang besar bagi perekonomian lokal maupun Jabar,” pungkas Acuviarta.

Fauzan