Tangerang Raya Bakal Masuk Polda Banten
Tangerang Raya Bakal Masuk Polda Banten
A
A
A
SERANG - Kapolda Banten Brigjen Pol Boy Rafli Amar memastikan peralihan kendali Polres Tangerang dari Polda Metro Jaya ke Polda Banten tinggal menunggu surat keputusan (SK) Kapolri Jenderal Pol Badrotin Haiti.
Pemindahan kendali Polres Tangerang rencananya diikuti Polres lain di Tangerang Raya. Bahkan, Kepolisian Resor Khusus Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang ditambah Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan juga bakal diusulkan masuk wilayah hukum Polda Banten.
"Kabupaten dulu, baru daerah yang lainnya," Kapolda di Mapolda Banten, Jumat (28/8/2015).
Walaupun ada penolakan dari Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dengan alasan jarak yang lebih jauh, Kapolda menanggapi santai. Kata dia, pemindahan wilayah hukum Polres Tangerang dari Polda Metro Jaya Ke Polda Banten sepenuhnya merupakan kebijakan Mabes Polri.
"Tidak masalah kalau bupati menolak. Ini kan Mabes Polri yang berhak, kepolisian itu (urusan) nasional. Yang jadi masalah itu, wilayah Provinsi Banten tapi bukan dikelola Kepolisian Daerah Banten," jelasnya
Ia mengungkapkan bahwa secara geografis sudah sewajarnya Polresta dan Polres di Kabupaten/Kota Tangerang menginduk ke Polda Banten. "Saya pikir semua perbatasan seperti itu. Jalan normal saja nanti. Bedanya Kapolres tidak lagi lapor ke Polda Metro Jaya, tapi lapor ke Polda Banten."
Bahkan, Gubernur Banten Rano Karno sudah sering mengeluhkan dengan masuknya wilayah hukum Tangerang ke Polda Metro Jaya, terutama masalah sulitnya melakukan koordinasi jika terjadi peristiwa terkait hukum yang terjadi di wilayah Tangerang.
"Kalau terjadi sesuatu, kita tidak bisa berbuat, seperti kasus penggerebekan perusahaan penggemukan sapi ada di wilayah kita, tapi proses hukumnya ada di Polda Metro Jaya, atau penggerebekan teroris, " kata Rano.
Pemindahan kendali Polres Tangerang rencananya diikuti Polres lain di Tangerang Raya. Bahkan, Kepolisian Resor Khusus Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang ditambah Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan juga bakal diusulkan masuk wilayah hukum Polda Banten.
"Kabupaten dulu, baru daerah yang lainnya," Kapolda di Mapolda Banten, Jumat (28/8/2015).
Walaupun ada penolakan dari Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dengan alasan jarak yang lebih jauh, Kapolda menanggapi santai. Kata dia, pemindahan wilayah hukum Polres Tangerang dari Polda Metro Jaya Ke Polda Banten sepenuhnya merupakan kebijakan Mabes Polri.
"Tidak masalah kalau bupati menolak. Ini kan Mabes Polri yang berhak, kepolisian itu (urusan) nasional. Yang jadi masalah itu, wilayah Provinsi Banten tapi bukan dikelola Kepolisian Daerah Banten," jelasnya
Ia mengungkapkan bahwa secara geografis sudah sewajarnya Polresta dan Polres di Kabupaten/Kota Tangerang menginduk ke Polda Banten. "Saya pikir semua perbatasan seperti itu. Jalan normal saja nanti. Bedanya Kapolres tidak lagi lapor ke Polda Metro Jaya, tapi lapor ke Polda Banten."
Bahkan, Gubernur Banten Rano Karno sudah sering mengeluhkan dengan masuknya wilayah hukum Tangerang ke Polda Metro Jaya, terutama masalah sulitnya melakukan koordinasi jika terjadi peristiwa terkait hukum yang terjadi di wilayah Tangerang.
"Kalau terjadi sesuatu, kita tidak bisa berbuat, seperti kasus penggerebekan perusahaan penggemukan sapi ada di wilayah kita, tapi proses hukumnya ada di Polda Metro Jaya, atau penggerebekan teroris, " kata Rano.
(zik)
Explore More