Syamsul Minta Gatot Harus Kuat Mental
Syamsul Minta Gatot Harus Kuat Mental
A
A
A
MEDAN - Mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Syamsul Arifin, mengaku prihatin dengan status tersangka yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada suksesornya, Gatot Pujo Nugroho.
“Saya prihatin sekali. Saya harap mentalnya siap sebagai anak muda,” katanya saat halalbihalal dengan tokoh masyarakat Sumut di Balai Prajurit, Kodam I/BB, Medan, Kamis (30/7). Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI) ini, status tersebut merupakan risiko jabatan yang selalu siap mengancam pejabat. Risiko itu akan mendera seseorang bila melakukan kesalahan. “Jadi kepala rumah tangga pun ada risikonya,” katanya.
Syamsul mengungkapkan, Gatot tidak perlu khawatir bila memang tidak melakukan hal-hal yang bisa menjadikannya seorang tersangka. Menurutnya jawaban itu mudah didapatkan, yakni dengan bertanya kepada hati. “Yang tahu kita salah bukan hakim, KPK, polisi, atau jaksa, tapi diri kita sendiri. Tanyalah hati kita,” katanya. Secara pribadi, pria yang hanya menjalankan masa kepemimpinannya sebagai Gubernur Sumut selama tiga tahun ini mengaku prihatin, khususnya kepada istri Gatot, Sutias Handayani dan lima buah hati mereka.
“Sutias sudah macam adik saya sendiri, mudah-mudahan Sutias kuat,” katanya. Syamsul meminta agar Gatot kuat, tabah, serta berharap Allah SWT memberinya jalan. Hingga saat ini Syamsul meyakini Gatot tidak melakukan apa yang dituduhkannya. “Mas Gatot itu taat agama, kalau saya cuma dua ayat saja yang tahu,” katanya. Saat ditanya apakah mengenal istri muda Gatot, Evy, Syamsul mengaku hanya mengenal Sutias yang telah memberikan Gatot lima anak. “Saya cuma kenal Sutias yang punya lima anak dari Gatot. Evy itu siapa? Saya tidak kenal, saya baru keluar (penjara),” katanya.
Syamsul juga memberikan komentar terkait kemungkinan Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi menyandang gelar pelaksana tugas (Plt). Dia mengaku siap memberikan nasihat. Dia meminta agar Erry kelak melakukan pekerjaan dengan baik, mengerjakan pekerjaan yang wajib dikerjakan, dan meninggalkan pekerjaan yang tidak perlu. “Jaga nama baik sebagai Tengku. Karena menyalam Tengku pun harus angkat dua tangan ke kepala dulu, baru bisa salaman,” katanya.
Syamsul pun mengaku sedih melihat perkembangan Sumut yang dinilai stagnan bahkan menurun. Dia merasa heran karena Kabupaten Bogor yang tidak memiliki perkebunan dan tambang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp9 triliun. “Kita ada sawit cuma punya APBD Rp8 triliun,” katanya. Walaupun tidak lagi menjabat, Syamsul mengaku siap meluangkan waktu membangun Sumut dan meminta agar masyarakat memberikannya kesempatan untuk melontarkan ide-ide segar.
“Kita harus berkumpul. Ada hidayah dan talenta yang diberikan Allah di setiap perkumpulan orang baik,” katanya. Sementara setelah KPK menetapkan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Medan, sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tampak mulai merapat ke Wakil Gubernur Sumut T Erry Nuradi. Saat Gubernur Sumut mengikuti acara pembukaan MTQ Tingkat Sumut di Kabupaten Asahan, tak satupun kepala dinas mendampingi.
Hanya Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Hasban Ritonga, Kepala Biro Binsos M Yusuf, dan asisten yang tampak. “Sekarang setiap Wagubsu ada acara, sejumlah kepala dinas dan kepala badan pasti mendampingi. Diduga takut dicopot setelah Wagubsu menjadi Gubsu yang baru karena selama ini para SKPD itu tidak melakukan itu sebelumnya,” kata seorang pimpinan SKPD jajaran Pemprov Sumut yang meminta namanya tidak disebutkan.
Ketika hal ini disampaikan kepada Sekdaprov Sumut Hasban Ritonga, Kamis (30/7), di lantai 8 Kantor Gubsu, dia membantah pernyataan tersebut. “Tidak benar itu, kita tetap solid selama ini, bekerja dengan super tim, tidak ada pro sana dan pro sini,” katanya. Dia mengakui tidak ada kepala dinas yang ikut rombongan Gubsu ke Asahan kemarin. Tapi menurutnya, ketidakhadiran pejabat eselon II itu bukan karena status tersangka Gubernur Sumut.
“Biasanya pejabat yang mendampingi terkait dengan kegiatan tersebut. Jadi melihatnya (ketidakhadiran SKPD), jangan seperti itu,” ujarnya. Terpisah menanggapi ada manuver pejabat yang menjauh dari Gatot, Ketua DPRD Sumut Ajib Shah mengatakan, pejabat yang bermanuver diminta berpikir dewasa dan bersikap jernih. “Saya pikir tak perlu model begitu. Dia (Gatot) masih sebagai pimpinan di Sumut. Saya harap dia kuat dan tabah menjalani ini.
Biarkan proses hukum berjalan di atas relnya. Pejabat itu kerja saja yang benar. Harapan kita, SKPD di bawah koordinasi sekda tetap berjalan seperti biasa,” tuturnya. Menurutnya, semua pihak harus menghormati proses hukum dan tak perlu berspekulasi. “Jangan menebak-nebak. Ikuti saja perkembangan kasus ini, kita serahkan kepada penegak hukum,” ungkapnya.
Soal pengembangan kasus bantuan sosial yang dilakukan kejaksaan dan KPK, menurut Ajib, hal itu harus didukung. “Tidak apa, biarkan saja mengalir ke mana dan usut sampai tuntas. Kalau sekarang mengalir ke gubernur dan selanjutnya mengalir ke siapa, kita serahkan pada penegak hukum,” ujarnya.
Fakhrur rozi
“Saya prihatin sekali. Saya harap mentalnya siap sebagai anak muda,” katanya saat halalbihalal dengan tokoh masyarakat Sumut di Balai Prajurit, Kodam I/BB, Medan, Kamis (30/7). Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI) ini, status tersebut merupakan risiko jabatan yang selalu siap mengancam pejabat. Risiko itu akan mendera seseorang bila melakukan kesalahan. “Jadi kepala rumah tangga pun ada risikonya,” katanya.
Syamsul mengungkapkan, Gatot tidak perlu khawatir bila memang tidak melakukan hal-hal yang bisa menjadikannya seorang tersangka. Menurutnya jawaban itu mudah didapatkan, yakni dengan bertanya kepada hati. “Yang tahu kita salah bukan hakim, KPK, polisi, atau jaksa, tapi diri kita sendiri. Tanyalah hati kita,” katanya. Secara pribadi, pria yang hanya menjalankan masa kepemimpinannya sebagai Gubernur Sumut selama tiga tahun ini mengaku prihatin, khususnya kepada istri Gatot, Sutias Handayani dan lima buah hati mereka.
“Sutias sudah macam adik saya sendiri, mudah-mudahan Sutias kuat,” katanya. Syamsul meminta agar Gatot kuat, tabah, serta berharap Allah SWT memberinya jalan. Hingga saat ini Syamsul meyakini Gatot tidak melakukan apa yang dituduhkannya. “Mas Gatot itu taat agama, kalau saya cuma dua ayat saja yang tahu,” katanya. Saat ditanya apakah mengenal istri muda Gatot, Evy, Syamsul mengaku hanya mengenal Sutias yang telah memberikan Gatot lima anak. “Saya cuma kenal Sutias yang punya lima anak dari Gatot. Evy itu siapa? Saya tidak kenal, saya baru keluar (penjara),” katanya.
Syamsul juga memberikan komentar terkait kemungkinan Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi menyandang gelar pelaksana tugas (Plt). Dia mengaku siap memberikan nasihat. Dia meminta agar Erry kelak melakukan pekerjaan dengan baik, mengerjakan pekerjaan yang wajib dikerjakan, dan meninggalkan pekerjaan yang tidak perlu. “Jaga nama baik sebagai Tengku. Karena menyalam Tengku pun harus angkat dua tangan ke kepala dulu, baru bisa salaman,” katanya.
Syamsul pun mengaku sedih melihat perkembangan Sumut yang dinilai stagnan bahkan menurun. Dia merasa heran karena Kabupaten Bogor yang tidak memiliki perkebunan dan tambang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp9 triliun. “Kita ada sawit cuma punya APBD Rp8 triliun,” katanya. Walaupun tidak lagi menjabat, Syamsul mengaku siap meluangkan waktu membangun Sumut dan meminta agar masyarakat memberikannya kesempatan untuk melontarkan ide-ide segar.
“Kita harus berkumpul. Ada hidayah dan talenta yang diberikan Allah di setiap perkumpulan orang baik,” katanya. Sementara setelah KPK menetapkan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Medan, sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tampak mulai merapat ke Wakil Gubernur Sumut T Erry Nuradi. Saat Gubernur Sumut mengikuti acara pembukaan MTQ Tingkat Sumut di Kabupaten Asahan, tak satupun kepala dinas mendampingi.
Hanya Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Hasban Ritonga, Kepala Biro Binsos M Yusuf, dan asisten yang tampak. “Sekarang setiap Wagubsu ada acara, sejumlah kepala dinas dan kepala badan pasti mendampingi. Diduga takut dicopot setelah Wagubsu menjadi Gubsu yang baru karena selama ini para SKPD itu tidak melakukan itu sebelumnya,” kata seorang pimpinan SKPD jajaran Pemprov Sumut yang meminta namanya tidak disebutkan.
Ketika hal ini disampaikan kepada Sekdaprov Sumut Hasban Ritonga, Kamis (30/7), di lantai 8 Kantor Gubsu, dia membantah pernyataan tersebut. “Tidak benar itu, kita tetap solid selama ini, bekerja dengan super tim, tidak ada pro sana dan pro sini,” katanya. Dia mengakui tidak ada kepala dinas yang ikut rombongan Gubsu ke Asahan kemarin. Tapi menurutnya, ketidakhadiran pejabat eselon II itu bukan karena status tersangka Gubernur Sumut.
“Biasanya pejabat yang mendampingi terkait dengan kegiatan tersebut. Jadi melihatnya (ketidakhadiran SKPD), jangan seperti itu,” ujarnya. Terpisah menanggapi ada manuver pejabat yang menjauh dari Gatot, Ketua DPRD Sumut Ajib Shah mengatakan, pejabat yang bermanuver diminta berpikir dewasa dan bersikap jernih. “Saya pikir tak perlu model begitu. Dia (Gatot) masih sebagai pimpinan di Sumut. Saya harap dia kuat dan tabah menjalani ini.
Biarkan proses hukum berjalan di atas relnya. Pejabat itu kerja saja yang benar. Harapan kita, SKPD di bawah koordinasi sekda tetap berjalan seperti biasa,” tuturnya. Menurutnya, semua pihak harus menghormati proses hukum dan tak perlu berspekulasi. “Jangan menebak-nebak. Ikuti saja perkembangan kasus ini, kita serahkan kepada penegak hukum,” ungkapnya.
Soal pengembangan kasus bantuan sosial yang dilakukan kejaksaan dan KPK, menurut Ajib, hal itu harus didukung. “Tidak apa, biarkan saja mengalir ke mana dan usut sampai tuntas. Kalau sekarang mengalir ke gubernur dan selanjutnya mengalir ke siapa, kita serahkan pada penegak hukum,” ujarnya.
Fakhrur rozi
(ars)
Explore More