Kinerja Dianggap Kurang Maksimal, Silpa Pemkot Depok Rp756 M
Senin, 13 Juli 2015 - 13:03 WIB
Kinerja Dianggap Kurang Maksimal, Silpa Pemkot Depok Rp756 M
A
A
A
DEPOK - Kinerja Pemerintah Kota Depok pada tahun 2014 dinilai tidak maksimal karena terdapat Sisa Lebih Pemakaian Anggaran (Silpa) sebesar Rp756 miliar. Jumlah itu lebih besar dari nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Depok yang hanya Rp 659 miliar.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Hamzah mengatakan, silpa itu bukan hal baik. Karena silpa yang dimiliki Depok bukan karena hasil efisiensi angggaran. "Ini karena tidak terserapnya anggaran sehingga sejumlah pengerjaan tidak terlaksana," kata Hamzah, Senin (13/7/2015).
Dia melihat hal itu menandakan ketidaksanggupan dinas terkait merealisasikan program yang telah direncanakan dan persetujuan diminta kepada legislatif. Dengan besarnya silpa tersebut justru membuat kalangan legislatif bertanya.
"Kami akan pertanyakan ini dalam laporan pertanggungan jawaban wali kota nanti," kata politisi Gerindra itu.
Di sisi lain, Zeni Faizah anggota DPRD dari Fraksi PKS menilai capaian secara umum dalam realisasi pendapatan senilai Rp 2,207 triliun atau 99,04 persen. Meski dari sisi PAD, pos penerimaan pajak daerah masih belum mencapai target (97,82%) sedangkan dari retribusi daerah overtarget sampai 114,83 persen.
Artinya, target PAD masih bisa ditingkatkan melalui perbaikan database potensi wajib pajak/retribusi, sistem pajak/retribusi online, dan perbaikan layanan perijinan terpadu yang mengutamakan kemudahan, kejelasan dan kepastian bagi wajib pajak.
"Hal itu juga terkait rendahnya serapan anggaran belanja terutama belanja modal yang hanya terealisir 62,34 persen dari alokasi Rp2,669 triliun. Sehingga berdampak pada meningkatnya Silpa tahun 2014," katanya.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Hamzah mengatakan, silpa itu bukan hal baik. Karena silpa yang dimiliki Depok bukan karena hasil efisiensi angggaran. "Ini karena tidak terserapnya anggaran sehingga sejumlah pengerjaan tidak terlaksana," kata Hamzah, Senin (13/7/2015).
Dia melihat hal itu menandakan ketidaksanggupan dinas terkait merealisasikan program yang telah direncanakan dan persetujuan diminta kepada legislatif. Dengan besarnya silpa tersebut justru membuat kalangan legislatif bertanya.
"Kami akan pertanyakan ini dalam laporan pertanggungan jawaban wali kota nanti," kata politisi Gerindra itu.
Di sisi lain, Zeni Faizah anggota DPRD dari Fraksi PKS menilai capaian secara umum dalam realisasi pendapatan senilai Rp 2,207 triliun atau 99,04 persen. Meski dari sisi PAD, pos penerimaan pajak daerah masih belum mencapai target (97,82%) sedangkan dari retribusi daerah overtarget sampai 114,83 persen.
Artinya, target PAD masih bisa ditingkatkan melalui perbaikan database potensi wajib pajak/retribusi, sistem pajak/retribusi online, dan perbaikan layanan perijinan terpadu yang mengutamakan kemudahan, kejelasan dan kepastian bagi wajib pajak.
"Hal itu juga terkait rendahnya serapan anggaran belanja terutama belanja modal yang hanya terealisir 62,34 persen dari alokasi Rp2,669 triliun. Sehingga berdampak pada meningkatnya Silpa tahun 2014," katanya.
(ysw)
