PSIS Mundur
Senin, 13 Juli 2015 - 10:00 WIB
PSIS Mundur
A
A
A
SEMARANG - PSIS Semarang akhirnya memutuskan untuk mundur dari ajang Piala Kemerdekaan. Banyak faktor yang menjadi alasan Mahesa Jenar memilih absen, kendati sebelumnya sempat kepincut.
Alasan utama yang mendorong tim Kota Atlas batal adalah dalam turnamen yang diselenggarakan Tim Transisi bentukan Kementerian Pemuda dan Olahraga itu rawan terjadi masalah di kemudian hari. Pasalnya, penyelenggara mengharuskan peserta, yakni klub-klub Divisi Utama untuk menandatangani nota kesepakatan bersama. Intinya, segala sesuatu yang menjadi dampak dari turnamen tersebut, tim dilarang melayangkan gugatan hukum kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.
”Ada pakta integritas tidak boleh menuntut kalau ada persoalan hukum. Itu bisa jadi sumber masalah,” ucap General Manager PSIS Semarang Kairul Anwar. Kairul mengaku jajaran direksi dan manajemen Mahesa Jenarsudah mempertimbangkan banyak hal, baik dampak positif dan negatif. Akhirnya diputuskan PSIS batal ikut. ”Sekarang eranya keterbukaan. Nanti kalau match fee tidak jadi dibayar, akan menuntut kepada siapa? Kasihan nanti para pemain dan tim pelatih,” katanya.
Piala Kemerdekaan memang banyak menarik minat klub-klub, termasuk di Jawa Tengah. Penyelenggara menjanjikan match feesetiap kali bertanding di fase grup Rp50 juta. Klub yang semula malas-malasan pun berubah jadi sangat antusias. Sebelumnya tersiar informasi bahwa subsidi kepada klub hanya Rp100 juta selama berlangsungnya turnamen. Subsidi tersebut dinilai tidak akan mencukupi untuk operasional tim dan membayar pemain, karena laga digelar dengan format home tour-nament.
Akhirnya penyelenggara menaikkan subsidi Rp50 juta, itu pun di setiap laga di setiap grup. Dijanjikan match feeakan ditambah jika lolos ke babak berikutnya. PSIS merupakan tim kedua yang memutuskan batal ikut. Sebelumnya Persip Pekalongan juga sudah menyatakan tidak bisa memenuhi undangan partisipasi dari Tim Transisi. Alasannya, laga yang digelar denganhome tournament dampaknya tidak bisa ikut dirasakan oleh masyarakat Pekalongan.
Ketua Komite Tetap Kompetisi PSSI Johar Lin Eng mengingatkan kepada para klub Divisi Utama di Jawa Tengah yang berencana ikut dalam Piala Kemerdekaan. PSSI menganggap turnamen tersebut ilegal lantaran tidak mendapatkan rekomendasi dari federasi olahraga. Tim yang memutuskan ikut bisa dicoret dari keanggotaan PSSI. ”Bukan pengurus PSSI yang otoriter. Tapi, itu keputusan organisasi yang harus kami laksanakan,” katanya.
Ketua Asprov PSSI Jawa Tengah itu bisa memahami para pemain saat ini menganggur lantaran tidak ada kompetisi. Namun, klub juga harus bijak dalam mengambil langkah agar tidak merugikan di kemudian hari. ”Okelah nanti pemain mendapatkan penghasilan. Tapi, jika nanti tidak bisa main di klub itu lagi bagaimana?” sebut Johar.
Arif purniawan
Alasan utama yang mendorong tim Kota Atlas batal adalah dalam turnamen yang diselenggarakan Tim Transisi bentukan Kementerian Pemuda dan Olahraga itu rawan terjadi masalah di kemudian hari. Pasalnya, penyelenggara mengharuskan peserta, yakni klub-klub Divisi Utama untuk menandatangani nota kesepakatan bersama. Intinya, segala sesuatu yang menjadi dampak dari turnamen tersebut, tim dilarang melayangkan gugatan hukum kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.
”Ada pakta integritas tidak boleh menuntut kalau ada persoalan hukum. Itu bisa jadi sumber masalah,” ucap General Manager PSIS Semarang Kairul Anwar. Kairul mengaku jajaran direksi dan manajemen Mahesa Jenarsudah mempertimbangkan banyak hal, baik dampak positif dan negatif. Akhirnya diputuskan PSIS batal ikut. ”Sekarang eranya keterbukaan. Nanti kalau match fee tidak jadi dibayar, akan menuntut kepada siapa? Kasihan nanti para pemain dan tim pelatih,” katanya.
Piala Kemerdekaan memang banyak menarik minat klub-klub, termasuk di Jawa Tengah. Penyelenggara menjanjikan match feesetiap kali bertanding di fase grup Rp50 juta. Klub yang semula malas-malasan pun berubah jadi sangat antusias. Sebelumnya tersiar informasi bahwa subsidi kepada klub hanya Rp100 juta selama berlangsungnya turnamen. Subsidi tersebut dinilai tidak akan mencukupi untuk operasional tim dan membayar pemain, karena laga digelar dengan format home tour-nament.
Akhirnya penyelenggara menaikkan subsidi Rp50 juta, itu pun di setiap laga di setiap grup. Dijanjikan match feeakan ditambah jika lolos ke babak berikutnya. PSIS merupakan tim kedua yang memutuskan batal ikut. Sebelumnya Persip Pekalongan juga sudah menyatakan tidak bisa memenuhi undangan partisipasi dari Tim Transisi. Alasannya, laga yang digelar denganhome tournament dampaknya tidak bisa ikut dirasakan oleh masyarakat Pekalongan.
Ketua Komite Tetap Kompetisi PSSI Johar Lin Eng mengingatkan kepada para klub Divisi Utama di Jawa Tengah yang berencana ikut dalam Piala Kemerdekaan. PSSI menganggap turnamen tersebut ilegal lantaran tidak mendapatkan rekomendasi dari federasi olahraga. Tim yang memutuskan ikut bisa dicoret dari keanggotaan PSSI. ”Bukan pengurus PSSI yang otoriter. Tapi, itu keputusan organisasi yang harus kami laksanakan,” katanya.
Ketua Asprov PSSI Jawa Tengah itu bisa memahami para pemain saat ini menganggur lantaran tidak ada kompetisi. Namun, klub juga harus bijak dalam mengambil langkah agar tidak merugikan di kemudian hari. ”Okelah nanti pemain mendapatkan penghasilan. Tapi, jika nanti tidak bisa main di klub itu lagi bagaimana?” sebut Johar.
Arif purniawan
(ars)
