Gereja Jatinegara Dibongkar, Ahok Yakin Tak Ada Konflik

JAKARTA - Hingga kini Pemkot Jaktim memberi kelonggaran kepada pengurus Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jatinegara untuk mengurus perizinannya sebagai rumah ibadah sampai tanggal 25 Juli 2015. Jika tetap tidak mengurus perizinan, maka pemerintah akan membongkarnya.

Menurut Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok), sudah sepatutnya sebuah rumah ibadah memiliki perizinan yang jelas. Apabila tidak ada perizinanan pemerintah berhak menertibkan bangunan tersebut.

“Kami sudah kasih tahu pak wali kota, kalau dia gak ada izin, kalau yang ibadah lama ya dibuat izinnya. Kalau dia gak buat izinnya, melanggar mesti tetap dibongkar. Kami tidak mau dibongkar atau tidak dipengaruhi oleh tekanan orang, tidak ada urusan. Ini negara ada konstitusi, ada aturan,” tegas Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 22 Juli 2015 malam.

Ahok yakin tidak akan timbul konflik jika gereja itu akan dibongkar, karena dalam UU sudah ada aturan yang mengatur hal tersebut. “Tidak mungkin ada konflik,” singkatnya.

Namun, lanjut Ahok, jika benar-benar terjadi gesekan akibat pembongkaran tersebut Ahok siap berkoordinasi dengan pihak kepolisian. (Baca: Gereja di Jatinegara Bakal Dibongkar Paksa)

“Kalau ada orang pegangannya konstitusi ya gak usah takut orang kait-kaitkan. Kalau kamu beragama benar kamu gak mungkin nyerang orang lain kok. Buat saya patokan seperti itu," jelasnya.

"Semua agama ngajarin cinta damai gak ada kebencian. Kalau ada mengaku beragama melakukan kebencian kepada sesama manusia atau menganiaya saya justru meragukan dia beragama. Itu yang akan polisi sikat saya kira kalau kamu lakukan tindakan anarkis. Patokan kami seperti itu saja,” tutup Ahok.