Polres Bandung Bolehkan Mobil Pengawal Pengantin Lawan Arus
Senin, 24 Agustus 2015 - 13:36 WIB
Polres Bandung Bolehkan Mobil Pengawal Pengantin Lawan Arus
A
A
A
BANDUNG - Wakasat Lantas Polrestabes Bandung Kompol Santiadjie mengatakan, mobil patwal yang melawan arus saat mengawal rombongan pengantin berasal dari satuannya.
“Yang paling belakang itu dapat dipastikan dari Polrestabes Bandung. Yang lainnya masih kami dalami,” ungkap mantan Kapolsek Lembang itu kepada wartawan, Senin (24/8/2015).
Lebih lanjut, Adjie mengungkapkan, secara yuridis sebagai mana diatur UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) disebutkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak yang sama untuk meminta pengawalan.
Terkait melawan arus, polisi memiliki hak diskresi yang terkadang menyimpang dari aturan, seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas. Namun hal tersebut harus dilihat dari segi tingkat kepentingannya.
Baca juga: Heboh Video Polisi Kawal Pengantin Lawan Arus
Bahkan dalam Pasal 18 UU No 2 tahun 2002 tentang Polri tertulis, jika Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
“Pengantin (mobil) di situ prioritas ketimbang orang lain yang harus ke mall atau lainnya. Tapi kami lihat urgenitasnya berdasarkan kepentingan. Kalau dinilai orang menikah penting dan mengejar waktu, tidak ada yang salah di situ,” katanya.
Adjie mencontohkan, jika rombongan pengantin tersebut berpapasan dengan ambulans dan mobil pemadam kebakaran, maka prioritas akan beralih pada yang lebih penting.
“Yang jadi prioritas jika hal itu terjadi menjadi ambulans dan pemadam. Sementara dia (pengantin) prioritasnya menjadi paling bawah,” pungkasnya.
“Yang paling belakang itu dapat dipastikan dari Polrestabes Bandung. Yang lainnya masih kami dalami,” ungkap mantan Kapolsek Lembang itu kepada wartawan, Senin (24/8/2015).
Lebih lanjut, Adjie mengungkapkan, secara yuridis sebagai mana diatur UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) disebutkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak yang sama untuk meminta pengawalan.
Terkait melawan arus, polisi memiliki hak diskresi yang terkadang menyimpang dari aturan, seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas. Namun hal tersebut harus dilihat dari segi tingkat kepentingannya.
Baca juga: Heboh Video Polisi Kawal Pengantin Lawan Arus
Bahkan dalam Pasal 18 UU No 2 tahun 2002 tentang Polri tertulis, jika Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
“Pengantin (mobil) di situ prioritas ketimbang orang lain yang harus ke mall atau lainnya. Tapi kami lihat urgenitasnya berdasarkan kepentingan. Kalau dinilai orang menikah penting dan mengejar waktu, tidak ada yang salah di situ,” katanya.
Adjie mencontohkan, jika rombongan pengantin tersebut berpapasan dengan ambulans dan mobil pemadam kebakaran, maka prioritas akan beralih pada yang lebih penting.
“Yang jadi prioritas jika hal itu terjadi menjadi ambulans dan pemadam. Sementara dia (pengantin) prioritasnya menjadi paling bawah,” pungkasnya.
(san)
