Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
7 Jaksa Nakal di Jateng Disanksi Disiplin
7 Jaksa Nakal di Jateng Disanksi Disiplin
A
A
A
SEMARANG - Tujuh jaksa dari berbagai kantor kejaksaan di Jawa Tengah (Jateng), diusulkan untuk mendapatkan hukuman disiplin pegawai. Itu terhitung sejak Januari–Juni 2015.
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Hartadi mengatakan, pihaknya masih menerima usulan dari berbagai kantor kejaksaan di wilayah hukumnya. Dari tujuh jaksa itu terdiri tujuh kasus.
“Dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto dua jaksa, dari Kejari Semarang dua jaksa, Kejari Sukoharjo satu jaksa dan Kejari Pati dua jaksa. Hukumannya apa, belum bisa dipastikan karena masih usulan,” ungkapnya, Rabu (23/7/2015).
Hartadi tak mau menyebut siapa identitas para jaksa nakal itu maupun perkaranya seperti apa. Alasannya, masih dalam tahap usulan. Kasus–kasus jaksa bermasalah itu ditangani Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
Diketahui, hukuman disiplin itu bisa saja berat sedang hingga ringan, disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. Walau demikian, Hartadi menyebut pada kurun waktu tersebut, dari Januari hingga Juni 2015 fungsi pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik, titik berat pada pencegahan bukan hanya penindakan.
“Di periode itu ada pengaduan 29 kasus yang masuk ke kami. Ini menurun di banding tahun 2014 kami menangani laporan pengaduan sebanyak 47 kasus,” tambahnya.
Dari 29 kasus pengaduan itu, terinci 16 kasus klarifikasi dan sisanya 13 adalah inspeksi. Berdasar data, total jaksa di lingkungan Kejati Jawa Tengah dan 37 kantor kejaksaan di bawahnya berjumlah 658 orang jaksa. Untuk pegawai tata usaha 1.021 orang. Sehingga totalnya pegawai keseluruhan ada 1.679 pegawai.
Sementara di kantor kejaksaan negeri yang terdapat jaksa bermasalah itu Kejari Semarang total punya 32 jaksa, Kejari Pati 13 jaksa, Kejari Purwokerto punya 14 jaksa, dan Kejari Sukoharjo ada 25 jaksa.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah Eko Suwarni menambahkan, pada kurun waktu tersebut juga banyak capaian yang diperoleh pihaknya. “Pada periode itu, kami memperoleh peringkat I nasional dalam penanganan tindak pidana korupsi,” tambahnya.
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Hartadi mengatakan, pihaknya masih menerima usulan dari berbagai kantor kejaksaan di wilayah hukumnya. Dari tujuh jaksa itu terdiri tujuh kasus.
“Dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto dua jaksa, dari Kejari Semarang dua jaksa, Kejari Sukoharjo satu jaksa dan Kejari Pati dua jaksa. Hukumannya apa, belum bisa dipastikan karena masih usulan,” ungkapnya, Rabu (23/7/2015).
Hartadi tak mau menyebut siapa identitas para jaksa nakal itu maupun perkaranya seperti apa. Alasannya, masih dalam tahap usulan. Kasus–kasus jaksa bermasalah itu ditangani Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
Diketahui, hukuman disiplin itu bisa saja berat sedang hingga ringan, disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. Walau demikian, Hartadi menyebut pada kurun waktu tersebut, dari Januari hingga Juni 2015 fungsi pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik, titik berat pada pencegahan bukan hanya penindakan.
“Di periode itu ada pengaduan 29 kasus yang masuk ke kami. Ini menurun di banding tahun 2014 kami menangani laporan pengaduan sebanyak 47 kasus,” tambahnya.
Dari 29 kasus pengaduan itu, terinci 16 kasus klarifikasi dan sisanya 13 adalah inspeksi. Berdasar data, total jaksa di lingkungan Kejati Jawa Tengah dan 37 kantor kejaksaan di bawahnya berjumlah 658 orang jaksa. Untuk pegawai tata usaha 1.021 orang. Sehingga totalnya pegawai keseluruhan ada 1.679 pegawai.
Sementara di kantor kejaksaan negeri yang terdapat jaksa bermasalah itu Kejari Semarang total punya 32 jaksa, Kejari Pati 13 jaksa, Kejari Purwokerto punya 14 jaksa, dan Kejari Sukoharjo ada 25 jaksa.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah Eko Suwarni menambahkan, pada kurun waktu tersebut juga banyak capaian yang diperoleh pihaknya. “Pada periode itu, kami memperoleh peringkat I nasional dalam penanganan tindak pidana korupsi,” tambahnya.
(san)
Explore More